batampos.co.id – Tahun 2019 diyakini akan menjadi titik balik bangkitnya sektor industri di Batam. Sejumlah investor baru terus berdatangan untuk menanamkan modal dan membangun pabrik di Batam. Sementara beberapa pabrik yang existing memastikan akan memperluas usahanya.
Di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), misalnya. Saat ini, sudah ada beberapa investor baru yang mulai membangun pabrik. Antara lain PT Enerco RPO International, PT Agri Energi Nusantara, PT Petro Papua Energi, PT Torrefaction Bioenergy Indonesia, dan PT PTEC Research and Development.
“Enerco saat ini tengah membangun kilang dan selesai pada Maret. Lalu setelah itu segera operasional,” kata Direktur Kabil Citra Nusa yang mengelola KITK, Peter Vincent, Senin (14/1/2019).
PT Enerco RPO International saat ini tengah membangun kilang yang mengolah treated distillate aromatic extract (TDAE). TDAE merupakan produk turunan hasil pengolahan minyak mentah dan digunakan sebagai bahan baku utama industri ban dan karet sintetis.
Peter mengatakan, nilai investasi PT Enerco RPO International sebesar 90 juta dolar Amerika atau setara Rp 1,3 triliun jika 1 dolar Amerika sama dengan Rp 14.500.
“Berikutnya, PT Agri Energi Nusantara yang membangun pabrik minyak goreng. Mereka tengah mengurus perizinannya,” kata Peter.
Selanjutnya PT Petro Papua Energi yang memperpanjang kontraknya hingga setahun ke depan. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penambangan minyak dan gas alam serta perbaikan rig.
“Saat ini, menggunakan lahan di KITK sebagai open storage untuk reparasi dan maintenance modul,” ungkapnya.
Kemudian, PT Torrefaction Bioenergy yang merupakan anak perusahaan dari DSJ Holding Inc di Jepang. Saat ini perusahaan tersebut akan menggunakan gudang di KITK dengan luas 10 ribu meter persegi. Ini sebagai tahap awal pembangunan pabrik cangkang sawit yang digunakan sebagai bahan utama menghasilkan biofuel.
“Diharapkan selesai Maret (2019) dan segera operasional. Mereka tengah renovasi gudang dan masukin instalasi mesin dan setelah itu akan melakukan produksi percobaan,” ungkapnya.
Selanjutnya, PT PTEC Research & Development adalah anak perusahaan TESS Engineering Jepang dan merupakan grup yang sama dengan PT Torrefaction Bioenergy Indonesia. Perusahaan ini akan menjadi perusahaan penelitian dan pengembangan untuk industri kimia organik.
“Saat ini PT PTEC menggunakan fasilitas gudang di KITK seluas 5.000 meter persegi,” jelas Peter.
Peter mengatakan, total tenaga kerja yang direkrut untuk investasi baru itu memang tidak banyak. Hanya sekitar 300 orang. Namun, ini merupakan langkah awal yang potensial untuk mendongkrak kepercayaan pebisnis asing dalam menanamkan modalnya di Batam.
Menurut Peter, kebutuhan para investor asing tersebut didukung pelabuhan kargo internasional terbesar di Batam, yang terdapat di dalam KITK dan dikelola oleh PT Sarana Citranusa Kabil.
“Pelabuhan ini dapat disandari kapal 50.000 dwt dengan draft sedalam 12,5 meter,” jelasnya lagi.
Dan saat ini, KITK juga tengah menjajaki peluang investasi dengan investor dari Rusia, India, Singapura, dan juga dari negara-negara Uni Eropa.
“Saya belum bisa sebut namanya. Mereka itu bergerak di bidang manufaktur seperti pembuatan stainless. Kami masih coba untuk menjajaki,” ungkapnya.
Di KITK sendiri, masih ada 180 hektare lahan kosong yang belum terisi dari total 520 hektare luas kawasan KITK.
“Nah, untuk itu, kami butuh dukungan dari pemerintah khususnya untuk memperlancar semua proses perizinan,” harapnya.
Di tempat lain, setelah Pegatron dari Taiwan masuk ke Batam dan segera beroperasi, akan ada dua lagi investor dari Jepang dan Hongkong yang akan menanamkan investasinya di Batam pada bulan ini.
“Ada dua lagi akan masuk dari Jepang dan Hongkong. Mereka bergerak di sektor elektronik dan akan menempati sejumlah kawasan industri besar di Batam,” kata Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng.
Tjaw enggan menyebut nama keduanya dan dimana akan beroperasi karena takut berdampak pada volatilitas di pasar modal.
“Keduanya dalam proses registrasi dan pengurusan dokumen. Mereka belum teken OSS (online single submission, red), nanti ketika sudah (selesai) akan diumumkan,” paparnya.
Masuknya kedua perusahaan ini, kata Tjaw, merupakan momentum awal yang bagus bagi pertumbuhan investasi di Batam.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan perusahaan elektronik asal Hongkong tersebut akan menempati lokasi usaha di Kawasan Industri Batamindo, Batam.
