batampos.co.id – Program Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) di sejumlah ritel modern Tanah Air, belum berjalan maksimal. Di Batam, kebijakan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) itu, belum seluruhnya memberlakukan.
Seperti di Indomaret Bida Asri I, Batam Center, tetap menerapkan kantong plastik gratis setiap pembelian produk. Pihak kasir tetap menyediakan plastik gratis tanpa menanya-kan kepada konsumen untuk memakai plastik atau tidak.
Namun, di Indomaret Cendana dan sejumlah Alfamart Batam Center, sudah memberlakukan program KPTG ini, tapi tidak memaksa konsumen untuk membayar. Kasir akan menanyakan langsung kepada konsumen apakah ingin memakai plastik atau tidak.
Kasir Indomaret Cendana Mega mengatakan, setiap kantong plastik yang keluar tetap dipindai (scan) dan harganya akan muncul di layar senilai Rp 200.
“Namun, kami belum membebankan biaya kantong plastik itu kepada konsumen dengan langsung memotong Rp 200. Sehingga kantong tersebut masih tetap gratis bagi konsumen,” ujar Mega, Jumat (1/3).
Untuk scan yang dilakukan, lanjutnya, sebagai laporan atau pendataan berapa jumlah plastik yang keluar per harinya.
“Sekarang ini seperti masa transisi sebelum program KPTG benar-benar dilakukan,” terangnya.
Guna mengedukasi masya-rakat, pihak ritel modern pun sudah memberikan imbauan melalui stiker yang diletakkan
di area kasir. Dimana imbauan itu mengajak masya-rakat agar mengurangi penggunaan kantong plastik.
Terkait program KPTG, sebagian besar masyarakat menyatakan kebijakan tersebut tidak efektif.
“Sepertinya tidak berpengaruh di masyarakat. Karena untuk nilai Rp 200 tidak membuat konsumen keberatan. Hitung-hitung uang ratusan rupiah yang sering diganti permen atau disumbangkan,” ucap Mulyadi, pekerja swasta di Batam.
Ia menambahkan, berbeda saat berbelanja di Lotte Mart yang harus membayar ribuan rupiah untuk selembar kantong plastik. Sebagai anak kos, Mulyadi mengaku sering mengandalkan ritel modern untuk memenuhi kebutuhan harian. Tak ayal jumlah kantong plastik yang dimilikinya hingga menggunung, bahkan sengaja dibuang.
“Kebijakannya masih rancu karena jika pun diterapkan, uang program KPTG itu belum jelas akan dialokasikan buat apa. Sebelumnya kan sudah pernah coba diterapkan, tapi hasilnya juga tidak kelihatan. Indonesia masih penyumbang sampah plastik nomor 2 tertinggi dunia sampai sekarang,” tegasnya.
Begitu halnya menurut ibu rumah tangga, Sri Madeli. Baginya, kebijakan ini seperti main-main. “Tidak ditangani serius padahal melibatkan peran masyarakat,” tutur Sri.
Bahkan ia dengan pesimis mengatakan, zaman sekarang zamannya ‘cuek’.
“Sedangkan ditangani serius saja belum tentu dapat berjalan maksimal, apalagi kalau kebijakannya tanggung-tanggung begini. Sosialisasinya masih sangat kurang ke masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, di sejumlah swalayan atau minimarket juga masih banyak tak menerapkan plastik berbayar kepada konsumen mereka. Alasannya, satu pelanggan bisa memerlukan 2 atau 4 plastik saat berbelanja, apalagi saat belanja bulanan. Seperti di swalayan M Mart Bengkong, kemarin. Tak satupun dari pelanggan harus membayar plastik saat berbelanja.
“Tak ada beli plastik, masih sama seperti biasanya,” ujar Lili, kasir.
Menurutnya, setiap berbelanja, satu konsumen bisa memerlukan dua hingga tiga plastik untuk barang belanjaan mereka. Apalagi belanjaan mereka jenis keperluan rumah tangga seperti sabun dan sejenisnya.
“Kalau produk sabun dan makanan itu harus dipisah. Tak mungkin disatukan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga terlihat di swalayan Bengkong Indah. Tak ada penerapan kantong plastik berbayar oleh kasir kepada konsumen yang berbelanja. Sementara di Indomaret dan Alfamart di Bengkong dan Seipanas, setiap konsumen ditawarkan dulu kantong plastik berbayar. Satu plastik dihargai Rp 200.
Anis, warga sempat komplain ketika melihat struk belanjaanya. Dimana di dalam struk belanjaan, ia harus membayar Rp 1.200 untuk kantong plastik.
“Ini kenapa kantong plastik mahal sekali sampai Rp 1.200. Saya tak tahu ada aturan itu (berbayar, red),” ujarnya.
