Dualisme Selesaikan Dulu, Lain-lainnya Menyusul

batampos.co.id – Dualisme di Batam mengganggu pikiran Presiden Joko Widodo.

Rabu (12/12/2018) ia memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Kepresidenan Jakarta. Agendanya adalah membahas tentang pengembangan Batam yang dikenal sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Rapat itu menghasilkan keputusan yang akan mengubah Batam. Yakni memberikan kewenangan BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Walikota Batam

Apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.”

Menurut Darmin, baik Presiden Jokowi ataupun Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk mengakhiri dualisme.

“Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh ada dua, baru dualisme hilang,” kata Darmin mengawali menjelasannya.

Karena itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengakhiri keberadaan BP Batam yang merupakan institusi pemerintah pusat di pulau industri itu. Selanjutnya, urusan Batam akan diserahkan kepada pemerintah kota setempat.

“Sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali,” tutur Darmin.

Darmin meyakini keputusan pemerintah menyerahkan kewenangan BP Batam kepada pemda setempat merupakan solusi bagi masalah yang selama ini tak terselesaikan.

“Pokoknya tujuannya ini menyelesaikan dualisme,” tegasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan, eksekusi atas keputusan itu akan dilakukan sesegara mungkin. Eksekusinya akan diawali dengan pencatatan aset dan persoalan administrasi lainnya.

“Memang masih harus ada pencatatan macam-macam, ya kan. Asetnya masih, bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya. Tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu,” jelas Darmin.

Meski demikian Darmin memastikan KEK di Batam tetap berlanjut.

“Tapi itu kebijakannya biar di daerah saja. Pokoknya dualisme selesaikan dulu, nanti yang lain-lainnya menyusul,” tandas Darmin.

Jalannya sidang dimulai oleh Presiden dengan menanyakan perkembangan percepatan pembangunan kawasan ekonommi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau.

Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu menginginkan Batam yang punya posisi strategis memiliki daya saing.

“Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga memiliki daya tarik yang bagus, meniliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor,” kata Presiden Jokowi saat mengawali ratas.

Pihak terkait dari Batam pun hadir dalam ratas itu. Antara lain Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Presiden Jokowi menjelaskan, persoalan Batam sudah dibahas dalam beberapa kali rapat. Antara lain pada Desember 2015, Januari 2016 dan Maret 2017.

Karena itu Jokowi dalam ratas itu meminta laporan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengenai Batam. Di antaranya adalah transformasi dari free trade zone (FTZ) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Juga urusan berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor. Khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan, dan lainnya. Saya kira secara singkat saja disampaikan karena sudah berkali-kali rapat,” tuturnya.

Sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang ditemui usai ratas itu mengungkapkan, hal terpenting soal Batam saat ini adalah mengakhiri dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

“Pengusaha yang paling penting ingin tidak ada dualisme, ada kepastian,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, di Batam saat ini terdapat sejumlah perusahaan multinasional seperti Schneider Electric dan Infineon Technologies. Menteri yang juga ketua umum Golkar itu mengharapkan perusahaan multinasional lainnya juga berekspansi ke Batam.

“Dan kawasan Nongsa akan menjadi digital hub. Tentu ini akan kita perbaiki situasi iklim yang kondusif,” jelas Airlangga.(fat/jpnn)