batampos.co.id – Kebijakan sejumlah maskapai menerapkan bagasi berbayar dan menaikkan harga tiket membuat sektor pariwisata di Batam terpukul. Kunjungan wisatawan domestik terus menurun. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan efek domino bagi sektor perhotelan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Karenanya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku akan melayangkan protes ke pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, ia akan berkirim surat langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
”Pariwisata kita terganggu, maka kami minta (penerapan bagasi berbayar dan tiket mahal) ditinjau kembali,” kata Rudi, Jumat (8/2).
Tidak hanya itu, ia juga meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementrian Perhubungan serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI. Tujuannya sama, yakni mendesak pemerintah pusat agar masalah bagasi berbayar dan mahalnya harga tiket itu segera ditinjau kembali.
”Sifatnya segera,” imbuhnya.
Kepala Disbudpar Kota Batam Ardiwinata mengaku siap meneruskan tugas tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan wali kota benar adanya.
”Dengan kenaikan, potensi yang terdampak terutama kuliner (oleh-oleh), amenitas kita yakni hotel huniannya turun. Terutama karena kunjungan (wisatawan) lokal turun,” kata Ardi.
Ardi mengatakan, tahun 2019 ini pihaknya menargetkan 11 juta kunjungan wisatawan domestik ke Batam. Target tersebut naik dari target 2018 yang hanya 9 juta kunjungan. Sementara wisatawan mancanegara ditargetkan 2,4 juta kunjungan, tahun 2018 tercapai 1.887.244 kunjungan.
Sementara itu, belum lama ini Wakil Wali Kota Amsakar Achmad mengungkapkan, per Januari 2019 lalu angka kunjungan wisatawan lokal ke Batam sudah mencapai 2 ribu orang. Umumnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan resmi dan tentu menginap di hotel-hotel di Batam.
”Ada Rakornas oleh KemenPAN-RB, Musrenbang UNRI, dan lain-lain,” sebutnya. (adiansyah/rengga)