Menurutnya, kantong plastik yang digunakan Alfamart cukup ringkih untuk banyak belanjaan. Karena itu, kar-yawannya melapisi plastik hingga dua lembar. Apalagi untuk jenis belanjaan yang cukup berat, seperti air mineral dan jenis lainnya.
“Kantong plastiknya didobelin, jadi kita pelanggan kena banyak,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia tak terima aturan yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya sosialisasi. Apalagi, yang dirugikan adalah masyarakat.
“Yang dirugikan masyarakat, harusnya ada sosialisasi. Nah, kenapa hanya kantong plastik yang diterapkan. Kenapa tidak bungkus-bungkusan makanan dan keperluan lainnya,” tutur wanita 40 tahun itu.
Pemko Dukung Kantong Plastik Berbayar
Kebijakan kantong berbayar di sejumlah retail di Indonesia sudah diberlakukan. Kebijakan plastik tidak gratis dari Aprindo yang diharapkan bisa mengurangi sampah plastik ini, mendapat dukungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Tentu kebijakan ini kita dukung. Mengingat sampah plastik yang dihasilkan di Batam ada 900 ton per hari, sehingga sepatutnya ini kita minimalisir,” ujar Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Jumat (1/3).
Dia mengatakan kebijakan tersebut sesuai harapan Pemko Batam untuk bebas dari sampah. Menurutnya, penggunaan sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.
“Pertama, plastik itu tidak bisa didaur ulang. Proses terurainya sampai 50 tahun dan kondisi ini akan sangat me-nekan lingkungan kita,” katanya.
Karena itu, ia meminta dukungan masyarakat dengan mulai diet kantong plastik. Saat berbelanja mempersiapkan kantong yang bukan plastik. Misalnya tas anyaman dari pandan seperti yang dilakukan di Banjarmasin.
“Prinsipnya menghindari kantong plastik,” ucapnya.
Meski demikian, Amsakar tidak menampik kebijakan ini akan menuai pro-kontra di masyarakat. Namun, ia optimistis masyarakat lambat laun akan menerima.
“Kebijakan ini tahap awal dan dirasakan langsung masya-rakat. Tapi lambat laun akan berdampak sangat baik untuk kita,” jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam Herman Rozie mengatakan jumlah sampah yang dihasilkan Batam sekitar 900 ton per hari. Dimana 20 persennya adalah sampah plastik. Kebijakan kantong plastik berbayar tersebut secara langsung akan berdampak pada pengurangan sampah plastik.
“Bagus. Jadi, dalam rangka mengurangi kantong plastik, sedang mempersiapkan Perwako untuk mengimbau masyarakat agar mengurangi, membatasi, dan melarang penggunaan plastik,” jelas Rozie.
Dia mengatakan bahaya kantong plastik sangat berdampak pada lingkungan dan kesehatan. “Bahkan kita (Pemko Batam, red) karena peduli masalah lingkungan, sampai hari ini masih meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk tidak lagi memberikan kuota impor sampah plastik ke Batam,” ungkap Rozie.
Sama seperti Amsakar, ia juga meminta masyarakat untuk beralih ke kantong yang ramah lingkungan. Masalah adanya pro-kontra karena masyarakat merasa berat membayar kantong plastik, menurut Rozie seharusnya masyaraka turut mendukung kebijakan itu.
“Kalau pertimbangan lingkungan dan kesehatan, masyarakat harus mendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aprindo Kepri Orwy Watuseke mengatakan, Aprindo selaku pelaku usaha yang banyak menggunakan kantong plastik ingin ikut bertanggung jawab dalam upaya pengurangan sampah plastik, serta memberikan solusi yang lebih baik atas permasalahan tersebut.
Berdasarkan hasil rapat pleno DPP Aprindo pada 21 Desember 2018 lalu, telah sepakat mengambil keputusan ini, yakni seluruh anggota Aprindo akan kembali menjalankan KPTG dengan harga minimal Rp 200 per kantong plastik. Aprindo mengirimkan surat kesepakatan menjalankan program KPTG kepada seluruh anggota dan diharapkan telah diterima oleh sekretariat sebelum 15 Januari 2019.
Dikatakannya, sosialisasi program KPTG melalui pemasangan poster di seluruh gerai ritel modern dapat dilakukan mulai 1 Februari 2019. Konferensi pers pencanangan program KPTG dilaksanakan pada 21 Februari 2019 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional dan pelaksanaan KPTG secara serentak direncanakan mulai pada 1 Maret 2019 di seluruh ritel modern anggota Aprindo di seluruh Indonesia.
“Keputusan tersebut dijalankan kembali mengingat program KPTG yang pernah diujicobakan pada tahun 2016 lalu telah berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan, dan karenanya menjadi solusi terbaik yang bisa dijalankan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Aprindo yang ada di Kepri, khususnya Batam akan mengikuti pola Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo, namun tidak secara aktif diselenggarakan di daerah ini, karena masih harus terus lakukan sosialisasinya kepada msyarakat.(nji/une/she)