foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Pengusaha menyambut baik niat Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tetap komitmen mengawal investasi di Batam.
Meskipun begitu, soal tata niaga ekspor dan impor harus menjadi prioritas utama agar investor nyaman.
“Contohnya soal impor barang larangan terbatas (lartas) yang masih mengurus perizinannya ke Jakarta. Itu sangat memakan waktu,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Sabtu (16/2/2019).
Contoh barang larangan terbatas adalah garam industri yang dibutuhkan industri di Batam. Ia menyarankan agar BP segera meminta kewenangan pemnberian izin impor barang lartas.
Jadi mereka yang sudah berminat untuk investasi harus diberikan kemudahan lewat pengimplementasian insentif baik itu dari sektor lahan, pajak, fiskal, imigrasi dan ketenagakerjaan.
Sedangkan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi mengatakan ia akan menampung segala saran dan keluhan dengan mengumpulkan pengusaha sesering mungkin untuk berdialog soal investasi.
“Umumnya keluhan soal operasional dan soal perizinan. Contohnya bahan baku masih kena peraturan tata niaga padahal FTZ. FTZ itu kan vulgar, karena merupakan wilayah tanpa malaikat. Tak ada yang catat kebaikan dan keburukan. Semua bebas keluar masuk,” paparnya.
Lalu mengenai izin ekspor juga untuk barang larangan terbatas. Padahal Batam adalah wilayah FTZ yang fokus berorientasi pada ekspor. Banyak pengusaha yang rela menghabiskan waktu untuk mengurus dokumen ekspor ke Jakarta hingga 10 hari lamanya.
“Kemudian soal Standar Nasional Indonesia (SNI)untuk brang impor. Ini kan barang keluar dari Batam, kenapa lagi harus pakai SNI,” tegasnya. (leo)