batampos.co.id – Sepanjang tahun 2018 lalu, peningkatan jumlah utang pemerintah Indo­nesia mencapai Rp 423 triliun. Dengan penambahan tersebut, total utang Indonesia sudah menembus Rp 4.418,3 triliun atau setara dengan 29,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang itu menjadi beban ma­sa depan masyarakat Indonesia.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah utang Indonesia memang me­ngalami peningkatan. Tapi, dia menyebut angkanya masih dalam batas wajar jika mengacu ketentuan perundang-undangan. Dimana utang rasio terhadap PDB maksimal 60 persen.

“Bandingkan dengan negara-negara lain, apakah itu mengkha-watirkan? Coba saja dibandingkan. Debt to GDP ratio setahu saya, 30 persen itu tidak tinggi,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1).

Meski demikian, Ani –sapaan akrab Sri Mulyani- mengklaim utang yang diambil pemerintah dilakukan dengan sangat hati-hati, bertanggung jawab, dan transparan.

“Bukan ujug-ujug,” imbuhnya.

Hal itu, kemudian tercermin dari angka defisit anggaran sebesar Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding target APBN 2018 yang sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen. Di sisi lain, menurut Ani, pem­bangunan infrastruktur tetap terjaga. Dari sisi pertumbuhan pun ekonomi Indonesia masih tumbuh positif.

“Negara lain defisitnya harus dinaikkan supaya ekonominya bisa tumbuh tinggi. Kita tidak harus menambah defisit, tapi ekonomi tetap terjaga di atas 5 persen,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Imbasnya, kata dia, Indonesia dapat investment grade, dan outlook-nya yang tetap stabil.
Ani mengklaim defisit anggaran Indonesia memang sedang mengarah pada tren yang terus mengecil. Secara berturut-turut sejak 2012-2018, defisit anggaran tercatat sebesar 1,86 persen, 2,33 persen, 2,59 persen, 2,49 persen, 2,51 persen, dan 1,76 persen.

Ani pun mengaku percaya diri meski International Monetary Fund (IMF) telah mengeluarkan peringatan bagi negara-negara berkembang untuk mengerem utangnya.

“Kalau statement IMF itu disampaikan untuk semua negara di dunia. Dan, itu biasanya untuk negara-negara yang memiliki rasio dari utang terhadap GDP-nya yang tinggi,” ucap Ani.

ilustrasi

Bagaimana membandingkan tinggi-rendahnya utang negara-negara di dunia? Sebagai gambaran, rasio utang terhadap PDB negara-negara berkembang di dunia rata-rata lebih besar dari Indonesia. Misalnya Filipina mencapai 37,8 persen, Thailand 41,9 persen, Argentina 51 persen, dan India 70,2 persen.

Rasio utang terhadap PDB ini disesuaikan dengan keadaaan dan kebutuhan suatu negara. Menurut Ani, kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami defisit anggaran yang mengecil masih aman meski utang terus bertambah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, menambah utang bukan menjadi persoalan selama masih dalam batas wajar. Apalagi, uangnya digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.

“Kalau pakai utang untuk cuma mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah,” ujarnya.

Darmin menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan program yang hasilnya akan didapat dalam 10-20 tahun mendatang. Dan pemerintah sudah mengkalkukasikan hal itu.

“Anda punya warung, anda tahu ini laku, Anda minjam untuk bikin lebih bagus kemudian laku, apa masalahnya,” tuturnya.

Ekonom BCA David Sumual mengatakan, pemerintah justru semakin konservatif dalam berutang. Dia menjabarkan, sebelumnya pemerintah terbiasa melakukan refinancing. Hal itu menyebabkan defisit keseimbangan primer mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Namun pada tahun lalu defisit keseimbangan primer hanya Rp 1,8 triliun, atau turun 98,6 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 124,4 triliun. Artinya pendapatan negara menjadi sumber yang utama untuk membayar utang.

“Jadi tidak gali lubang tutup lubang terus. Memang masih ada kita refinancing tapi terus mengecil,” kata David.

Tahun ini defisit keseimbangan primer diharapkan positif tahun ini jika pendapatan negera lebih baik. Selain itu defisit anggaran ditargetkan hanya 1,8 persen. Artinya ruang defisit fiskal semakin mengecil tahun ini. Untuk itu David menyarankan pemerintah lebih fokus pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Sebab ketidakpastian ekonomi global tahun ini masih besar. Hal itu dapat memengaruhi pendapatan negara bukan pajak (PNBP), terutama PNBP migas.

“Kalau utang masih aman menurut saya. Yang perlu diperhatikan itu lebih ke CAD (defisit transaksi berjalan) sebenarnya,” lanjut David.

Dia juga menyarankan, jika mempunyai mandate pembangunan infrastruktur atau lainnya, pemerintah harus lebih aktif melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) ketimbang mengimbau BUMN untuk berutang. IPO dapat memberikan likuiditas dengan cepat tanpa membebani korporasi. (far/rin)