batampos.co.id – Sejak dipercaya memimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai 19 Oktober 2017 lalu, Lukita Dinarsyah Tuwo membuat sejumlah gebrakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam. Bersama para deputinya, ia kemudian memperkenalkan program BBM-27 atau Batam Bersatu untuk Maju dalam dua tahun ekonomi tumbuh 7 persen.
Sesuai dengan nama program itu, target 7 persen itu mestinya akan terwujud pada 2019 ini. Atau dua tahun sejak 2017. Namun Lukita keburu diganti dengan kepala BP Batam yang baru, Edy Putra Irawadi, sejak 7 Januari 2019 lalu.
Banyak pihak yang sebenarnya sudah kurang yakin dengan target 7 persen itu. Sebab pada kenyataanya, ekonomi Batam memang terus merosot sejak 2013 lalu.
Saat itu, ekonomi Batam memang tumbuh mencapai 7,18 persen. Namun sejak saat itu angkanya terus menurun. Tahun 2014 ekonomi Batam tumbuh 7,16 persen. Lalu turun menjadi 6,87 persen pada 2015, 5,43 persen pada 2016, dan 2,19 persen pada 2017.
Namun sejak pada 2018, ekonomi Batam kembali naik menjadi 4,5 persen. Naiknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didorong oleh masuknya investasi baru ke Batam.
Selama setahun dipimpin Lukita, BP Batam memang mencatatkan realisasi investasi yang cukup besar. Pada semester I 2018 saja, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sudah mencapai 391 juta dolar AS. Angka tersebut sudah mencapai 78,3 persen dari target PMA BP Batam sepanjang 2018 sebesar 500 juta dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi Batam di 2018 secara keseluruhan dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirilis BP Batam, dibanding 2017, meningkat menjadi 4,5 persen.
“Saya makin optimistis, 2019 bisa mencapai 7 persen dari yang sebelumnya 4,5 persen,” ujar Lukita kepada Batam Pos di ruangannya, akhir tahun lalu.
Selain capaian investasi, BP Batam juga membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,227 triliun dan Rp 420 miliar berasal dari Kantor Lahan BP Batam. PNBP ini naik cukup signifikan dibanding 2017 lalu, dimana penerimaan BP Batam tahun sebelumnya hanya Rp 1,349 triliun.
Kemudian Rupiah Murni (RM) 2018 yang telah disetujui Komisi VI DPR RI sebanyak Rp 138 miliar. Selanjutnya ada Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebanyak Rp 102 miliar dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) PHLN sebanyak Rp 16 miliar. Jadi total penerimaan BP menjadi Rp 1,485 triliun.
Sedangkan belanja BP dari anggaran sebesar Rp 1,485 triliun itu sudah dianggarkan sebanyak Rp 1,216 triliun, dimana pendapatan dari PNBP masih menyisakan surplus karena sudah dianggarkan Rp 959 miliar.
“Surplus sebesar Rp 268,97 miliar, sehingga saldo kas BP hingga 25 Desember adalah Rp 711 miliar atau terdapat peningkatan sebesar 60,86 persen dari saldo kas awal tahun 2018 sebesar Rp 442 miliar,” ucapnya.
Sebelum diganti, Lukita juga sudah memaparkan beberapa target kerjanya untuk tahun ini. Target pertama adalah perencanaan investasi 2019, dimana BP Batam akan mengawal pelaksanaan komitmen rencana bisnis dari 20 perusahaan PMA dan PMDN yang sudah mendapatkan alokasi lahan.
Kemudian, investasi Pegatron yang merupakan perusahaan elektronik Taiwan kedua terbesar setelah Foxconn pada awal tahun ini, dengan nilai penjualan produk dari pabrik ini diperkirakan senilai 1 miliar dolar Amerika.
Selanjutnya adalah rencana ekspansi produksi di PT Sat Nusapersada Tbk yang akan memproduksi telepon seluler Xiaomi dari 1 juta per unit naik menjadi 2 juta unit per bulan. Serta pembangunan proyek properti Nuvasa Bay seluas 230 hektare yang telah ground breaking pada 1 November 2018.
