batampos.co.id – Wajah perindustrian di Batam perlu diubah. Selama ini, Batam hanya menampung pabrikan utama tanpa berupaya merayu pabrikan pendukung untuk hijrah ke Batam. Imbasnya yakni impor yang sangat tinggi di tengah kondisi Indonesia yang masih defisit di neraca perdagangan.
“Tahap pertama yang bisa dilakukan adalah dengan meminta main company bangun supporting industry di Batam. Sehingga meningkatkan nilai tambah industri di Batam,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, Kamis (31/1/2019).
Di Batam banyak perusahaan yang merakit produk jadi, tapi bahan bakunya dari impor luar negeri. Jika hanya produk luar dirakit di Batam, maka nilai tambahnya hanya pada soal tenaga kerja saja.
Sehingga industri yang merakit komponen perlu dirayu supaya berinvestasi di Batam agar Batam tidak perlu mengimpor banyak bahan baku dari luar negeri.
“Contohnya seperti shipyard yang memerlukan banyak aksesoris. Mengapa tak dirakit di Batam saja. Jadi ini semua harus dipetakan dalam road map yang jelas,” ungkapnya.
Lalu industri smartphone. Sebelumnya, ada 24 industri perakit komponen yang coba dirayu oleh pengusaha Batam dan BP agar berinvestasi di kota ini.
Berdasarkan data yang dihimpun BI Perwakilan Kepri, total impor non migas dari total impor Kepri 2018 mencapai 82,77 persen. Dan nilai tersebut bukan indikator yang baik dalam menilai potensi pertumbuhan ekonomi Kepri.
Sedangkan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan tetap fokus pada kegiatan rutin pengawalan dan pengembangan investasi.
Contohnya melanjutkan proyek lelang Bandara Hang Nadim dan Floating Storage Unit (FSU) di Perairan Batuampar.
“Kemudian, pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Hang Nadim dan Nongsa, pemetaan regulasi penghambat investasi dan pembenahan tata kelola alokasi impor barang konsumsi,” kata Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianto.
Investasi akan terus dikawal karena berdasarkan data dari sistem Online Single Submission (OSS), ada 525 proyek baru yang terealisasi pada semester dua 2018 dengan nilai mencapai Rp 860,48 triliun. (leo)