batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyurati pemerintah pusat agar ada pemerataan telekomunikasi di wilayah perbatasan Utara.
“Sejauh ini pemerataan telekomunikasi di Natuna belum terwujud,” ujarnya, Rabu (27/2).
Hamid mengatakan, peme-rataan layanan telekomunikasi di Natuna harus direali-sasikan di setiap kecamatan dan desa. Agar seluruh masyarakat dapat menikmati kelancaran dalam berkomunikasi di era sekarang. Sejauh ini masih terdapat persoalan telekomunikasi belum dimerdekakan secara merata di Natuna.
“Seperti di Pulau Laut, situasinya sangat strategis. Pulau berpenghuni dan berbatasan langsung laut negara tetangga. Berbagai aspek kerawaanan mungkin terjadi, Pulau Laut adalah beranda Pulau Natuna,” ujarnya.
Dikatakan Hamid, pemkab mengharapkan, pemerataan telekomunikasi tidak hanya dapat dijangkau di tengah permukiman padat penduduk. Namun, dapat diakses dengan mudah oleh para nelayan yang sedang melaut. Di satu sisi nelayan lokal adalah mata dan telinga pemerintah yang cepat mengetahui berbagai kejadian di laut, khususnya di perbatasan negara.
Pemkab Natuna sudah menerima undangan 1 Maret 2019 untuk mengikuti rapat kordinasi di Menkopolhukam sebagai tindak lanjut realisasi dukungan telekomunikasi di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Saya berharap rapat koordinasi yang akan dilakukan di Jakarta nantinya berbuah manis. Bukan hanya untuk Pulau Laut, tapi seluruh pelosok desa di Natuna bisa menyamai sinyal jari-ngan seluler di Ranai. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan dapat juga meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan teknologi informasi,” harapnya. (arn)