batampos.co.id – Tingginya harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja mendorong kenaikan harga properti residensial sebesar 2,09 persen di 2019 ini. Kondisi ini membuat masyarakat Batam berpenghasilan sedang hingga rendah semakin sulit untuk membeli rumah. Apalagi kondisi ekonomi Batam juga belum pulih mendorong banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jangan-kan membeli properti baru, yang ada saja banyak disita bank.
Kini, harapan satu-satunya ada di rumah murah yang mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Namun sayang, dari target 2.500 unit rumah murah (FLPP) 2017 lalu, baru terealisasi 454 unit di 2018. Batam masih butuh 2.046 unit lagi.
”Nilai pembiayaan baru Rp 44 miliar. Masih jauh dari target pembangunan ribuan rumah murah dengan fasilitas FLPP,” ujar Achyar Arfan, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, belum lama ini.
Padahal, kata Achyar, banyak masyarakat tertarik membeli rumah bersubsidi seharga Rp 150 juta ke bawah itu. Sebab, cicilan per bulannya yang murah dan uang muka ringan.
Namun sayang, pengem-bangan rumah murah atau rumah bersubsidi di Batam terkendala lahan. Ditambah sangat sedikit pengembang yang mau membangun rumah dengan fasilitas subsidi pemerintah ini. Saat ini hanya ada delapan pengembang yang mau terjun membangun rumah murah.
Achyar menyebutkan, sebenarnya untuk membangun 1.000 unit rumah murah hanya membutuhkan 10 hektare lahan. Jumlah tersebut sa-ngat kecil dibanding ketersediaan lahan yang belum dialokasikan saat ini.
”Ada 700 hektare lahan di Batam yang belum dialokasikan BP Batam. Sangat cukup jika dialokasikan untuk membangun rumah murah itu,” kata Achyar.
Apalagi jika melihat tren pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sehingga ketersediaan rumah murah masih sangat dibutuhkan. Terlebih melihat pendapatan warga Batam dan situasi ekonomi saat ini, maka rumah murah merupakan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat Batam.
Achyar mengungkapkan, REI telah menargetkan untuk membangun ribuan rumah dengan ukuran 28 hingga 36 dengan rentang harga Rp 136 juta hingga Rp 300 juta. Karena lahan terbatas, REI minta ke BP Batam mengaudit kembali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, khususnya lahan-lahan terlantar dan lahan kavling. Karena sejatinya, untuk membangun 2.500 unit hanya butuh sekitar 40 hektare. Jika setiap tahunnya terbangun 2.500 unit, maka dalam lima tahun hanya butuh 200 hektare lahan.
”Sedangkan luas lahan terlantar saat ini sekitar 7.500 hektar. Sayang sekali BP Batam tak mau kasih lagi lahan untuk membangun rumah tapak,” ungkapnya.
Di tengah minimnya lahan untuk membangun rumah di Batam, peran pemerintah dengan kebijakan yang dapat mengintervensi pasar sangat diperlukan. Jika tidak, kesenjangan makin lebar. Masyarakat ekonomi sedang hingga lemah semakin sulit membeli properti.
Sementara itu, selain faktor lahan dan minimnya pengem-bang untuk membangun rumah murah, persoalan lain juga menghambat pertumbuhan properti (non rumah murah, red) di Batam. Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia (BI) Kepri, hambatan itu antara lain suku bunga KPR yang masih tinggi, uang muka pembelian rumah, pajak, kenaikan harga bahan bangunan, dan kesulitan mengurus perizinan.
”Kalau cicilan tinggi yang berat, bahkan bisa yang sudah KPR jadi gagal bayar sehingga rumah disita bank,” ujarnya.
Achyar mengatakan, salah satu solusinya adalah perbankan berani memberikan tenor lebih panjang untuk pelunasan KPR kepada para pembeli rumah. Tenor pelunasan KPR bahkan ada yang mencapai 20 tahun. ”Karena harga rumah jauh lebih cepat naiknya dibanding gaji,” katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Khusus Batam Wirya Silalahi mengatakan, daya beli masyarakat saat ini memang belum benar-benar pulih. Makanya, saat ini, tren pasar beralih ke rumah subsidi.
“Kalau ada teman-teman jual rumah seharga Rp 150 juta maka bisa habis. Apalagi rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang di Kepri seharga Rp 136 jutaan,” ungkapnya.
Rumah dengan harga semurah itu memang jadi primadona. “Kalau bangun rumah seharga Rp 200 juta, maka akan sulit laku, cicilannya terlalu besar,” jelasnya.
Beberapa bank pemberi kredit memang melakukan inovasi agar masyarakat yang mengajukan KPR tak terlalu berat dengan melonggarkan besaran angsuran atau cicilan.
Namun, hal ini tak menyelesaikan masalah. Sebab, cicilan yang dibuat fleksibel atau lebih rendah untuk rumah di luar rumah subsidi, biasanya tenornya akan lebih panjang.
Bahkan, jika ada bank yang berani memberi uang muka 0 persen, maka cicilan pasti besar atau tenor yang panjang. Akibatnya, masyarakat butuh waktu puluhan tahun untuk melunasi cicilan itu.
”Solusi terbaik, perbanyak rumah subsidi di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu ini,” ujar Wirya.(leo)