
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam meresmikan Klinik Berusaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam, Jumat (1/2/2019).
Klinik Berusaha ini merupakan fasilitas pelayanan guna penyelesaian dan pengawalan kasus dan kendala berusaha pada lima bidang yakni bidang lahan, lingkungan, lalu lintas barang, keimigrasian, serta ketenagakerjaan.
“Dengan dibukanya klinik ini, dapat memacu peningkatan dan perluasan aktivitas industri, ekspor, konsumsi dan belanja masyarakat, serta pariwisata di Batam,” kata Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi saat membuka acara peresmian.
Batam kata Edy memiliki posisi penting dalam percaturan ekonomi dunia. Selain dilewati 60 ribu kapal tiap tahun, perputaran ekonomi juga cukup besar dengan transaksi bisa mencapai 80 miliar dolar Amerika hingga 120 miliar dolar Amerika per tahun.
“Makanya dalam rangka harmonisasi PTSP BP dan Pemko Batam, kami juga tengah memetakan proses bisnis perizinan dan non perizinan sejumlah 62 di kewenangan BP dan 155 di kewenangan Pemko. Jadi supaya dapat rekomendasi untuk perizinan berusaha yang baik,” ungkapnya.
Pembentukan klinik berusaha merupakan amanah dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Tugas utama dari klinik yaitu untuk membantu tugas Satgas Kemudahan Berusaha, baik di level nasional maupun daerah untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan pelaksanaan berusaha. baik itu yang masih dalam tahap perizinan, pembangunan, maupun operasional.
Dalam tahap awal, di klinik berusaha akan menyediakan lima Iayanan penyelesaian persoalan terkait perizinan. Di klinik ini ada juga sejumlah perwakilan dari instansi vertikal yang memang ditempatkan untuk membantu investor mencari solusi terkait permasalahan perizinan, yakni dari Dinas Lingkungan Hidup Pemko Batam, BPN, Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai dan Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mengintegrasikan kedua pelayanan baik di BP Batam dan Pemerintah Kota, termasuk mengintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang ada di pusat.
Susiwijono yang juga menyatakan bahwa pemerintah tengah merancang masa depan Batam yang ideal guna mendorong kegiatan investasi dan berusaha.
“Saya yakin Batam yang memiliki sejarah panjang memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa dan memiliki kepentingan bagi perekonomian nasional maupun global,” ucapnya.
Pemerintah yang menargetkan tahun 2019 akan menjadi tahun ekspor, sehingga ia berharap Batam mampu menjadi bagian penting dari berkembangnya pusat industri berorientasi ekspor ditengah perang dagang antara Amerika dan China.
“Ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menarik perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan relokasi. Jadi jangan kehilangan momentum. Ditengah masa transisi pengelolaan otoritas Batam, saya berharap segala kegiatan bisnis dan usaha dapat terus berjalan,” ucapnya lagi.
Senada dengan Edy, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menyatakan bahwa klinik berusaha ini merupakan satu terobosan untuk membenahi tata kelola perizinan di Batam.
“Untuk itu, kita harus betul-betul solid untuk menciptakan trust pada investor dan pelaku usaha. Ini adalah salah satu upaya kita untuk kembali memicu pertumbuhan ekonomi di Batam, bagaimana membuat pelaku usaha tetap merasa bahwa Batam adalah tempat terbaik bagi mereka,” pungkas Amsakar. (leo)

