batampos.co.id – Alasan pelantikan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru ditunda ternyata terkait revisi peraturan presiden (perpres). Dalam regulasi yang anyar itu BNPB tidak lagi lang-sung di bawah presiden. Melainkan di bawah kordinasi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

“Bisa nanti BNPB tuh seperti SAR (Badan SAR Nasional) di bawah Menko Polhukam. Jadi, tidak harus semuanya di bawah presiden gitu kan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah dijadwalkan melantik Letjen Doni Monardo sebagai kepala BNPB pada Senin (31/12) lalu. Bahkan, undangan pelantikan sudah tersebar sehari sebelumnya.

Namun pada Minggu malam (30/12), rencana tersebut mendadak dibatalkan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno kala itu beralasan Presiden harus segera mengunjungi korban tsunami Selat Sunda di Lampung.

Dengan posisinya di bawah koordinasi Menko Polhukam, lanjut dia, diharapkan dapat lebih efektif. Sebab, dalam penanganan tanggap darurat, Menko Polhukam selama ini yang memegang kendali.

”Teknis pekerjaannya bisa di bawah Menko PMK pada saat rehabilitasi. Tetapi secara koordinasinya di bawah Kemenko polhukam,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, posisi BNPB ke depannya juga diharapkan bisa diisi oleh tentara aktif. Moeldoko mengatakan, dengan berstatus tentara aktif, ada sejumlah keuntungan yang bisa diambil.

Salah satunya memudahkan koordinasi dengan TNI. Mengingat dalam penanganan bencana, prajurit TNI juga diterjunkan.

Doni Monardo merupakan tentara aktif. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Berbeda dengan pendahulunya, Willem Rampangilei, yang sudah lepas dari dinas ketentaraan.

Terkait pergantian kepala BNPB, mantan panglima TNI itu menyebut sebagai dinamika yang biasa. Sebagai lembaga, dibutuhkan penyegaran kepemimpinan. Apalagi, Willem sudah cukup lama menjabat sejak 2015.

”Semua jangan dikaitkan dengan sentimentil lah. Pertimbangan penyegaran organisasi itu lebih dikedepankan,” imbuhnya.

Sementara itu, penunjukan Doni mempertimbangkan rekam jejak. Menurutnya, pengalamannya mengisi sejumlah jabatan di TNI juga cukup matang.

Mulai dari panglima Kodam III/Siliwangi, panglima Kodam XVI/Pattimura, Danjen Kopassus, serta komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres.

Lalu kapan akan dilantik? Moeldoko belum bisa memastikan. Namun, istana menargetkan secepatnya. ”Tunggu saja. Tidak akan lama lagi,” katanya.(far/ttg)

Yuk Baca