batampos.co.id – Para korban bencana di Sulawesi Tengah, NTB, Banten, dan Lampung Selatan akan mendapatkan kucuran dana Rp 631,1 miliar pada tahun ini.

Dana dari Kementerian Sosial itu ditujukan untuk bantuan stimulan pemulihan sosial para korban yang di antaranya dipergunakan untuk pengisian hunian tetap, jatah hidup, dan untuk keluarga ahli waris korban.Data dari Kementerian Sosial dana Rp 631,1 miliar itu dibagi untuk tiga wilayah. Yakni Rp 456,581 miliar untuk NTB, Rp 23,067 untuk Banten dan Lampung, serta Rp 151,5 miliar untuk Sulawesi Tengah. Tiga wilayah tersebut yang tertimpa gempa bumi dan tsunami dengan ratusan korban jiwa.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menuturkan alokasi dana itu memang masih akan diverifikasi lagi untuk menyesuaikan kebutuhan ril di lapangan. Tapi, ada beberapa yang sudah pasti seperti Rp 3 juta untuk tiap rumah hunian tetap yang diberikan sekali.

”Kita kasih Rp 3 juta dan mereka bisa membeli sendiri kebutuhan perlengkapan rumah. Terutama perlengkapan untuk rumah yang rusak berat kan mereka kehilangan  aset,” ujar dia di kantor Wakil Presiden, Rabu (9/1).

Harry menyebutkan dana tersebut biasanya dipergunakan untuk membeli kasur, meubeler, perlengkapan dapur, meja, dan kursi. ”Pengalaman terdahulu itu sangat membantu,” imbuh dia.

Pemberian bantuan stimulan pemulihan sosial itu bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin langsung rapat yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Rapat yang berlangsung dua jam itu juga langsung diikuti Kepala BNPB Doni Monardo yang baru saja dilantik di Istana Negara. Dia masih mengenakan jas yang sama yang dipakai pelantikan.

”Setengah jam (setelah pelantikan, red) langsung rapat,” kata JK meminta Doni untuk merapat ke arahnya saat konferensi pers.Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa rapat itu membahas tentang evaluasi dan percepatan penyelesian pasca bencana di NTB, Sulteng, dan tsunami Selat Sunda. Di NTB perlu percepatan dan memperbanyak komponen rumah tanah gempa.

Selain itu juga ada pendampingan oleh fasilitator. ”Dananya sudah tersedia tinggal percepatan saja,” jelas dia.Total anggaran yang dibutuhkan mencapai belasan triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan melalui APBN. Meskipun pemerintah juga membuka opsi untuk menerima pinjaman lunak sampai 30 tahun dari lembaga internasional. Seperti Bank Dunia dan Asia Development Bank.

”Sebagian iya, tapi belum diambil, karena kita masih sanggup tangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu karena kita membutuhkan anggaran yang cukup besar,” tegas JK.

Sedangkan di Sulawesi Tengah masalah utama adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang akan dipercepat. JK menyebutkan kebutuhan mencapai 12 ribu unit.

”Baru selesai memang sepertiganya kurang lebih. Jadi berjalan terus,” tambah dia.

Tata ruang untuk daerah-daerah yang dilanda likuifaksi yang dibedakan dalam zona merah dan zona hijau sudah selesai. Penetapan daerah rawan likuifaksi itu melibatkan Badan Geologi, Bappenas, dan pemerintah daerah setempat. Namun, master plan tata ruang tersebut belum diumumkan terlebih dahulu. Karena masih ada tanah yang bermasalah.

”Ada tanah kurang lebih 600 hektar yang harus diselesaikan hak kepemilikannya karena itu tanah terlantar. Oleh karena itu begitu selesai, secara bersamaan PU juga membikin master plannya untuk segera dibangun rumah untuk orang yang direlokasi,” ungkap JK. (jun)

Yuk Baca