batampos.co.id – Ratusan massa dari 12 asosiasi pelaku pariwisata Kepri menggelar pawai keprihatinan menolak harga tiket mahal dan kebijakan bagasi berbayar oleh sejumlah makapai penerbangan, Senin (11/2/2019). Mereka meminta pemerintah pusat meninjau kembali kedua kebijakan yang dianggap bisa mematikan sektor pariwisata itu.

Dalam aksinya mereka menggelar long march dari Dataran Engku Putri Batam Center menuju gedung DPRD Kota Batam. Para peserta mengenakan aneka kostum unik, mulai dari busana karnaval, baju adat, hingga kostum tokoh pewayangan.

Loading...

“Tingginya harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar ini jelas membunuh sektor pariwisata,” kata Presidium Pawai Keprihatinan Masyarakat Pariwisata, Irwandi Azwar, kemarin.

Pria yang juga Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Kepri ini mengatakan, para pelaku pariwisata di Batam dan Kepri meminta pemerintah pusat melalui pihak-pihak terkait agar menghentikan dua kebijakan itu.

“Sehingga, ekonomi mikro seperti UMKM di hilir akan bangkit kembali,” kata dia.

Menurut Azwar, saat ini sejumlah sektor pariwisata mengeluh akibat dua kebijakan itu. Dari sisi UMKM, misalnya, mereka mengeluh penjualan oleh-oleh dan souvenir turun hingga 65 persen.

Begitu juga sektor perhotelan yang mengaku okupansi hotel terus menurun karena minim wisatawan domestik yang berkunjung ke Batam.

Sementara dari pihak agen perjalanan wisata mengeluh karena mereka terpaksa mengubah jadwal jadwal dan rute penerbangan para tamunya. Rata-rata agen wisata mengubah rute penerbangan yang awalnya ke Batam menjadi ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura.

foto: batampos.co.id / cecepmulyana

“Soalnya ke Batam tiket mahal, terpaksa men-divert atau menukar ke luar negeri, jadi kami penjemputan ke luar negeri, ini miris sementara saat promosi kami sampaikan langsung ke Batam,” papar dia.

Dua kebijakan ini dinilai akan menjadi batu sandungan target pergerakan wisatawan domestik tahun 2019 ini. Tidak hanya pelaku pariwisata, kebijakan ini berpengaruh pada kegiatan masyarakat umum yang akan terkendala perjalanannya, apalagi perjalanan yang bersifat segera karena tiket mahal. Maka dalam kesempatan itu, para peserta pawai juga menandatangani petisi.

“Kami tetap meminta kebijakan ini ditinjau. Turunkan segera harga tiket pesawat dan tinjau kebijakan bagasi berbayar,” ucapnya.

Ketua Asita Kepri Andika Lim mengaku prihatin dengan tingginya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar saat ini. Kondisi ini, kata dia, sangat memberatkan pelaku usaha kecil menengah dan terkesan tidak mendukung pariwisata. Padahal Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan 20 juta wisman dan 272 juta wisatawan nusantara tahun 2019.

“Kami berharap pihak airline mau mempertimbangkan kembali kedua hal tersebut, sehingga pariwisata Indonesia menjadi berkembang dan masyarakat di tempat daya tarik atau objek wisata bisa mendapatkan hasil UKM khususnya oleh-oleh,” kata Andika.

Aksi keprihatinan ini mendapat respon dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kepala Biro Komunikasi Kemenpar Guntur Sakti menyebut aksi tersebut merupakan aksi yang unik sekaligus cerdas.

“Saya update aksi ini ke Pak Menpar (Arief Yahya, red). Dan beliau mengapresiasi,” kata Guntur, kemarin.

Kata dia, Menpar sangat mendukung aksi tersebut dan berharap pihak maskapai menawarkan tiket yang tidak terlalu mahal.

Sebab sektor pariwisata sangat tergantung dengan ketersediaan akses yang multimoda dan murah.

Oleh karena itu harga yang terjangkau akan menjadi faktor utama dalam pencapaian target kinerja pariwisata.

“Aspirasi dari berbagai daerah ini sudah didengar oleh pemegang otoritas dan kita berharap agar ada solusi cepat agar ekosistem pariwisata kembali normal,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Batam Hendra Asman mengatakan, kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Sebab tak hanya harga tiket yang mahal, sejumlah maskapai juga memberlakukan kebijakan bagasi berbayar.

Sementara itu Ketua DPRD Batam Nuryanto di DPRD Batam berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pelaku usaha di Batam. Menurutnya, DPRD akan segera menyurati Gubernur Kepri untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kita semua merasakan efek dari kebijakan ini,” tegas Nuryanto.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Ardiwinata mengatakan, pawai keprihatinan oleh asosiasi pariwisata merupakan kegiatan yang wajar, apalagi dua kebijakan tersebut cukup berpengaruh pada sektor pariwisata.

“Wali kota sudah surati Presiden. Soal ini, memang dunia pariwisata pasti terdampak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, dampak tiket mahal dan bagasi berbayar tidak hanya terkait pariwisata namun juga tentang Batam dalam berbagai kegiatan. “Berdampak pada daya beli, event dan lain sebagainya,” kata dia.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri Buralimar berjanji akan meneruskan apa yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata tersebut ke kementerian terkait. “Kami akan teruskan aspirasi mereka ke Kemenhub dan Kemenpar,” katanya.

Terpisah, Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Suwarso mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan otoritas bandara (Otban) Medan terkait dengan penerapan bagasi berbayar dan tiket mahal.

“Kami laporkan apa saja yang terjadi selama penerapan bagasi berbayar dan tiket mahal,” katanya, Senin (11/2/2019).

