ANGGOTA Tim Teknis DK Batam Taba Iskandar (kiri) saat rapat di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (10/1/2019). F. tim teknis DK Batam untuk Batam Pos

batampos.co.id – Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam terus menggesa regulasi yang mengatur jabatan ex-officio kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam oleh wali kota Batam. Tim ini menggelar rapat perdana di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

“Rapat akan digelar secara maraton,” ujar anggota Tim Teknis DK Batam Taba Iskandar, Kamis (10/1) malam.

Anggota Komisi I DPRD Kepri tersebut menjelaskan, ada sembilan Kementerian yang dilibatkan dalam rapat ini. Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Lalu Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Sekretariat Kabinet. Sedangkan dari Kepri dihadiri perwakilan dari BP Batam, Pemprov Kepri, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Politikus Partai Golkar tersebut menyebutkan, ada tiga poin strategis yang dibahas dalam pertemuan perdana kemarin. Pertama persoalan waktu. Karena masa kerja tim teknis sangat singkat, maka rapat pembahasan reguliasi jabatan ex-officio kepala BP Batam harus digesa sehingga tidak molor dari tenggat waktu yang diberikan.

Kemudian membahas rencana kerja BP Batam dalam periode sementara ini. Yakni Januari-April 2019. Menurut Taba, dalam periode tersebut, tanggung jawab yang diemban Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP Batam Edy Putra Irawady secara umum ada empat.

Pertama penyiapan laporan peralihan jabatan ex-officio yang di dalamnya menyangkut tentang aset, Barang Milik Negara, keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan audit.

Kemudian tugas Plt kepala BP Batam mengenai peningkatan iklim investasi. Untuk mendukung hal itu, Menko Perekonomian akan memfasilitasi pelaku usaha dan calon investor di Batam dalam waktu dekat.

Rencana kerja berikutnya adalah melakukan konsolidasi di internal BP Batam, baik itu soal anggaran, organisasi, dan SDM. Ditegaskan Taba, Plt kepala BP Batam hanya melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan (policy).

“Apalabila ada kebijakan strategis disampaikan ke De­w­an Kawasan Batam me­lalui Tim Teknis. Sedangkan poin terakhir adalah menyiapkan regulasi dan tata kelola keuangan dan penge­lolaan aset dalam pelaksana­an jabatan ex-officio,” tegas Taba.

Dikatakannya juga, dalam melaksanakan rencana kerja tersebut, Plt kepala BP Batam akan berkoordinasi dengan wali kota Batam.

(jpg)

Loading...