batampos.co.id – Beras dan biaya permukiman menjadi dua faktor utama penyumbang garis kemiskinan di Kepri, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri hingga September 2018. Untuk wilayah perkotaan, beras berkontribusi 13,77 persen, sedangkan biaya permukiman berkontribusi 10,50 persen.
”Iya, komoditi makanan yang menyumbang garis kemiskinan yakni beras. Kemudian rokok yang berkontribusi sebesar 9,28 persen dan telur ayam sebesar 3,49 persen,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepri Sat-riana Yasmuarto, Selasa (22/1/2019).
Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin dengan pe-ngeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kepri mencapai 125.632 orang. Jumlahnya berkurang jika dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 131.686 orang. Namun, faktor penyebab kemiskinan masih tetap sama, yakni beras dan biaya permukiman.
Selama periode Maret 2018 hingga September 2018, garis kemiskinan naik sebesar 1,55 persen, yakni dari Rp 559.291 per kapita per bulan menjadi Rp 567.972 per kapita per bulan. Pada September 2018 lalu, harga beras memang dikeluhkan tinggi oleh masyarakat.
Rata-rata beras jenis premium dijual Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu. Seperti untuk jenis beras ayam bola per kilogram Rp 15 ribu, beras Hoki Minang Rp 14 ribu, beras Horas Rp 14 ribu, Minang Raya Rp 14 ribu.
Begitu juga dengan telur. Hingga saat ini, harganya cenderung berfluktuasi. Pada akhir tahun lalu, harganya pernah naik dari Rp 1.500 per butir menjadi Rp 1.700 per butir.
Sedangkan untuk ukuran satu papan, naik dari Rp 44 ribu menjadi Rp 46 ribu lalu naik lagi menjadi Rp 48 ribu per papan.
Sehingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar kebijakan 4K, yakni keter-jangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif.
”Pertama dengan menyelenggarakan kegiatan pasar murah. Kemudian implementasi percepatan pembangunan pasar induk, baru pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan Bulog dan distributor,” kata Wakil Ketua TPID Gusti Raizal Eka Putera.
Sedangkan mengenai biaya rumah, biasanya cicilan yang besar mengakibatkan gagal bayar sehingga rumah disita. Apalagi di Kepri, khususnya Batam, dimana harga rumah terlalu cepat meningkat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan saat ini cenderung daya beli properti masih dalam tahap pemulihan.
Menurutnya banyak masyarakat yang lebih tertarik dengan rumah-rumah subsidi seharga Rp 150 juta ke bawah. Penyebabnya karena tentu saja cicilan yang murah dan uang muka yang ringan. Namun, sayangnya di Batam tidak ba-nyak lahan yang tersedia untuk pembangunannya.
Ia mengatakan target REI adalah membangun ribuan rumah dengan ukuran 28 hingga 36 dengan rentang harga Rp 136 juta hingga Rp 300 juta. REI minta ke BP Batam agar mengaudit kembali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan seperti lahan terlantar dan lahan kavling. Karena sejatinya untuk membangun 2.500 unit diperlukan sekitar 40 hektare, jika lima tahun diperlukan sekitar 200 hektare. Sedangkan luas lahan terlantar ada sekitar 7.500 hektare dan merupakan potensi.
”Ini yang mau angkat bagi orang-orang yang belum mampu beli. Tapi sayangnya suplai tak ada dan BP Batam juga tak akan kasih lagi lahan bangun rumah tapak,” tambahnya.
Di tengah minimnya lahan untuk membangun rumah di Batam, sambung Achyar, peran peme-rintah dengan kebijakan yang dapat mengintervensi pasar diperlukan. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Khusus Batam Wirya Silalahi mengatakan daya beli memang belum benar-benar pulih. Makanya saat ini, tren pasar beralih ke rumah subsidi.
”Kalau ada teman-teman jual rumah seharga Rp 150 juta maka bisa habis. Apalagi rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang di Kepri seharga Rp 136 jutaan,” ungkapnya.
Rumah dengan harga semurah itu memang jadi primadona. ”Kalau bangun rumah seharga Rp 200 juta, maka akan sulit laku,” jelasnya.
Tapi sayangnya hanya sedikit pengembang yang mau membangun perumahan FLPP. Alasannya tidak banyak untungnya. Dan di sisi lain harga pasaran tanah di Batam juga tidak seirama dengan harga rumah FLPP. Membuatnya sama saja harus bersiap-siap impas atau malah merugi.
”Di Batam, harga tanah permeter itu Rp 160 ribu. Memang segitu harga pasarannya. Makanya saya sangat berharap industri segera bergairah,” katanya. (leo)