batampos.co.id – Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam 2019 masih berpolemik. Buruh mendesak agar Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera meneken surat keputusan (SK) penetapan, sementara kalangan pengusaha meminta penetapan ditunda karena pembahasannya dinilai menyalahi aturan.

“Saya tegaskan, kewenangan pembahasan dan penentuan besaran UMS itu di bipartit, pengusaha dan buruh. Bukan kewenangan wali kota maupun gubernur. Jadi, jangan membuat keputusan yang bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Abidin Hasibuan, Minggu (10/2/2019).

Ia menjelaskan pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan yang jelas soal Upah Minimum Kota (UMK) maupun UMS. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang UMS. Kata Abidin, PP 78/2015 jelas mengatur besaran UMK setiap tahunnya berdasarkan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sedangkan Permenaker 15/2018 jelas menyebutkan pembahasan dan penetapan UMS berdasarkan kesepakatan bipartit, yakni pengusaha dan pekerja. Bukan kewenangan kepala daerah.

“Dua aturan ini sudah bagus, memberi kepastian hukum. Jangan sampai wali kota maupun gubernur melanggarnya hanya gara-gara didemo buruh,” ujar Abidin.

Sekadar diketahui, angka UMS untuk sektor I yang meliputi industri di sektor garmen, perhotelan, dan pariwisata diusulkan sebesar Rp 3.844.421. Sektor II untuk mereka yang bekerja di bidang logam, metal, dan elektronik disulkan Rp 3.882.485. Sedangkan Sektor III yang meliputi sektor galangan kapal dan offshore diusulkan sebesar Rp 4.072.803.

Tiga usulan UMS tersebut diputuskan dalam rapat antara Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam pada Kamis, 27 Desember 2018 lalu.

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

Namun dalam rapat tersebut tidak dihadiri perwakilan dari kalangan pengusaha.
Abidin juga mengungkapkan, buruh memang memiliki hak untuk demo. Namun, pengusaha juga punya hak untuk menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada.

Ia juga menyebut, mereka yang sering demo menuntut UMK dan UMS tinggi hanyalah segelintir buruh saja. Aksi mereka belum tentu mencerminkan aspirasi semua buruh yang ada di Batam.

“Kalau mau jujur, keinginan mayoritas buruh di saat sulit seperti ini hanya dua. Pertama jangan ada PHK, kedua buruh kontrak agar kontraknya jangan tidak diperpanjang,” ungkap Abidin.

Ia juga mengingatkan jangan sampai akibat ulah sekelompok buruh yang memaksakan upah tinggi lalu diakomodir gubernur dengan meneken SK UMS. Sebab kebijakan ini justru akan membuat sektor usaha melakukan PHK karena tidak mampu membayar upah.

Sehingga para pengusaha terpaksa tidak memperpanjang kontrak pekerjanya.
Apalagi kondisi ekonomi Batam saat ini masih belum benar-benar pulih. Sehingga bagi pekerja, kata Abidin, bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak saja sudah menjadi hal yang luar biasa.

“Gubernur harus bijak, saat ini saja masih banyak pengangguran, ditambah masih banyak pencari kerja baru. Jadi, jangan buat kebijakan yang bisa menambah pengangguran. Kalau UMS dipaksakan, maka potensi PHK maupun tidak memperpanjang kontrak buruh sangat mungkin dilakukan untuk efisiensi,” tegasnya.

Lagi pula, kata Abidin, UMK Batam saat ini sudah cukup tinggi. Yakni Rp 3.806.358. Menurut dia, angka tersebut sudah di atas angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Batam. Menurut Abidin, angka KHL Batam saat ini hanya Rp 3,2 juta.

Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asean, upah di Batam jauh lebih tinggi. Misalnya jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Umumnya empat negara itu upahnya masih di bawah UMK Batam 2019.

“Perlu diingat juga bahwa yang didapat buruh itu bukan hanya UMK saja, bisa lebih besar karena pasti ada over time yang jika dihitung-hitung upah totalnya jauh lebih besar,” ungkap Abidin.

Abidin juga meminta gubernur maupun para pemangku kepentingan di Batam maupun di Kepri agar jangan menye-ret persoalan upah ini ke ranah politik, meskipun tahun ini tahun politik. Jangan sampai karena mengharapkan dukungan dari buruh lalu mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan dan memberatkan dunia usaha di Batam.

“Dosa Anda bisa berlipat-lipat, kalau terjadi PHK atau kontrak tak diperpanjang karena memaksakan upah tinggi. Mereka yang mestinya bisa menghidupi anak istrinya jadi pengangguran dan kesulitan biaya hidup, sementara Anda tak bertanggung jawab. Dosa Anda,” kata Abidin.

Ia meminta wali kota, gubernur, serikat buruh, anggota dewan, dan berbagai pihak lainnya untuk membuka mata, bahwa dengan UMK Batam 2019 sebesar Rp 3,8 juta lebih itu saja, tak semua pengusaha mampu membayar.

“Lihatlah toko-toko di mal dan tempat usaha lainnya, sepi. Sekitar 60 persen tak mampu bayar sesuai UMK. Umumnya mereka hanya mampu membayar upah Rp 2,8 juta,” ungkapnya.

Apalagi sektor UMKM yang secara modal saja sudah kesulitan dan skala usaha yang masih kecil. Jika mereka di-paksa membayar upah sesuai UMK apalagi UMS, Abidin khawatir makin banyak yang gulung tikar.

“Apa mau pengusaha yang tak mampu membayar dipidana semua? Lalu siapa yang akan memberi upah? Siapa yang akan membuka lapangan kerja? Jadi patuhi saja aturan yang ada, jangan buat kebijakan di luar kewenangan dan jangan memberatkan dunia usaha,” tegas Abidin.

Bos perusahaan elektonik ini juga mengungkapkan kekhawatiran pengusaha melihat pergerakan upah di Batam yang setiap tahun naiknya cukup tinggi. Bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan UMK akan menyen-tuh angka Rp 7 juta.

Jika hal itu terjadi di saat ekonomi masih belum pulih, maka akan semakin banyak pelaku usaha yang tak mampu membayar upah. Konsekuensinya, usaha tutup atau tetap berjalan tapi dengan melakukan efisiensi berupa pengurangan jumlah pekerja atau tak menambah karyawan.

“Jadi, mari kita bijak agar dunia usaha tetap tumbuh, sehingga lapangan kerja tetap tersedia,” ujarnya.

Sebelumnya, sikap menolak usulan UMS Batam 2019 itu juga ramai disampaikan asosiasi pengusaha di Batam. Jika UMS tersebut tetap disah-kan, para pengusaha akan menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau dipaksakan kami akan menempuh jalur hukum,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam Muhammad Mansyur.

Sesuai aturan, kata Mansyur, penetapan UMS tidak perlu melalui pembahasan di DPK.

Melainkan cukup berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Atas dasar itulah PHRI Kota Batam tidak mengirimkan perwakilannya dalam rapat DPK beberapa waktu lalu.

Sikap menolak juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam. Apindo menolak keras usulan UMS Batam 2019 hasil kesepakatan DPK Batam. Bahkan rapat yang diadakan DPK Batam tersebut dianggap melanggar Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.
“Sebab DPK tidak boleh membahas upah sektor unggulan,” kata Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid. (nur)