batampos.co.id – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin meminta informasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat secara utuh disampaikan ke masyarakat.
Ini disampaikan Syafruddin di depan seluruh perwakilan daerah saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sosi-alisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap 1 Tahun 2019 di Swiss Belhotel, Harbour Bay, Batuampar, Rabu (23/1/2019).
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Aria, Gubernur Kepri Nurdin Basirun,
Wali Kota Batam Muhammad Rudi Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan sejumlah kepala daerah lain dan perwakilan daerah se-Indonesia.
”Esensi utama rapat ini, bertujuan agar informasi tentang rekrutmen P3K dapat tersampaikan secara bulat dan utuh kepada masyakarat. Jangan setengah-setengah, diseminasi informasi harus terang,” tegas Syafruddin.
Tahun ini, pemerintah akan merekrut 150 ribu P3K. Proses rekrutmen akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama akan digelar Februari mendatang sebanyak 75 ribu orang.
Sementara tahap ke-dua akan direncanakan Mei mendatang dengan jumlah yang sama.
”Tahap satu difokuskan pada guru honorer, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan seperti bidan maupun dokter. Tahap kedua untuk umum, namun untuk jabatan teknis dan spesialis profesional. Peserta (P3K) tanpa dibatasi umur,” terang dia.
Syafruddin mengatakan, rekrutmen P3K merupakan salah satu jalan yang disiapkan oleh pemerintah agar para honorer maupun umum yang terkendala umur agar dapat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Banyak yang telah mencurahkan tenaga bagi bangsa dan bercita-cita tinggi jadi ASN. Mereka tak bisa dilupakan begitu saja,” imbuhnya.
MenPAN-RB menilai, mempersiapkan ASN yang mumpuni adalah keharusan guna menyongsong visi Indonesia 2045, yang diprediksi akan menjadi lima besar negara dunia dari semua aspek. Rekrutmen ASN merupakan momentum penting membangun ASN yang berkualitas yang tangguh penyangga birokrasi pemerintahan.
”Dalam birokrasi, aset utama adalah ASN. Mereka yang akan memutar roda birokrasi, yang berpikir dan melahirkan ide. Organ vital pemerintahan dan bahkan kemajuan bangsa,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Batam, M Sahir menyebutkan sekarang terdapat sekitar lima ribuan tenaga honorer, dimana dua ribuan di antaranya merupakan guru honorer.
”Harapan kita (tenaga honorer, red) bisa diterima pada tahap pertama ini. Termasud untuk pertanian, karena kita butuh untuk membantu mendorong ketahanan pangan,” harap Sahir. (iza)