batampos.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam agar mengatur kuota rokok per tahunnya sesuai jumlah kebutuhan rokok bagi masyarakat Batam. Selama ini, banyak rokok noncukai dari Batam yang merembes keluar Batam sehingga merugikan negara dari penerimaan cukai.
”Seperti yang disampaikan Ketua KPK mengenai hasil penelitian dari April sampai Agustus menunjukkan kuota rokok dan air melebihi estimasi dari kebutuhan jumlah penduduk,” kata Sri di Pelabuhan Batuampar, Batam, Selasa (15/1/2019).
Sri mengatakan, Kepri khususnya Batam merupakan jalur favorit penyelundupan. Rokok noncukai ini bukan hanya merembes ke daerah di Kepri saja. ”Tapi sampai juga ke daerah lain,” imbuhnya.
Sri berharap agar BP Batam mau mengevaluasi jumlah kuota rokok terhadap kebutuhan rakyat Batam.
”Batam itu bebas pajak sehingga tempat favorit untuk penyimpangan perpajakan dan juga dari sisi penyelundupan barang-barang yang kena pabean maupun cukai,” ujarnya.
”Saya berharap kerja sama BP Batam dengan menetapkan kuotanya disesuaikan dengan kebutuhan,” tegasnya.
Kebutuhan rokok di Batam memang sangat tinggi. Me-nurut data BP Batam, penduduk Batam dapat mengonsumsi enam miliar batang rokok per tahun. Jika diasumsikan penduduk Batam mencapai 1 juta, maka kebutuhan rokok mencapai 16 batang per hari.
Direktur Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta mengatakan kebutuhan rokok Batam sebanyak 6 miliar per tahun didominasi rokok premium sekitar 4,8 miliar dan rokok noncukai 1,2 miliar.
”Itu survei 2015. Survei dilihat dari jumlah penduduk dan disurvei berapa rokok habis per hari,” katanya.
Mengenai kuota, jika dikalkukasikan kuota rokok noncukai berjumlah 1,6 miliar secara maksimal. Tapi BP Batam biasanya hanya mengeluarkan kuota sekitar 400 juta per tahun. (leo)