“Namun, belum tahu kapan perusahaan tersebut akan beroperasi, tunggu saja,” kata Rudi, Senin (14/1).
Kata Rudi, jika sudah beroperasi, perusahaan tersebut akan merekrut banyak pekerja. Minimal 400 orang.
“Tentunya akan mengurangi pencaker yang setiap harinya bertambah,” ujar Rudi.
Ia mengatakan, untuk waktu perekrutan karyawan juga belum tahu kapan akan diadakan, namun jika perusahaan tersebut akan melakukan penerimaan karyawan akan memberitahukan kepada Disnaker Batam.
“Disnaker masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak Batamindo terkait waktu perekrutan yang akan mereka lakukan,” sebutnya.
Rudi berharap di 2019 ini banyak investasi baru di Batam. Baik perluasan usaha maupun untuk pabrik baru. Sehingga semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang terserap.
“Agar dapat menekan angka pengangguran di Batam,” harapnya.
Permudah Lalu Lintas Barang
Sementara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady menggelar pertemuan dengan penge-lola Kawasan Industri Batamindo di Gedung BP Batam, Senin (14/1). Dalam pertemuan itu, pengusaha meminta agar lalu lintas barang dan izin impor bahan baku industri dipermudah.
Manager General Affair Batamindo Tjaw Hioeng mengatakan saat ini ada sejumlah perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha di Batamindo.
“Makanya dukungan untuk mempermudah masuknya barang modal seperti mesin dari luar negeri sangat dibutuhkan. Itu yang perlu,” kata Tjaw Hioeng, kemarin.
Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, selain ekspansi ada juga beberapa investasi baru yang akan masuk ke Batamindo. Untuk itu, pihaknya meminta BP Batam ikut membantu mempermudah proses impor bahan baku industri ke Batam.
Ayung menyebut, saat ini setidaknya ada dua perusahaan dari Asia Timur akan berinvestasi di Batamindo dalam waktu dekat ini.
“Maka kami butuh izin impor dipermudah termasuk pengurusan di Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB),” ujarnya.
Ayung mengakui, saat ini sistem perizinan yang sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) sudah semakin bagus. Apalagi sejak dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akhir tahun lalu.
Selain mendengar harapan para pengusaha dan pengelola kawasan industri, dalam pertemuan kemarin kepala BP Batam juga meminta masukan dari pengusaha terkait arah kebijakan pembangunan Batam ke depan.
“Ini masih seputar perkenalan saja. Kami ingin berbagi informasi seputar investasi di Batamindo,” kata Ayung.
Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Suwarso mengatakan, pertemuan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut merupakan ajang silaturahmi antara kepala BP dan karyawan setingkat eselon II BP Batam.
“Ini hanya perkenalan dari masing-masing 23 unit. Pak Kepala (BP Batam) meminta masukan mengenai laporan dari program yang akan dilakukan,” ucapnya.
Suwarso mengatakan, dalam pertemuan itu ia memberikan masukan mengenai kelanjutan tender pengembangan Bandara Hang Nadim.
“Ini tinggal menunggu arahan dari pimpinan. Nanti tim khusus kedeputian dan kepala yang akan memutuskan, apakah lanjut atau tidak,” katanya.
Selain bertemu dengan pengusaha dan perwakilan unit kerja di BP Batam, kemarin Edy juga menyambangi kantor wali kota Batam. Edy ditemui Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, karena Wali Kota Batam Muhammad Rudi tidak ada di kantornya, kemarin.
Amsakar mengatakan, tidak ada pembicaraan yang subtansial dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut. Hanya saja, ia mengatakan Pemko Batam maupun BP Batam sama-sama sepakat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait rencana Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang akan merangkap jabatan menjadi kepala BP Batam.
“Kalau ada Pak Wali mungkin ada pembicaraan pada ranah subtansi itu, tapi tidak ada, bicara kulit permukaan saja. Tapi niat kami sama, bagaimana agar kebijakan pemerintah betul-betul di-follow up,” papar Amsakar, kemarin.
Walau demikian, ia berharap pertemuan ini merupakan permulaan yang baik antara kedua lembaga ini. Sehingga dapat membawa Batam lebih baik lagi.
“Beliau memang diamanah-kan menyelesaikan masa transisi (menuju penetapan Wali Kota Batam sebagai ex officio di BP Batam),” kata dia.
Ditanya soal rapat tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam beberapa waktu lalu, Amsakar juga menerangkan pertemuan mengerucut pada bagaimana mempersiapkan proses transisi agar terlaksana sesuai harapan pusat.
“Perbincangan soal sejumlah agenda menjadi tunggakan pejabat sebelumnya, apa yang dipersiapkan pejabat sekarang dan bagaimana capaian-capaian ke depan dilakukan,” ujarnya. (leo/iza/cr2)