batampos.co.id – Meski sudah digagas sejak 2016 lalu, pemerintah pusat tampaknya masih bingung dalam menetapkan apakah Batam akan menjadi KEK atau tidak.
“Sebenarnya arahan keputusan untuk beralih dari Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah jelas. Namun desainnya masih perlu penyesuaian,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, Jumat (1/2/2019) di Gedung Marketing Centre, BP Batam.
Susi mengatakan pemerintah memang belum menemukan desain yang tepat untuk menerapkan KEK di Batam, sehingga sampai saat ini wacana KEK masih di awang-awang.
“Di Batam tak bisa KEK murni, pasti berbeda karena KEK seharusnya bikin kawasan baru, tapi disini tidak bisa. Di Batam juga banyak kondisi yang tak ideal,” ucapnya.
Ia juga mengatakan persoalan ekonomi global berjalan secara dinamis sehingga formula penerapan KEK harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi global terkini.
“Kita akan ajak ngomong semua, termasuk yang berbeda pendapatnya. Nanti akan mengerucut dan semua harus menyepakatinya,” katanya.
Persoalan KEK di Batam bukan hanya soal lokasi saja, tapi juga soal perangkat insentif dan regulasi lalu lintas barang. Dan pemerintah belum memiliki formula untuk hal-hal tersebut.
“Tapi kami betul-betul serius mendiskusikan ini. Kita hadapi bersama-sama akan kejar konsepnya, maunya seperti apa. Kami terus mencoba selesaikannya, mencari tahu posisinya dalam rangka mencoba,” paparnya.
Hingga saat ini, Kemenko Perekonomian sudah mendapat sejumlah usulan penetapan KEK di Batam, yakni di Bandara Hang Nadim dan Nongsa.
KEK ini katanya untuk mendorong ekspor dari Batam yang merupakan salah satu motor perekonomian nasional.
“Kami akan cari yang cocok di Batam. Fasilitas fiskal harus fokus, supaya desainnya nanti mengarah agar bisa didorong supaya ekspor,” ucapnya lagi. (leo)
