Selasa, 19 Maret 2024

Pengusaha Mengadu Kepada Jusuf Kalla Soal Hambatan Investasi

Berita Terkait

batampos.co.id – Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan mengadukan persoalan investasi di Batam kepada Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Adapun persoalan yang disampaikan yakni mengenai persoalan Upah Minimum Kerja (UMK); smarthone dari black market yang marak di Batam; Upah Minimum Sektoral (UMS); biaya logistik yang mahal; serta infrastruktur pelabuhan dan jembatan

“Kami laporkan Wapres langsung bahwa transportasi cost dari Singapura ke Batam sebanyak 20 feet mencapai 470 Dolar Amerika dengan waktu 3 jam. Sedangkan dari Jakarta ke Singapura sekitar 250 dolar Singapura dalam waktu tiga hari,” ucapnya saat acara ekspor perdana smarthome Pegatron ke Amerika di PT Sat Nusapersada Tbk, Batam, Sabtu (2/2/2019).

Ongkos logistik Batam menuju Singapura ini lebih mahal 88 persen dibanding Jakarta menuju Singapura. Fakta ini dianggap menghambat dunia usaha.

“Saya pernah ditegur CEO Pegatron. Karena ia mau buka 2.000 lowongan asal bisa turunkan biaya logistik 50 persen,” ucap Abidin.

Lalu persoalan smarthphone dari black market.

“60 persen smartphone di Indonesia dari black market. Sisanya impor bayar PPh lagi. Kami akan dukung pemerintah blokade email untuk mencegah peredaran ilegal smartphone di Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian, persoalan UMK dan UMS. Ia menegaskan kepada Walikota Batam, Rudi dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang hadir di acara tersebut agar mengikuti PP 78/2015 dan Permenaker 15/2018 soal UMS.

“Wako dan Gubernur harus patuhi itu. Harus bipartit, terima kasih,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa upah di Batam sekarang lebih tinggi dari negara lain di Asean kecuali Singapura.

“Kalau bisa patuhi PP tersebut,” katanya.

Berikutnya soal pembenahan Pelabuhan Batuampar dan rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan akan mengakomodir semua masukan ini.

foto: batampos.co.id / dalil harahap

Ia akan memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan untuk meninjau soal ongkos logistik dan mengevaluasi Pelabuhan Batuampar.

“Saya akan instruksikan Menteri Perhubungan untuk meninjau ini,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa usulan pembangunan Jembatan Batam dan Bintan tengah dikaji secara mendalam, sehingga belum bisa memberikan kepastian kapan jembatan tersebut dibangun.

Soal gaji ia mengatakan sudah ada aturannya. Dan gaji tidak boleh lebih tinggi dari aturan yang sudah ada.

“Sehingga pemerintah harus tahu masa depannya,” katanya

Sedangkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan ia berharap pemerintah bisa membangun pelabuhan kontainer yang representatif di Batam dan juga membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Sedangkan mengenai soal UMK dan UMS, ia mengatakan dalam penetapannya harus ada pertimbangan mendalam. Tapi berjanji akan meninjaunya kembali.

“Kami tak terlalu banyak yang diminta. Kepri ini daerah terdepan, jadi butuh infrastruktur yang kuat,” harapnya. (leo)

Update