ilustrasi

batampos.co.id – Target penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam tahun 2018 mencapai Rp 32,8 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah merinci, pendapatan yakni bersumber dari program penghapusan denda sebanyak Rp 17,9 miliar sementara selebihnya merupakan pendapatan dari penagihan piutang secara reguler.

Loading...

“Reguler tertagih di Oktober, lalu kita keluarkan insentif pada November dan Desember dapat yang Rp 17,9 miliar,” terang dia, kemarin.

Dari capaian tersebut, target penagihan PBB P2 terpenuhi bahkan melampaui target sekitar 9,35 persen.

“Target kami penagihan piutang PBB yakni Rp 30 miliar,” ungkapnya.

Akan tetapi, jika dilihat secara keseluruhan baik pokok maupun piutang, PBB P2 minus 2,29 persen. Dari target Rp 158,583 miliar yang mampu tertagih hanya Rp 154,951 miliar.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengevaluasi sumber pendapatan daerah di tahun 2019. Hal ini dilakukan karena pada 2018 lalu, sejumlah item pendapatan daerah tidak memenuhi target yang diharapkan.

“Termasuk juga evaluasi atas kinerja dinas penghasil,” kata dia belum lama ini.

Sejatinya, evaluasi rutin dilakukan baik tiap tiga bulan maupun setiap satu semester dalam rapat koordinasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) bersama dinas penghasil.

“Juga yang dipimpin langsung Sekda (Jefridin yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemko Batam, red),” imbuh dia.

Ia mengklaim, walau pendapatan tahun 2018 tak memenuhi target, sejatinya melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Namun ia mengaku, hal ini tak akan membuat Pemko Batam cepat puas dan akan terus melakukan perbaikan.

“Yang perlu dilakukan adalah optimalisasi, intensifikasi, ekstensifikasi terhadap pendapatan,” imbuh Amsakar. (iza)

Loading...