batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum menerima informasi terkait rencan kenaikan Tunjangan Kinerja (tukin) Pegawai Negeri sipil (PNS) tahun 2019 ini.
“Belum tahu lagi. (Informasi kenaikan tukin) belum sampai ke kami,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, Selasa (15/1).
Soal ini, pihaknya akan menunggu keputusan resmi dari kementerian terkait. “Harus sesuai ketentuan,” imbuh dia.
Ia berharap, kebijakan baru ini diiringi dengan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemko Batam sehingga tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kota Batam yang ada. Untuk diketahui, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sejatinya bersumber dari dana tersebut.
“Tukin naik, tambah DAU. Nanti (tukin) naik, tak ditambahnya (DAU), gimana ya?” ucap dia.
Kini, DAU yang didapat Pemko Batam sebesar Rp 655.626.190.000. Angka ini sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 yang diserahkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun kepada Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Dompak Tanjungpinang, Kamis (13/12) lalu.
Secara umum, besar dana perimbangan yang diterima Batam tahun 2019 sebesar Rp 1.153.577.931.000. Terdiri dari
- dana bagi hasil pajak Rp99.579.857.000,
- dana bagi hasil sumber daya alam Rp101.545.663.000,
- dana alokasi umum Rp655.626.190.000,
- dana alokasi khusus fisik Rp153.908.292.000,
- dana alokasi khusus non fisik Rp111.354.722.000,
- dana insentif daerah Rp31.563.207.000.
Untuk diketahui, rencana kenaikan tukin PNS disampaikan hingga 90 persen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin. Selanjutnya, rencana tersebut menunggu restu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Ya tukin untuk kementerian lembaga tentu akan kami sesuaikan, kemudian tukin untuk pemerintah daerah juga ada. Tinggal Menteri Keuangan (Sri Mulyani) memutuskan. Karena kita sudah selesai bahasnya,” ujarnya dikutip Jawa Pos. (iza)