batampos.co.id – Tujuh menteri dan pimpinan lembaga negara meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, Selasa (15/1/2019). Yakni
- Menteri Keuangan,
- Menteri Bidang Kemaritiman,
- Menteri Perhubungan,
- Jaksa Agung,
- Ketua KPK,
- Kapolri,
- Panglima TNI.
Program ini bentuk sinergi antarlembaga agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia serta memberantas segala bentuk penyelundupan di wilayah pesisir timur Sumatera, termasuk Kepri. Sehingga program tersebut diharapkan dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan penerimaan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulayani mengatakan, sinergi antarlembaga terjalin dengan erat. Ia ingin sinergi ini juga dapat menumpas para pelaku kejahatan ekonomi.
“Sehingga pendapatan negara semakin meningkat,” katanya, di sela-sela peluncuran.
Selama ini, para pelaku penyelundupan barang ilegal, memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Namun, serangkaian penangkapan selama 2018, kata Sri Mulayani, memberikan efek positif bagi negara. Ia berharap dengan diluncurkan program ini, semakin mempersempit ruang gerak para penyelundup.
Pemberantasan aksi penyelundupan di Batam dan kawasan pantai timur Sumatera ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kemenhub, dan Kemenko Kemaritiman. Kapolri Jenderal Tito Karnavian me-ngaku telah memerintahkan jajarannya untuk memetakan jalur-jalur penyelundupan dan menjalin koordinasi dengan instansi lain dalam melakukan penindakan.
“Penyelundupan ada melalui jalur resmi dengan memalsukan dokumen, ada juga melalui jalur tak resmi di beberapa pelabuhan,” ungkapnya.
Tito mengatakan, fokus pemberantasan penyelundupan ini diarahkan ke pantai timur Pulau Sumatera hingga perairan Batam dan sekitarnya.
“Banyak titik penyelundupan di kawasan ini, seperti di Aceh, Sumut, Jambi, hingga Batam,” terangnya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji akan mengerahkan satuan kewilayahan melakukan patroli rutin.
“TNI AL melalui kapal-kapalnya atau KRI,” ujarnya.
Hadi mengatakan, aksi penyelundupan dapat ditandai dengan berbagai cara, salah satunya kapal penyelundup biasanya mematikan Automatic Identification System (AIS)-nya ketika memasuki perairan Indonesia. Dengan matinya AIS, membuat kapal menghilang dari radar.
“Hal-hal ini perlu diperhatikan bersama, dengan sinergi kita dapat me-ngamankan kapal-kapal yang mencurigakan tersebut,” tuturnya.
Terkait dengan aksi mematikan AIS tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan akan menertibkan kapal-kapal yang mematikan AIS saat memasuki wilayah perairan Indonesia.
“Kami akan menertibkannya ship to ship, dan ikut bekerja sama dalam mengawasi hal ini,” ucapnya.
Jaksa Agung M Prasetyo akan memberikan dukungan agar proses hukum terhadap pelaku kejahatan ekonomi bisa berak-hir di pengadilan.
“Kami tidak akan kompromi,” ujarnya.
Ia mengatakan, barang-barang hasil tangkapan kejahatan ekonomi akan diusahakan dirampas negara, untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Barang-barang rampasan ini bila dimanfaatkan dengan baik, diyakininya dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat. Salah satu barang rampasan negara yang akan digunakan yakni Kapal MT Yosoa Eks WI No I yang diamankan Oktober tahun lalu oleh Bea dan Cukai Kepri. Kapal pembawa 1.500 ton crude oil itu, rencananya akan dijadikan kapal induk pengisian bahan bakar minyak bagi nelayan di perairan Natuna.
Keberadaan kapal induk pe-ngisian BBM ini, dapat mening-katkan efektivitas penangkapan nelayan Natuna. Warga Natuna tidak perlu lagi bolak balik ke dermaga untuk mengisi bahan bakar.
Ide ini juga didukung Menteri Keuangan Sri Mulyani dan berbagai pihak lainnya yang hadir di peluncuran program pemberantasan penyelundupan di kawasan Batam dan pesisir timur Sumatera.
“Masih ada ratusan kapal atau barang lainnya yang dapat digunakan untuk kesejahateraan masyarakat. Kita punya mimpi besar untuk mengejar keter-tinggalan kita, dan perlu meng-optimalkan segala potensi yang ada,” tutur Prasetyo.
Selain kapal MT Yosoa, Bea Cukai Kepri bersama Bareskrim Polri juga berhasil mengaman-kan 23 ribu botol miras ilegal di wilayah Tembilahan, Riau Maret 2018. Lalu, Bea Cukai bersama Puspom TNI dan Kostrad menindak penyelundupan 104 botol miras ilegal dan 6 ribu berbagai jenis barang-barang impor ilegal di Tanjungpinang.
Secara keseluruhan, operasi gabungan Bea Cukai, TNI, dan Polri pada 2018 berhasil me-ngungkap sebanyak kurang lebih 53 kasus penyelundupan minuman keras, rokok, narkotika, dan barang-barang eks-Batam lainnya. Diperkirakan total nilai barang kurang lebih mencapai Rp 4 triliun dan perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih mencapai Rp 30 miliar. (ska)