batampos.co.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap mengambil tindakan pembekuan izin PT VFS Tasheel Indonesia. Dasarnya adalah infrastruktur untuk perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah dinilai belum siap.

Sikap BPKM terkait keberadaan VFS Tasheel Indonesia tersebut disampaikan Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BPKM Yuliot di Komisi I DPR, Senin (21/1). Pertemuan khusus membahas keluhan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel itu juga dihadiri perwakilan Kemenag, Kemenlu, serta Kemenkumham.

Loading...

’’Kami siap melakukan pembekuan perizinan (VFS Tasheel Indonesia, red),’’ kata-nya.

Yuliot menegaskan keputusan tersebut tentunya menunggu hasil rapat koordinasi terkait pelaksanaan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel yang digelar BPKM bersama kementerian dan lembaga terkait hari ini (22/1). Lebih lanjut Yuliot menuturkan proses perizinan PT VFS Tasheel Indonesia di Indonesia sudah mendapatkan izin prinsip pada 2014 lalu.

Dari aspek perusahaan, mere-ka mendaftarkan diri sebagai perusahaan biro perjalanan wisata. Dengan komposisi permodalan 51 persen dari dalam negeri dan 49 persen dari asing.

’’Izin usahanya perusahaan pariwisata, keluar pada 2018 lalu’’ jelas Yuliot.

Dia menjelaskan, kegiatan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel sudah dilakukan di 20 negara dan sudah beroperasi sejak 2007 lalu. BKPM juga sudah melakukan tinjauan ke lapangan. Mereka mendapatkan informasi bahwa VFS Tasheel Indonesia memiliki cabang sebanyak 35 titik di Indonesia. Sampai saat ini, mereka sudah melayani 6.000 hingga 9.000 perekaman biometrik sebagai syarat penerbitan visa umrah.

”Menurut mereka (perekaman biometrik, red) relatif tidak ada permasalahan,’’ jelasnya.

Terkait dengan keamanan data perekaman biometrik warga Indonesia, VFS Tasheel Indonesia langsung mengirimkannya ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Yuliot mengatakan VFS Tasheel Indonesia juga terikat perjanjian dengan pemerintah Saudi. Bahwa data hasil perekaman itu bersifat rahasia dan sepenuhnya milik pemerintah Saudi.

Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Andri Hadi menuturkan menuturkan rata-rata kantor VFS Tasheel di daerah menyewa ruangan atau gedung milik PT Pos Indonesia.
Kemudian juga ada laporan bahwa calon jemaah umrah harus antre panjang.
Dia mengatakan sudah menyampaikan keluhan terkait perekaman biometrik tersebut kepada Wakil Dubes Arab Saudi di Indonesia.

Menurut Andri, layanan perekaman biometrik saat ini bisa menimbulkan kesan yang kurang baik terhadap Kedutaan Arab Saudi di Indonesia, Pemerintah Arab Saudi secara umum, bahkan kepada pemerintah Indonesia juga. Sebab sudah menimbulkan keresahan publik.

”Usulannya bagaimana sekarang ditunda dulu. Sampai Tasheel menyiapkan infrastrukturnya,” jelasnya.

Andri menjelaskan Kemenlu mengu-sulkan supaya perekaman biometrik dilakukan di bandara keberangkatan atau embarkasi. Dengan demikian perekaman biometrik tidak dikaitkan dengan syarat me-ngurus visa umrah. Jemaah tentu tidak mempersoalkan harus datang lebih awal, 4-5 jam di bandara untuk melakukan perekaman biometrik terlebih dahulu.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan pengaduan masyarakat terkait layanan biometrik untuk visa umrah yang masuk ke Kemenag cukup banyak.

’’Asosiasi penyelenggara umrah juga keberatan,’’ katanya.

Dia menuturkan pada 4 Oktober 2018 lalu pemerintah sudah berkirim surat diplomatik kepada Saudi. Supaya penerapan perekaman biometrik tersebut ditunda.

Pertimbangannya adalah wilayah Indonesia begitu luas. Sementara itu kantor perwakilan VFS Tasheel belum menjangkau seluruhnya. Misalnya calon jemaah umrah dari Papua dan Papua Barat harus ke Ambon atau Makassar terlebih dahulu untuk perekaman biometrik. Sehingga menimbulkan pembengkakan biaya umrah yang dirasakan masyarakat.

Arfi juga mengatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin ketika berada di Saudi beberapa waktu lalu, juga menyampaikan langsung persoalan perekaman biometrik kepada Menteri Haji Saudi. Pada prinsipnya Kemenag berharap mekanisme perekaman biometrik dievaluasi. Supaya lebih memudahkan calon jemaah umrah.

Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid ikut mengomentari persoalan perekaman biometrik tersebut.

’’Tasheel itu artinya mempermudah. Tetapi ini yang terjadi alih-alih mempermudah, tetapi membuat repot masyarakat,’’ kata pria yang akrab disapa HNW itu.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR tersebut diputuskan beberapa kesimpulan. Yaitu meminta pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Arab Saudi untuk menunda pelaksanaan kebijakan rekam biometrik untuk syarat pembuatan visa umrah.

Kemudian penundaan tersebut dilakukan hingga tersedianya infrastruktur, SDM, dan mekanisme yang mempermudah calon jamaah umrah Indonesia. Selain itu Komisi I DPR mendoorng pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Sebab perekaman biometrik pengajuan visa umrah, dilakukan oleh pihak swasta di Indonesia. (wan)

Loading...