Tak hanya itu, pengembangan Hang Nadim dengan skema PPP/KPBU dengan nilai investasi Rp 4 triliun dan Pengembangan Water Treatment Plant (WTP) Tembesi dengan skema KPBU dengan nilai investasi Rp 300 miliar turut menjadi targetnya.
Kemudian, pengembangan kawasan wisata Tembesi seluas 90 hektare. Investornya dari Tiongkok dengan nilai investasi 1 miliar dolar AS untuk delapan tahun, dan terakhir pengembangan kawasan wisata Pulau Tonton seluas 28 hektare. Investornya dari Korea patungan dengan investor lokal dengan nilai investasi Rp 4 triliun untuk lima tahun.
Lalu, bagaimana pandangan kalangan pengusaha soal target 7 persen itu? Akankah target ini akan tetap berjalan mulus, terutama setelah Lukita tak lagi memimpin BP Batam?
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, keputusan pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepala BP Batam kepada Muhammad Rudi, Wali Kota Batam yang akan segera menjadi ex officio kelapa BP Batam mulai Mei mendatang akan turut mempengaruhi pencapaian 7 persen target perekonomian kota ini.
“Karena SK pengangkatan pimpinan baru mempersiapkan transisi kewenangan BP Batam, kami di Kadin memprediksi ke depan, selama empat bulan ini, saya kira masih fokus pada tugas transisi tersebut,” ujar Jadi di Batam Center, Rabu (16/1/2019) lalu.
Jadi menjelaskan, fokus masa transisi selama empat bulan ini otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi 2019 melambat.
“Artinya, selama empat bulan ini tidak akan mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Ketua DK-PBPB sudah sampaikan itu dalam pelantikannya kan. Maka bisa dipastikan investasi yang ditangani BP Batam selama empat bulan ke depan tidak ada,” ungkapnya.
Status Batam memang selalu menjadi perhatian. Baik soal status FTZ, KEK, dan bahkan dualisme kepemimpinan antara BP dan Pemerintah Kota Batam selaku produk otonomi daerah. Karut-marut penentuan status ini telah membuat Batam, yang notabene sudah 41 tahun berdiri sebagai kawasan industri berskala internasional, kini jauh semakin tertinggal dibandingkan kawasan industri baru lainnya di negara tetangga, seperti Johor dan Vietnam.
Di sela-sela acara perpisahannya pada Selasa (8/1) lalu, Lukita meminta kepada pimpinan baru BP Batam agar tetap mempertahankan status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zon (FTZ).
Menurut Jadi, peliknya persoalan di Batam ini akan mempengaruhi potensi ekspor, impor, dan juga properti di 2019. Pertumbuhannya tidak terlalu signifikan.
“Berkaca dari pengalaman 2018, kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih, ditambah pelayanan dan kepastian hukum dalam berusaha ya pasti turut mempengaruhi juga,” jelasnya.
Namun demikian, Kadin tetap mencanangkan tahun 2019 menjadi tahun investasi Batam. Ia juga menyatakan siapapun yang memimpin BP Batam kelak, harus didukung dan didorong untuk terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam. Baik melalui kebijakan yang pro pengusaha, hingga memperbaiki layanan perizinan yang lebih mudah dan cepat.
“Dengan begitu target pertumbuhan ekonomi Batam di tahun ini setidaknya bergerak dan melebihi target 2018,” katanya.
Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen pada 2019 sangat sulit terwujud.
“Melihat situasi sekarang ini, kami agak pesimistis target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen tahun ini bisa tercapai,” ujar Cahya, Jumat (18/1) malam lalu.
Cahya menyebutkan, gonjang-ganjing status ekonomi Batam hingga masalah rangkap jabatan kepala BP Batam oleh wali kota Batam masih dalam perdebatan panjang. Belum lagi tahun 2019 ini merupakan tahun politik di Indonesia.
