batampos.co.id – Pengiriman barang keluar Batam dengan nilai 75 dolar AS atau lebih akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen. Kebijakan ini berlaku karena Batam sudah dihitung sebagai wilayah luar negeri berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Keputusan 07/BC/2019 yang diterbitkan pada 1 Februari lalu.

“Sekarang di sistem sudah dicek satu per satu. Jika mengirim barang dengan nilainya lebih dari 75 dolar Amerika, maka kena pajak karena Batam ini wilayah di luar kepabeanan dan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ),” kata Manajer Penjualan Kantor Pos Batam, Muhammad Taufik, Senin (11/2) di Kantor Pos Batam Center.

Kebijakan tersebut berlaku bagi barang yang dikirim keluar ke Batam. Sebagai contoh, seorang penjual online dari Batam mengirim sebuah barang atau sejumlah barang ke Jakarta dengan nilai setara 75 dolar AS atau lebih maka kena bea masuk sebesar 7,5 persen dari nilai atau harga barang.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk pengiriman ke dua lokasi atau lebih.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman yang diundangkan pada 10 September 2018 lalu.

Penyebab pemerintah mengeluarkan kebijakan ini karena selama ini ada praktik-praktik nakal yang dilakukan para pengirim barang impor, yaitu dengan memecah-mecah (split) barang impor yang dikirim ke daerah pabean di dalam negeri.

Sebagai contoh, pengirim tersebut mengirimkan barang impor dalam 400 dokumen dalam sehari dengan total nilai 20.311 dolar AS. Namun, nilai pengiriman yang dilakukan dipecah menjadi 38-74,85 dolar AS per sekali kirim. Ini sangat merugikan pemerintah dan memberikan ketidakadilan bagi pengirim barang impor yang taat aturan.

“Dan seharusnya pajak dari Batam dengan kiriman yang banyak, tapi minim pemasukan ke pemerintah,” katanya.

Taufik mencontohkan pengiriman barang melalui terminal kargo Bandara Hang Nadim. Ia menyebut setiap hari rata-rata ada 10 hingga 12 ton barang yang dikirim keluar Batam melalui bandara. Namun pajak yang diperoleh tidak cukup signifikan.

Namun Taufik mengakui, kebijakan ini menyisakan sedikit problema karena kiriman paket atau barang wajib diperiksa petugas Kantor Bea dan Cukai satu per satu untuk dicocokkan isi perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)-nya. Dampaknya sangat terasa bagi pelaku jual beli online yang mengandalkan Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) lainnya karena prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama sehingga pengiriman barang bisa tersendat.

PT Pos Indonesia, Kantor Pos Batam.
F Cecep Mulyana/Batam Pos

Khusus untuk Kantor Pos, Taufik mengatakan, Bea dan Cukai Batam sudah menambah personelnya. Baik yang di Kantor Pos Batam Center maupun di Bandara Hang Nadim untuk mempercepat waktu pemeriksaan.

“Kalau kemarin dari posisi tanggal 1 Februari hingga 6 Februari ada 20 ribu item yang menumpuk itu karena per harinya tiga ribu item yang masuk,” ungkapnya.

Kantor Pos biasanya bisa mengirim lima hingga enam ribu item pada jam kerja tiap harinya. Namun setelah kebijakan ini berlaku, Kantor Pos hanya bisa mengirim seribu item per hari. Sehingga jadwal pengiriman barang mengalami keterlambatan karena untuk keluar dari Batam butuh waktu seminggu.

“Kalau wilayah Sumatera dan Jawa biasa saja. Tapi yang repot itu ke wilayah timur, seperti Sulawesi, Papua, NTT dan lainnya. Bisa tiga minggu hingga sebulan baru sampai ke sana,” jelasnya.

Selain soal pengenaan bea masuk, Kantor Pos juga merasakan dampak dari kenaikan harga kargo transportasi udara.

“Tarif pos sejak 1 Januari lalu sudah naik 100 hingga 200 persen. Kantor Pos pun mengalami penurunan profit hingga 20 persen. Biasanya sehari itu pendapatan total hingga Rp 350 juta. Namun sekarang hanya Rp 280 juta per hari,” ucapnya.

Saat ini, Kantor Pos menjalin kerja sama dengan beberapa maskapai, terutama Lion.

“Kami menggandeng Lion Parcel. Contohnya daerah yang tidak ada Lion Parcel seperti di Belakangpadang, maka kami yang mengirimkan barangnya ke sana,” ungkapnya lagi.

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Batam Susila Brata mengatakan, sebenarnya peraturan ini sudah berlaku sejak FTZ dikumandangkan di Batam.

“Pemberlakukan ini sudah sejak lama. Sejak adanya FTZ sudah seperti itu,” katanya.

Satu hal yang membedakan adalah saat ini semua sudah dilakukan serba online sejak awal Februari lalu melalui sistem online Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

“Ini untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan semua PJT termasuk Kantor Pos. PJT Online tak muncul begitu saja ,” katanya lagi. (leo)