ilustrasi

batampos.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) bakal mengembangkan sistem administrasi digital e-Office untuk mendukung admi­n­is­trasi pelayanan pertanahan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa penerapan e-Office pada kementerian ATR/BPN akan dilakukan pada tahun ini.

Loading...

”Semua arsip pertanahan akan kami scan dan dimasukkan kedalam sebuah aplikasi e-Office, sehingga lebih mudah dalam penyimpanan dan pencariannya,” katanya sabtu (5/1/2019).

Sofyan mengatakan bahwa saat ini adalah era digital. Pengelolaan dokumen terlebih lagi arsip pertanahan akan menggunakan e-Office. Kementerian ATR/BPN nantinya tidak ak­an lagi menyimpan arsip per­tanahan dalam bentuk fisik kertas.

”Semuanya sudah digi­tal, arsip fisik kita serahkan sa­ja kepada pemilik tanah untu­k merawatnya, seperti kepolisian­ yang sudah tidak lagi menyim­pan faktur kendaraan,” ujar­nya­.

Sofyan menambahkan, selain e-Office, tahun ini pihaknya juga akan menggunakan aplikasi digital dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yaitu Smart PTSL.

”Saya berharap dengan teknologi dan aplikasi yang modern, kerja kita semakin efektif dan efisien sehingga capaian tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan seperti tahun 2018 bahkan lebih,” pungkasnya.

Sekjend Kementerian ATR BPN  Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa program ini merupakan salah satu penerapan e-Government. Aplikasi e-Office adalah produk dari e-Government yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran.

”Di Indonesia e-Office saat ini lebih banyak digunakan oleh kalangan swasta. Sementara di kalangan pemerintahan e-Office baru saja dikembangkan,” katanya.

Sistem manual yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah di­anggap tidak efektif dan efisie­n karena membutuhkan wak­t­u­ dan tenaga dalam proses pen­­distribusian dokumen.

Masala­h lainnya dalam sistem manual adalah penyimpanan dokumen yang membutuhkan ba­nyak ruangan di kantor yang me­njadikan ruangan kantor me­njadi semakin sempit dan be­rantakan. Sementara itu da­lam­ hal pencarian dokumen ju­ga sulit apabila dokumen tersebut tidak disimpan dengan teratur.

Hal tersebut kata Himawan juga dialami oleh Kementerian ATR/BPN yang dengan target pendaftaran tanah sedemikian besar juga akan menghasilkan dokumen arsip pertanahan yang banyak pula sehingga diperlukan pengelolaan arsip pertanahan yang modern. (tau)

 

Loading...