“Tentu ini akan berpengaruh pada iklim investasi. Investor pasti wait and see. Demikian juga semua pelaku usaha akan menanti kepastian. Otomatis roda pergerakan perekonomian akan stagnan,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan, masyarakat dan pengusaha tidak perlu bingung dengan status rangkap jabatan wali kota Batam sebagai kepala BP Batam secara ex officio. Sebab pada dasarnya struktur di BP Batam tidak akan berubah. Semua akan berjalan sebagaimana tugas, fungsi, dan wewenang seperti semula.
“Kita butuh investasi masuk, pertumbuhan ekonomi baik. Kebijakan ini bukan untuk membuat Batam semakin parah tapi sebaliknya untuk membuat Batam lebih baik, pertumbuhan ekonominya meningkat,” ujarnya.
Menurut dia, dengan dileburnya kepemimpinan BP Batam dan Pemko Batam di bawah kendali Wali Kota Batam, kebijakan juga akan terarah. “Jika Wali Kota putuskan A, maka BP Batam akan sepakat dengan itu. Ini memudahkan koordinasi,” ucap dia.
Pariwisata Jadi Harapan
Selain mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur, Batam juga terus menggenjot pertumbuhan industri sektor pariwisata. Sektor ini bahkan bisa menjadi harapan baru untuk mengongkrak pertumbuhan ekonomi Batam.
“Kami perlu dicari kontributor baru dari sektor lain. Yang bisa dihidupkan, yakni sektor pariwisata,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Menurutnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi telah berkali-kali menyampaikan hal tersebut. Bukan tanpa alasan, Batam hadir dengan berbagai kelebihan, termasuk letak geografis yang strategis. Yakni berdekatan dengan negara tetangga dan merupakan pintu masuk warga negara asing ke Indonesia.
“Kita ini terkoneksi dengan seluruh penerbangan, walaupun sebagian masih transit. Dan, kapal-kapal pun, pintu masuknya di Batam,” terang dia.
Ia menilai, keadaan ini yang dijemput oleh Pemko Batam dengan mengembangkan infrastruktur sebagai pendukung pariwisata Batam. Ia mengklaim, apa yang dilakukan Pemko Batam turut andil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, dari tahun 2017 sekitar 1,4 juta kunjungan dan di 2018 sekitar 1,8 juta kunjungan.
“Naik, 350 ribu-an kunjungan,” kata dia
Dalam hal ini, ia mengaitkan dengan pendapatan pajak hotel dan restoran di Batam yang capaiannya melebihi 100 persen. Kenaikan pendapatan dua pendapatan ini tak sepenuhnya dipengaruhi pengembangan infrastruktur namun karena penerapan pajak online dengan pemasangan tapping box.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur telah dimulai sejak awal Rudi- Amsakar memimpin Batam. Selain itu, juga dengan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di Batam seperti pembangunan jalan layang.
“Makanya kami mau terus genjot ini,” ucapnya.
Namun Amsakar menilai, untuk mencapai 7 persen bukanlah hal yang mudah atau sederhana jika merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang pernah hanya 2,5 persen lalu kemudian naik menjadi 4,5 persen. “Artinya kita butuh lagi sekitar 2,5 persen. Kami tidak ingin sekadar berkutat dengan angka, kalau harapan, 10 persen kita pasti mau kan,” ujarnya.
Selain sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi Batam akan banyak bertumpu pada sektor industri galangan kapal dan manufaktur.
Sebelumnya, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Dewan Kawasan (DK) akan meninjau kembali seluruh target yang dibebankan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun ini, termasuk target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2019 ini.
“Ini awal tahun, kami bahas kembali target-target 2019 karena ada perubahan kebijakan. Target itu banyak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam,” kata Susiwijono saat di Batam, Selasa (15/1) lalu.
Pertumbuhan ekonomi 7 persen itu memiliki banyak indikator. DK ingin memastikan apakah sejumlah asumsi yang mendorong indikator tersebut masih berjalan atau tidak.
“Target tetap tujuh persen secara formal kami ajukan ke DK. Tapi kami akan ajukan kembali supaya dihitung kembali,” ucapnya. (cha/iza/leo))