batampos.co.id – Meskipun hasil panen belum memuaskan dan belum mampu memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Kepri, namun program cetak sawah yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan) di Provinsi Kepri tetap dilanjutkan di 2019 ini.
”Dari sisi ekonomis, memang tidak sebanding antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Namun untuk menjaga ketahanan pangan, program cetak sawah di Kepri tetap berlanjut,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan (DKPKH) Provinsi Kepri, Ahmad Izhar, Jumat (18/1) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Mantan Pejabat Kabupaten Bintan tersebut menjelaskan, selama 2018 lalu, program cetak sawah yang digagas Kementan untuk wilayah Kepri luasnya mencapai 1.076 hektare. Jumlah tersebut terdiri dari 784 hektare di Kabupaten Lingga dan 292 hektar di Natuna.
”Dari total 1.076 hektare yang dicetak pada tahun lalu, baru seluas 362 hektare yang ditanami padi. Sisanya masih berupa lahan garapan yang dicetak untuk persawahan,” jelasnya.
Dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2019 ini, Kementan kembali mengalokasikan anggaran untuk mencetak 100 hektare sawah di Kabupaten Lingga. Kebijakan tersebut terus dilakukan, jika memang ada potensi di daerah-daerah lainnya di Kepri.
”Tujuan dilaksanakannya program pertanian di kawasan Provinsi Kepri ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan di Indonesia,” jelasnya lagi.
Masih kata Izhar, saat ini luas sawah di Pulau Jawa terus turun. Untuk itu, Pemerintah Pusat mengembangkan program tersebut ke daerah Sumatera, khususnya Kepri. Atas dasar itu, peluang yang ada akan terus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
”Kita berupaya memberikan yang terbaik. Sehingga kualitas dan kuantitas beras hasil produk Kepri terus meningkat dari waktu ke waktu,” tutup Izhar.
Belum lama ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menga-takan Kepri memang bukan daerah penghasil utama beras yang dapat mendukung kebutuhan daerah lain. Meskipun demikian, dengan adanya program cetak sawah di Kepri, bisa menekan angka kebutuhan beras di Kepri.
”Artinya untuk ketahanan pangan, kita tidak 100 persen bergantung pada beras hasil produksi luar daerah ataupun beras impor,” ujar Gubernur Nurdin saat mengunjungi Bulog Divre Tanjungpinang, belum lama ini. (bp)