batampos.co.id – Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan tepat waktu.
Jokowi mengatakan, anggaran PBI BPJS pada Februari saja mencapai Rp 6,38 triliun. Dana tersebut sudah diserahkan pada awal bulan. Pemerintah akan kembali menggelontorkan masing-masing Rp 2,1 triliun pada Maret dan Rp 6,3 triliun untuk April.
”Jangan dipikir pemerintah itu telat. Ndak,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Kesehatan di BSD, Tangerang Selatan, Selasa (12/2/2019).
Meski demikian, dia menjelaskan bahwa dana yang akan diserahkan Maret dan April harus menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
”Ya kan diaduit dulu. Masa langsung kiram-kirim enak banget. Audit BPKP, tapi kurang lebih ini angkanya,” imbuhnya.
Jokowi mengakui, sumber masalah terbesar adalah peserta pekerja informal yang tidak disiplin membayar iuran. Dia menyebut, pemerintah akan berupaya membantu mencari solusi dengan merujuk hasil-hasil audit BPKP. Dengan begitu, bukan hanya masyarakat yang sehat, tapi juga BPJS dan rumah sakitnya.
Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan, selama ini pembiayaan peserta PBI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 206/PMK.02/2013. Aturan tersebut memang telah gamblang me-ngatur cara penyediaan, pencairan, dan pertanggung jawaban iuran jaminan kesehatan PBI.
”Dan tidak pernah terlambat,” ucap Iqbal.
Yang menjadi pekerjaan rumah justru tingkat kepesertaan. Iqbal mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diharapkan ada 107 juta peserta dari PBI. Namun, hingga kini hanya terealisasi 96,8 juta saja. Artinya masih kurang 10,2 juta dari target.
”Tentu berusaha (untuk mencapai universal health coverage (UHC), red),” ungkapnya.
Hingga kemarin jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 217.549.455 orang.
Sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 263 juta jiwa. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dia mengakui bahwa BPJS Kesehatan masih harus bekerja keras untuk mengoptimalkan jumlah peserta dengan program yang sudah ada.
”Yang utama tentu mendorong peran pemda untuk menambah kuota penduduk yang didaftarkan dan pengawasan soal kepatuhan badan usaha terkait validitas data kepesertaannya,” tutur Iqbal.(far/lyn/oni/*)