batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) semakin tegas meminta supaya perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda. Sebab menurut mereka implementasinya belum siap dan cenderung menyulitkan masyarakat. Sayangnya hingga kini belum ada respon dari otortas Arab Saudi.

Implementasi perekaman biometrik dinilai tidak siap karena sampai saat ini belum mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Layanan yang dioperatori oleh VSL Tasheel itu belum tersebar ke seluruh provinsi. Layanan ini belum ada untuk provinsi Kalimantan Utara, Bali, NTT, Papua, serta Papua Barat.



Jadi bisa dibayangkan jika ada jemaah umrah dari Papua atau Papua Barat, harus terbang dahulu ke dearah lain untuk mengurus perekaman biometrik. Di antaranya terbang ke Sulawesi atau Ambon untuk mengurus perekaman biometrik. Sehingga selain merepotkan jemaah, juga menimbulkan biaya tambahan.

’’Yang jelas kalau belum siap dan menyulitkan masyarakat, di-tunda saja dulu,’’ kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim kemarin (1/1/2019).

Dia mengatakan perekaman biometrik untuk penga-juan visa umrah bisa dibuka kembali jika sudah siap dan telah disosialisasikan dengan baik.

Ada wacana bahwa layanan perekaman biometrik bekerja sama dengan Kemenag. Sehingga layanan tersebut bisa dibuka di kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota. Arfi mengatakan wacana tersebut memangkinkan saja untuk dilakukan. Namun perlu pembahasan yang lebih teknis. Terakit dengan surat resmi Menteri Agama untuk Arab Saudi, Arfi mengatakan belum ada balasan.

Kepala Sub Direktorat Pengawasn Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra membenarkan bahwa keluhan yang sering disampaikan jamaah maupun travel umrah adalah sebaran perwakilan VSF Tasheel yang belum tersebar di seluruh provinsi.

Kemudian dia mengungkapkan jamaah harus melakukan perjanjian dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik.

’’Yang belum melakukan janjian dulu dan masih jauh dari tanggal keberangkatan, ditolak alias tidak dila-yani,’’ tuturnya. Meskipun calon jemaah umrah tersebut sudah jauh-jauh datang ke kantor VSF Tasheel.

Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Pelalawan embarkasi sedang melaksanakan pelayanan pendaftaran Biometrik saat tiba di Asrama Haji Batam, sabtu (4/8/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Selain itu pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, kantor layanan VSF Tasheel tersebut juga belum sepenuhnya memadai. Misalnya ada fasilitas untuk jamaah yang sudah lansia atau disabilitas. Selain itu ada juga kantor VSF Tasheel yang belum dilengkapi toilet.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi juga menyampaikan supaya perekaman biometrik tersebut ditunda dulu penerapannya.

’’Supaya disiapkan dulu kantornya,’’ katanya. Dia menjelaskan biaya untuk pengurusan perekaman biometrik itu sekitar Rp 120 ribu per orang. Menurut dia biaya tersebut relatif tidak besar. Tetapi bagi masyarakat yang berada di daerah tertentu, ongkos untuk menuju kantor perwakilan VSF Tasheel cukup besar. Dia mengusulkan jika perekaman biometrik itu tetap diberlakukan, bisa diupayakan beberapa solusi. Misalnya perusahaan travel yang jemaahnya banyak dan berada di daerah yang jauh dari kantor VSF Tasheel, bisa mengundang mereka untuk datang.

’’Tidak sulit karena hanya membawa komputer dan perlengkapan lainnya,’’ jelasnya.

Kemudian dia mengusulkan supaya layanan perekaman biometrik tidak dijadikan acuan atau syarat pengurus visa umrah. Sehingga kalaupun dilakukan perekaman biometrik, dilakukan di bandara jelang keberangkatan.(wan)

Loading...