batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan acara pradebat yang direncanakan digelar 9 Januari. Keputusan itu diambil KPU lantaran kedua pasangan calon (paslon) tidak mencapai kesepakatan soal acara pradebat sosialisasi visi dan misi tersebut.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin acara itu dihadiri paslon, sedangkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tidak sepakat. TKN tetap menginginkan kegiatan tersebut dihadiri tim kampanye saja.
Karena tidak ada kesepakatan, KPU menyerahkan keputusan kepada tim paslon masing-masing untuk mengadakan sosialisasi sendiri-sendiri tanpa difasilitasi KPU. ”Mereka bisa mengadakan sekali atau dua kali,” kata Ketua KPU Arief Budiman.
Batalnya acara pradebat membuat kecewa kubu Prabowo-Sandi. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan, seharusnya KPU tetap pada rencana awal untuk menyediakan forum penyampaian visi dan misi.
”Saya sayangkan. Sebab, ini banyak ditunggu oleh masyarakat,” ujar Sandi.
Menurut dia, masyarakat ingin mendengar langsung visi dan misi yang disampaikan paslon.
”Sebagai penyelenggara pemilu, KPU mestinya memfasilitasi,” imbuhnya.
Sandi yakin, jika kegiatan tersebut difasilitasi KPU, masyarakat akan lebih menaruh perhatian. Sebab, dua pasangan calon hadir bersamaan untuk menyampaikan visi-misi dan program masing-masing. Jika penyampaian visi dan misi dilakukan sendiri-sendiri, justru hasilnya berbeda.
”Kalau kami tidak mendapat jangkauan yang sejauh dan seefektif itu. Jangankan visi-misi kami sebagai penantang, visi-misi petahana saja mereka (masyarakat, red) enggak mengerti,” ujarnya.
Meski begitu, Sandi memastikan pihaknya tetap memaksimalkan kesempatan yang masih ada. Berikutnya, dia bersama Prabowo akan melakukan persiapan untuk menghadapi debat pada 17 Januari. ”Kami akan dapat brief full dari BPN, juga dari Bapak SBY,” ucapnya.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, menyayangkan keputusan KPU membatalkan pemaparan visi misi itu. Menurut Imelda, KPU seharusnya mengabulkan permintaan BPN. Sebab, superstar dalam sebuah pilpres adalah calon presiden.
“Kita ini milih presiden bukan timses. Superstar itu capres dan cawapres,” terangnya, kemarin.
Tugas KPU, kata dia, adalah menjadi fasilitator agar rakyat tahu apa yang akan dilakukan para capres jika menang.
“Agar visi misi paslon diketahui rakyat. Bukan malah dibatalkan acara visi misi tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, TKN Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’ruf tidak mempersoalkan pembatalan pradebat oleh KPU. Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tetap melakukan sosialisasi.
Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebutkan, yang dibatalkan hanya acara formal yang difasilitasi KPU. Sedangkan penyampaian visi dan misi kepada masyarakat tetap bisa dilakukan. ”Setiap saat akan kami sampaikan,” katanya.
Selain TKN, tim kampanye daerah (TKD) juga akan ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, para caleg diharapkan menyampaikan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf kepada publik.
Hasto menambahkan, saat ini pihaknya menyiapkan debat publik. Dia menegaskan, Jokowi-Ma’ruf sudah siap mengikuti agenda tersebut.
”Debat tidak menjadi persoalan karena problematika bangsa bisa dijawab Pak Jokowi,” paparnya.
Begitu juga Ma’ruf. Dia merupakan sosok ulama yang lahir dari bawah. Selalu bersentuhan dengan masyarakat dan mengetahui apa yang diinginkan rakyat. Jadi, Ma’ruf juga sangat berpengalaman dan paham betul tentang persoalan bangsa.
Setelah KPU membatalkan acara pemaparan visi-misi, muncul tagar #JKWTakutPaparkanVisiMisi di media sosial. Timses Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah capres dan cawapresnya itu tidak memaparkan visi misi karena takut.
