batampos.co.id – Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka, Selasa (12/2) kemarin. Berbagai macam hal terkait pendidikan menjadi sorotan utama dalam rembuk kali ini. Terutama pekerjaan rumah yang sampai saat ini masih belum dirampungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI).
Hal ini disingung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy. Dia mengakui, memang ada beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumahnya. Beberapa program pun telah disusun. Serangkaian kerjasama juga dilakukan. Untuk merampungkan, utang Kemdikbud yang belum terbayar sampai saat ini.
”Kalau ngomongin soal capaian tentu saja masih banyak yang belum kami capai, tapi beberapa yang sudah tercapai pun tak kalah banyak,” ucapnya.
Salah satu pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan, adalah persoalan tentang wajib belajar 12 tahun. Program ini pertama kali dicanangkan sejak pertengahan 2015 lalu. Namun, sampai saat ini pun, program tersebut belum bisa berjalan dengan lancar.
Berbagai kendala terus ditemui seiring berjalannya waktu.
”Memang program wajib belajar 12 tahun ini masih belum maksimal,” tutur pria kelahiran Madiun tersebut.
Sistem zonasi, diharapkan menjadi sokongan untuk tercapainya program wajib belajar 12 tahun. Siswa, kini diwajibkan untuk menuntut ilmu di sekolah yang masuk ke area zonasinya. Hal yang sama, juga berlaku untuk pihak sekolah. Setiap sekolah negeri wajib menerima calon siswa yang berdomisili sesuai zonasinya. Termasuk siswa tidak mampu, dan penyandang disabilitas.
Apalagi kuota untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi ditingkatkan menjadi 90 persen, dari siswa yang diterima. Sedangkan 5 persen berasal dari jalur prestasi, dan 5 persen sisanya adalah jalur perpindahan tugas orang tua/wali murid.
”Program ini memang diharapkan untuk mencapai titik optimal wajib belajar selama 12 tahun,” tambah Muhadjir.
Penerapan program wajib belajar 12 tahun, juga tidak bisa berjalan hanya dengan penambahan kuota PPDB zonasi saja. Sementara, keadaan gedung sekolah yang ada di seluruh Indonesia juga berbeda-beda. Untuk itu, tahun ini, Muhadjir juga berencana untuk mengejar renovasi sekolah-sekolah rusak.
Terutama sekolah yang berstatus negeri. Dia menjelaskan, setiap tahunnya, ada 60-70 ribuan ruang kelas yang sudah direnovasi.
”Apa yang kami lakukan sudah optimal, tinggal penyelesaian 10 persen dari sekolah rusak yang belum,” tegas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Malang.
Namun, kali ini pihak Kemdikbud mendapatkan bantuan. Sekolah-sekolah yang rusak, akan dibangun kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terutama sekolah, yang berstatus negeri. Hal ini tentu saja meringankan pekerjaan Kemdikbud.(bin/far/*)