batampos.co.id – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam Raja Azmansyah mengatakan kebijakan bagasi berbayar dan tingginya harga tiket yang diterapkan beberapa maskapai penerbangan bisa mempengaruhi pendatapan daerah, khususnya dari sektor pariwisata.
“Kami khawatir dari kebijakan ini. Kalau kami baca di koran sudah mulai berpengaruh pada wisatawan domestik,” kata Raja, Jumat (15/2/2019).
Namun begitu lanjutnya, secara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor pariwisata masih terlihat stabil bahkan ada yang naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kalau Januari belum. Kemungkinan baru bisa lihat di realisasi Februari,” ucap Raja.
Ia menambahkan, untuk Januari 2019 pendapatan dari sektor pariwisata yang cukup baik realisasinya adalah pajak pajak restoran. Kenaikannya mencapai 60,6 persen. Bila Januari 2018 lalu realiasinya Rp 6,2 miliar. Maka Januari 2019, realisasinya sudah diangka Rp 9,98 miliar.
“Peningkatannya cukup signifikan, khususnya dari rumah makan dan kedai kopi,” terang Raja.
Sektor unggulan lainnya ialah Pajak Hotel dan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB). Pajak hotel misalnya, Januari 2019 ini sudah tercapai Rp 12,5 miliar. Bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp 10 miliar. Begitu juga dengan BPHTB, naik 31,79 persen dari Rp 12,3 miliar, naik menjadi Rp 16,9 miliar di tahun 2019.
“Naiknya realisasi PAD Batam ini tidak lepas dari peran alat pemantau transaksi atau lebih dikenal dengan tapping box,” tambah Raja.
Adapun yang belum signifikan ialah pajak parkir dan mineral bukan logam. Untuk parkir, disebabkan karena adanya perubahan regulasi yakni pemberlakuan drop out 15 menit sehingga menyebabkan realisasi turun.
“Namun demikian tetap akan kita pantau lewat tapping box, karena tiap transaksi pajak parkir akan langsung terhubung ke kami,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Batam Hendra Asman mengatakan, kebijakan bagasi berbayar tidak hanya berimbas kepada sektor pariwisata, tetapi juga berpengaruh pada okupansi hunian hotel. “Dampaknya sudah mulai terasa dan ini menjadi efek domino. Sudah banyak hotel yang mengeluh dan masyarakat yang menunda akibat mahalnya tiket pesawat,” tegas Hendra.
Menurutnya, kebijakan ini akan jelas terasa terhadap realisasi PAD Batam ketika memasuki bulan Februari dan Maret 2019. “Karena kebijakan ini berlaku Januari 2019 tentu belum terasa terhadap realisasi PAD. Bandingkan ketika bulan selanjutnya ketika tingkat kunjungan wisatawan domestik berkurang. Paling besar itu nantinya di hotel,” tuturnya.
Hendra mengakui, transportasi udara menjadi transportasi utama di daerah kepulauan seperti Batam. Sehingga dikhawatirkan bila ini tidak segera diselesaikan akan berimbas terhadap sektor PAD Batam.
“Kita sepakat dengan apa yang disampaikan walikota Batam agar meninjau ulang kebijakan ini. Karena bagaimana pun apa yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha pada umumnya bisa kita lihat langsung,” jelas Hendra. (rng)