“Tidak benar Pak Jokowi takut pemaparan visi dan misi,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, Minggu (6/1).
Menurut Ace, dalam proses pemaparan visi dan misi, sifatnya tidak ada interaksi dan dialog dengan panelis. Sehingga pihaknya ingin proses pemaparan visi dan misi itu dilakukan dengan debat sehingga semua pihak bisa mendalami secara lebih substansial program apa yang akan dilaksanakan para kandidat Capres tersebut.
Justru dengan debat, kata Ace, timses Jokowi menilai kualitas dan penguasaan visi-misi bisa terlihat dengan baik. Pemaparan visi dan misi tidak akan hanya jadi sekadar retorika dan jargon.
Ace balas menyerang kubu Prabowo-Sandiaga dengan menyebut dokumen visi misi yang diserahkan ke KPU sangat berantakan. Prabowo-Sandiaga dianggap tidak siap dengan visi misi mereka.
“Penjabaran bersifat sangat umum dan tidak tajam baik di bagian pilar maupun program aksi. Tidak ada tawaran dan langkah konkret yang akan dilakukan,” ungkap politikus Golkar ini.
Sementara itu, cawapres Ma’ruf Amin juga menepis batalnya pemaparan visi misi ini karena pihaknya takut. Menurut dia, jumlah debat yang disiapkan KPU sudah cukup.
“Itu kan katanya terlalu apa ya, terlalu banyak” ucap Ma’ruf di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.
Daftar Pertanyaan Dibocorkan
Selain membatalkan penyampaian visi dan misi capres, KPU juga akan memberikan daftar pertanyaan debat pertama kepada pasangan capres-cawapres. Rencananya, daftar materi pertanyaan debat capres akan diserahkan pada 10 Januari. “Sebetulnya lebih cepat dari tanggal 10 Januari perkiraan saya. Tanggal 10 Januari itu (daftar pertanyaan) sudah diberikan paling lambat,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu lalu.
Daftar pertanyaan ini akan diserahkan setelah panelis menyusun pertanyaan. KPU mengupayakan daftar pertanyaan selesai lebih cepat dari jadwal.
“Para panelis ada semangat untuk bisa menyelesaikan lebih awal, kami memberikan waktu yang penting tanggal 10 Januari sudah terformula,” kata Arief.
Keputusan KPU membocorkan pertanyaan debat menuai kritik banyak kalangan. Gagasan otentik pasangan capres-cawapres akan hilang karena sudah mengetahui daftar pertanyaan. Debat hanya seperti hafalan belaka.
Hal itu diungkapkan Direktur Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, Minggu (6/1).
“Ya artinya dengan kisi-kisi itu, kita ini tidak memiliki gagasan otentik dari masing-masing paslon,” tambah Erwin.
Padahal, sambung Erwin, jika mengacu pada debat-debat capres di negara lain, gagasan otentik banyak keluar dari para kandidat.
Sehingga para panelis, kandidat lain maupun masyarakat bisa men-challenge gagasan tersebut. Hal ini seharusnya bisa menjadi catatan KPU
“Ruang orisinalitas sudah tidak ada, ini berarti KPU telah mengamputasi orisinalitas dari debat ini,” ujar Erwin.
Debat pasangan capres da cawapres bakal menjadi ilusif yang tak berguna nantinya.
“Menurut saya tidak usah ada debat, karena kalau para kandidat diberikan kisi-kisi itu jadi debat ilusif dan menurut saya itu diskusi palsu,” ungkap Erwin.
Erwin menambahkan, selain penyampaian visi-misi yang dibatalkan oleh KPU, adanya kisi-kisi itu juga semakin mengurangi makna debat dan perhelatan Pilpres saat ini.
“Ini membuat makna debat tak ada gunanya lagi. Ini kan debat akhirnya menjadi formalitas belaka,” kata Erwin. (bay/lum/c11/fim)