batampos.co.id – Pemerintah akhirnya mengambil keputusan tegas terkait persoalan mahasiswa Indonesia peserta program kuliah magang (Industry Academia Collaboration/IAC) di Taiwan. Setelah melakukan rapat lintas kementerian, akhirnya diputuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) pengiriman dan rekrutmen mahasiswa program IAC. Moratorium diberlakukan sampai ada pembenahan.

Hal itu disampaikan Kabid Perlindungan WNI dan Penerangan Sosial Budaya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei Fajar Nurhadi.

’’Pilihan penghentian sementara tersebut dibahas dalam rapat interkem (inter kementerian, red) di Jakarta tanggal 14 Januari lalu,’’ kata dia saat dikonfirmasi Senin (28/1).

Fajar menuturkan, saat ini persoalan mahasiswa peserta program IAC ditangani pemerintah pusat di Jakarta. Antara lain, Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri.
Dia menegaskan, pemerintah Indonesia sebatas menghentikan perekrutan dan pengiriman mahasiswa, bukan menghapus program tersebut.

’’Karena program tersebut milik Taiwan,’’ jelasnya.

Dari Taiwan, keputusan penghentian sementara pengiriman mahasiswa program IAC tersebut mendapat respons beragam. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Dayeh Univeristy Taiwan Abu Bakar mengatakan, ada kelompok mahasiswa yang menerima dan menolak keputusan tersebut.

’’Yang menolak moratorium rata-rata karena sesuai dengan yang dijanjikan sebelum berangkat,’’ jelasnya.

Dia tidak memungkiri bahwa tidak semua program IAC berjalan dengan buruk. Ada beberapa implementasi program IAC yang berjalan dengan baik. Meskipun begitu, Abu juga tidak menampik bahwa ada persoalan yang dialami sebagian mahasiswa program IAC.

Antara lain, program magang tidak sesuai dengan bidang atau kompetensi kuliah yang diambil. Kemudian, jam magang melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah Taiwan. Ada juga laporan bahwa mahasiswa program IAC tinggal di asrama bersama TKI.

Sedangkan kelompok mahasiswa yang menerima moratorium tersebut biasanya karena status kuliah dan magang mereka tidak jelas. Dia menjelaskan, saat ini ada mahasiswa program IAC yang menganggur selama dua hingga tiga bulan. Otomatis mereka tidak mendapatkan pemasukan untuk membayar kuliah maupun biaya hidup.Sementara itu, pengiriman mahasiswa Indonesia ke Taiwan juga dililit persoalan lain.

Fajar menceritakan, KDEI di Taipei menerima laporan dari kampus bahwa ada pengajuan visa belajar oleh WNI yang ditolak oleh Taiwan Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta. Visa belajar itu diajukan oleh 12 calon mahasiswa asal Malang. Mereka mengajukan visa belajar untuk mengikuti perkuliahan reguler dan mendapatkan beasiswa dari Dayeh Univeristy Taiwan. ’’Masalah ini sedang kami cek ke Kemenlu, Kemenristekdikti, dan TETO,’’ tutur Fajar.

Dia menjelaskan, kasus ditolaknya visa 12 calon mahasiswa tersebut di luar program IAC. Fajar menuturkan, KDEI sudah berkomunikasi dengan TETO di Jakarta. Dia berharap kasus tersebut bisa segera diselesaikan.

Jawa Pos sudah berusaha meminta konfirmasi dari pihak TETO di Jakarta. Namun, perwakilan TETO belum bisa memberikan keterangan resmi. Sebaliknya, mereka meminta data nama-nama 12 calon mahasiswa yang pengajuan visanya ditolak. Setelah diberikan nama-namanya, mereka tetap belum memberikan keterangan resmi. (wan/oni)