batampos.co.id – Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam terus menggesa penyusunan regulasi yang mengatur tentang rangkap jabatan kepala BP Batam oleh wali kota Batam secara ex officio. Targetnya, regulasi ini rampung lebih cepat dari rencana awal, yakni maksimal 30 April 2019.
“Kalau di Permenko itu paling lambat 30 April. Tapi kami usahakan cepat, jangan mepet-mepet,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso saat berkunjung ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (15/1/2019).
Susiwijono mengatakan, percepatan penyusunan regulasi ex officio ini penting untuk menghindari dampak sosial yang beriringan karena bersamaan dengan agenda pemilu yang akan berlangsung 19 April nanti.
Menurutnya, penyusunan payung hukum jabatan ex officio kepala BP Batam harus dimulai dari merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pembentukan BP Batam.
“Kami akan jalankan dan kawal bersama membahas time frame kemana didorong percepatan revisi. Sedangkan substansinya nanti dibahas di Jakarta dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait serta lainnya,” katanya.
Untuk mengawal kinerja BP Batam dan Tim Teknis DK Batam ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) membentuk Dewan Pengawas BP Batam.
Tugasnya mengawasi kinerja BP Batam dan mengawal percepatan penerbitan payung hukum wali kota sebagai ex officio kepala BP Batam.
“Agenda hari ini yakni membahas keputusan Pak Menko yang menunjuk lima dewan pengawas yang bersama BP dan Pemko akan rumuskan kebijakan dari arahan ratas Presiden beberapa waktu lalu,” katanya.
Dewan Pengawas beranggotakan lima orang. Mereka terdiri dari Sesmenko, perwakilan dari Kemenko Perekonomian, perwakilan dari Sekretaris Kabinet (Setkab), dan dua orang perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Di Dewan Pengawas ini merumuskan rencana teknis dengan pertama mulai menyusun regulasi yang akan dijadwalkan,” ucapnya.
Dia juga mengatakan, tugas Dewan Pengawas berikutnya adalah mengawasi kinerja BP Batam. Seluruh program BP Batam untuk 2019 yang sudah dirancang sejak tahun lalu tetap akan dilanjutkan. Dengan kata lain, program yang sudah masuk dalam tahap market sounding hingga buka lelang tetap akan berjalan.
“Semua proyek yang masuk di pipeline akan didorong berjalan. Tapi kami belum bahas mengenai proyek baru,” ucapnya.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerima kunjungan dari Tim Teknis DK Batam di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (15/1). Amsakar mengatakan, dalam kunjungannya kemarin Tim Teknis DK Batam lebih banyak menyampaikan seputar perkembangan terkini tentang kebijakan pemerintah pusat untuk Batam.
“Baik mengenai transformasi dari Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Maupun langkah mempersiapkan regulasi terkait ex officio,” kata Amsakar.
Senada dengan Sesmenko, Amsakar mengatakan penerbitan regulasi ex officio kepala BP Batam bisa saja di-percepat. “Dalam pertemuan tadi diungkapkan bahwa cerita tentang sampai April ini bukan harga mati. Makin cepat penyelesaiannya makin baik,” tuturnya.
Ia berpendapat cepat dan lambatnya penetapan ex officio bergantung pada revisi PP Nomor 46 Tahun 2007.
“Kalau revisi selesai, Pak Edy (Kepala BP Batam, red) dan rekan-rekan deputi selesai buat buku putih mengenai pekerjaan masa transisi, sebenarnya ex officio sudah bisa dilakukan,” ucap dia.
Selanjutnya, apa yang yang dipersiapkan sepanjang masa transisi menuju ex officio tentu akan akan dilanjutkan oleh pejabat ex officio kelak, dengan pertimbangan dan catatan yang jelas. Termasuk dalam hal ini peralihan FTZ ke KEK.
“Salah satu KEK yang dipercepat adalah KEK Bandara Hang Nadim. Mungkin sudah mulai adminsitrasinya oleh kepala BP sekarang, dan kalau sudah oke, dilanjutkan ex officio,” imbuh dia.
Tinjau Kembali Target 7 Persen
Dewan Kawasan (DK) akan meninjau kembali seluruh target yang dibebankan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun ini. Target tersebut termasuk target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2019 ini.
“Ini awal tahun, kami bahas kembali target-target 2019 karena ada perubahan kebijakan. Target itu banyak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam,” kata Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Batam, Selasa (15/1/2019).
Pertumbuhan ekonomi tujuh persen itu memiliki banyak indikator. DK ingin memastikan apakah sejumlah asumsi yang mendorong indikator tersebut masih berjalan atau tidak.
“Target tetap tujuh persen secara formal kami ajukan ke DK. Tapi kami akan ajukan kembali supaya dihitung kembali,” ucapnya.
DK juga memastikan bahwa investasi yang akan masuk atau sudah berjalan atau akan melakukan ekspansi tetap akan berjalan.
“Investasi jangan sampai berhenti meskipun kami tengah merumuskan kebijakan (ex-officio),” ucapnya lagi.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi mengatakan tugasnya dalam empat bulan ini memang mempersiapkan pedoman bagi wali kota Batam yang nanti akan menjabat sebagai ex officio kepala BP Batam.
Namun sebagai titik awal, ia akan mempersiapkan platform ekonomi yang mengandalkan sejumlah sektor usaha.
“Program saya itu mempersiapkan starting point ketika wali kota jadi ex officio nanti. Jadi tahu kapan berhati-hati dimana ada ranjau sehingga dia nyaman mengembangkan ekonomi Batam,” katanya.
Sektor-sektor usaha yang akan diprioritaskan adalah sektor logistik, sektor pariwisata, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan. Mengenai sektor logistik, sangat erat kaitannya dengan pembenahan Pelabuhan Batuampar dan Bandara Hang Nadim.
“Program revitalisasi pelabuhan akan kita prioritaskan. Arahnya reorientasi. Batam nanti bukan hanya ekspor saja, tapi juga kontribusi untuk pasar domestik. Batuampar akan menjadi sentral hub angkutan laut karena selama ini biaya logistik tinggi. Makanya selain tingkatkan volume juga tingkatkan jaringan. Jadi kapal itu tak ada yang kosong,” ungkapnya.
Berikutnya adalah pengem-bangan jasa pariwisata. “Bikin atraktif seperti balap sepeda atau apalah supaya orang datang ke Batam tiap tahun tahu mau ngapain,” ucapnya.
Lalu jasa kesehatan. Kata dia, Batam dijadikan pusat pengobatan.
“Mungkin bisa jadi pusat pengobatan alternatif, itu kan pemikiran. Baru mengenai jasa pendidikan, saya akan sediakan platform itu,” tegasnya.
Sebelumnya, di era kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo pada akhir 2017 BP Batam menargetkan ekonomi Batam tumbuh 7 persen pada 2019 melalui program Batam Maju 2 tahun 7 persen (BM27).
Namun faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2018 hanya 4,2 persen.(leo/iza)