Ia mengatakan, laporan ini hanyalah sebatas koordinasi. Apakah ada tindaklanjut? Suwarso mengatakan hanya menunggu arahan selanjutnya.

“Kami tidak bisa meminta atau melarang (bagasi berbayar atau tiket mahal), karena hal itu sudah diatur dalam undang-undangan. Penerapannya tidak melanggar aturan,” ungkap Suwarso.

Suwarso mengatakan hingga kini jajarannya tetap melakukan pemantauan di konter-konter cek in Hang Nadim. Dari hasil pemantauan petugas Hang Nadim hingga kini, masih banyak masyarakat memprotes dan mempertanyakan kebijakan ini. “Masih ada sih, tapi tak sebanyak beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Penumpang Pelni  Naik 100 Persen

Tingginya harga tiket pesawat yang dibarengi dengan kebijakan bagasi berbayar sejumlah maskapai membuat masyarakat beralih ke transportasi jalur laut, misalnya kapal Pelni. Terbukti, jumlah penumpang Pelni belakangan ini terus meningkat, bahkan lonjakannya mencapai 100 persen.

Calon penumpang PELNI tujuan Batam-Jakarta.
F Cecep Mulyana/Batam Pos

Kepala Kantor PT Pelni Cabang Batam Sugianto mengatakan, biasanya jumlah penumpang Pelni dari Batam tujuan Jakarta hanya 100 sampai 200 orang saja. Namun saat ini naik antara 400-500 orang. Begitu juga dengan jumlah penumpang Pelni rute Batam-Belawan yang biasanya hanya 600-700 orang, sekarang bisa mencapai 1.500-1.700 orang.

“Memang sangat berpengaruh pada lonjankan penumpang Pelni,” kata Sugianto, Senin (11/2/2019).

Sugianto menyebut, lonjakan penumpang ini mulai terjadi sejak akhir Januari lalu. Sebab sejak saat ini sejumlah maskapi menerapkan bagasi berbayar. Selain itu hampir semua maskapai menaikkan harga tiket pesawat.

“Sehingga mereka lebih memilih menggunakan kapal Pelni, karena harga tiketnya jauh lebih murah,” ujarnya.

Meski demikian, lonjakan yang terjadi di Pelni hanya pada penumpang saja. Sedangkan untuk pengiriman barang atau cargo masih normal.

Selain itu, ia menyebutkan Pelni masih menerapkan ketentuan bagasi lama. Yakni dengan free bagasi 50 Kilogram (Kg) kepada setiap penumpang. Jika melebihi ketentuan maka tetap akan dikenakan biaya tambahan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Dari dulu memang begitu, belum ada perubahan baik itu ukuran maupun harga masih sama,” kata dia.

Selidiki Dugaan Kartel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil maskapai penerbangan untuk dimintai keterangan menyusul peningkatan status dari penelitian ke penyelidikan. KPPU menduga ada permainan kartel dalam kasus naiknya harga tiket pesawat dalam sebulan terakhir.

“Hal ini sudah diputuskan dalam rapat komisi yang sudah berlangsung karena ditemukan idnikasi-indikasi yang mengarah kepada ditemukannya dua alat bukti dalam dugaan kartel tersebut,” kata Komisioner KPPU, Guntur Saragih, Senin (11/2).

Namun, ia belum bisa menyebut kedua bukti dugaan permainan kartel tersebut.

“Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintakan keterangan dan alat bukti lainnya,” tambahnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk dugaan rangkap jabatan (cross ownership) di Garuda Indonesia dan Sriwijaya juga memasuki tahap penyelidikan.

“Hal ini diputuskan setelah KPPU melakukan serangkaian kegiatan penelitian dengan mengumpulkan keterangan dan data yang komprehensif dari pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Selain tiga penelitian yang naik statusnya menjadi penyelidikan di atas, KPPU juga telah memutuskan dugaan kartel bagasi antar maskapai penerbangan masuk dalam tahap penelitian. Penanganan Perkara di KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Selain dari laporan masyarakat, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian inisiatif terhadap aktivitas bisnis yang diduga melanggar UU No.5 Tahun 1999.

Sedangkan Ketua KPPU Batam Akhmad Muhari sudah memberikan data yang diperlukan pada KPPU pusat untuk melakukan penyelidikan. KPPU Batam melakukan penelitian tentang mahalnya harga tiket pesawat ini.

Kemudian menyuplai datanya ke KPPU pusat yang tengah menyelidiki adanya dugaan permainan kartel terhadap harga tiket pesawat dan kenaikan harga jasa kargo udara.

“Kita sama dengan KPPU pusat melakukan penelitian tentang tiket di Batam. Kita sampaikan ke pusat bahwa harga masih tinggi dan beberapa maskapai juga ikut mengurangi rute penerbangan ke Batam,” kata Ketua KPPU Batam Akhmad Muhari.

Di Indonesia, lanjutnya, ada dua pemain besar di dunia maskapai penerbangan yakni grupnya Garuda yang terdiri dari Citilink dan Garuda dan grupnya Lion Air. Kedua-duanya serentak menaikkan harga tiket dan juga menerapkan bagasi berbayar seperti yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Karena fakta tersebut, KPPU pusat menduga ada permainan kartel yang melakukan praktik oligopoli. Dalam melakukan penyelidikannya, KPPU Pusat telah memanggil sejumlah pihak terkait seperti dari maskapai penerbangan yang bersangkutan. Aksi tersebut kemudian diteruskan agar dilakukan di KPPU setingkat daerah seperti di Batam untuk mengumpulkan data komprehensif supaya kesimpulan bisa dicapai. (iza/rng/ska/cr2/leo)

Loading...