batampos.co.id – Waktu baru menunjukkan pukul 06.15 WIB. Namun, warung di Baloi Permai, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, itu sudah ramai, Rabu (26/2) lalu. Sejumlah ibu rumah tangga terlihat membeli kebutuhan dapur seperti sayuran, aneka bumbu, hingga ikan.
Di tengah kesibukan khas ibu rumah tangga itu, mereka terlihat asyik berbincang. Topiknya cukup berat: soal Pemilu 2019. Mereka terlihat antusias membicarakan nama-nama calon legislatif (caleg) hingga calon presiden dan wakil presiden pilihan masing-masing.
“Jumat nanti ada caleg mau datang ke Masjid Darul Hikmah. Silaturahmi. Begitu pengumuman dari masjid. Entah jadi atau enggak,” ujar Rara AngÂgraÂini, menyela obrolan ibu-ibu, pagi itu.
Ayuk, 34, menimpali ucapan Rara. Menurut dia, sejauh ini memang sudah ada beberapa caleg DPRD Batam yang berkunjung ke sana. Kunjungan itu dibungkus dengan beragam agenda. Mulai dari pengajian, penyerahan bantuan, hingga silaturahmi biasa.
“Ujung-ujungnya bilang: jangan lupa pilih saya 17 April nanti. Silaturahmi sekaligus kampanye,” ujarnya.
Ibu tiga anak ini menyebutkan, meski akhir-akhir ini para caleg kerap datang silaturahmi, tapi ia sudah mempunyai pilihan sendiri. Namun Ayuk mengaku belum tentu bisa menggunakan hak pilihnya, karena sejauh ini namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di KPU Kota Batam.
“Nama saya belum ada di kertas yang ditempel di papan pengumuman RW,” ungkap Ayuk.
Papan pengumuman warga Kompleks Baloi Indah sendiri berada di persimpangan empat Jalan Gunung Daik. Di sana, di tempat pangkalan ojek itu, papan tulis ditempeli kertas warga yang terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan -B (DPTHP-B). Ada tiga TPS DPTHP yang ditempel di sana, yakni TPS 01, 04, dan 016 dan ditandatangani ketua dan para komisioner KPU Batam.
“Tahun sebelumnya namaku ada. Tahun ini nggak ada,” jelasnya.
Apakah sudah melaporkannya ke perangkat RT/RW? Menurut Ayuk dan Rara, akhir tahun lalu mereka sudah ada pendataan penduduk yang memiliki hak pilih dari RT/RW.
“Tapi ini belum keluar. Tapi tak apalah. Bagaimana nanti tahapan-tahapannya juga kita nggak tahu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, belum pernah ada sosialisasi dari KPU untuk warga yang memiliki hak pilih di tempat tersebut.
“Boro-boro sosialisasi. Komisioner KPU siapa saja kita nggak tahu, apalagi kenal. Ketua RT/RW juga belum ada pengumuman,” ujarnya.
Hal ini juga dinyatakan Ketua RW setempat, Tri Wahyono. “Sosialisasi dari KPU belum pernah ada,” ujarnya.
Kecemasan tidak bisa ikut nyoblos juga disampaikan Lestari Hutagaol. Perempuan asal Medan ini sudah 10 tahun tinggal di Batam. Awalnya ia merupakan warga RT 003/RW 005, Sagulung Sempurna, Sei Lekop, Batuaji. Tapi sejak enam tahun lalu pindah ke Perumahan Mega Legenda, Batam Center. “Di KTP saya sampai sekarang masih penduduk Batuaji,” ungkapnya.
Ia pun mengaku kebingungan mengenai hak pilihnya nanti. “Tahun sebelumnya hak pilih saya terdata di Batuaji. Tapi tidak saya gunakan karena memang tak ada surat undangan memilih,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, Lestari menyebutkan ingin sekali menggunakan hak pilihnya untuk ikut menentukan masa depan bangsa. Namun, ia mengaku masih khawatir jika pada hari H nanti ia tak bisa ikut nyoblos.
Komisioner KPU Batam M Sidik menyebutkan, tahapan sosialiasi yang mereka lakukan saat ini sudah menyentuh langsung berbagai warga di Batam.
“Sudah kita laksanakan sosialisasi. Tapi kan kita juga sampai sekarang masih bekerja menjalankan tahapan-tahapan yang harus kita lalui,” ujar Sidik di sela-sela Bimtek Simulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan di Hotel Harmoni, Nagoya, Kamis (28/2) lalu.
Saat ini, tahapan sudah memasuki rekrutment petugas KPPS yang akan ditugaskan di 2.967 TPS saat pelaksanaan pemilu berlangsung nanti. “Satu TPS, ada tujuh petugas KPPS. Berarti Batam butuh 20.769 KPPS,” ujar Sidik.
Perekrutan ini, kata Sidik, masih dalam proses penyaringan. “Paling lambat mereka yang terpilih nanti sudah harus dilantik 10 April mendatang,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pemilu kali ini, KPU Kota Batam dinilai cenderung lambat dalam bekerja. Khususnya dalam program sosialisasi ke 12 kecamatan di Batam. Hal ini dilihat dari tanggapan beberapa masyarakat yang belum mengetahui seperti apa alur pemilihan umum berlangsung nantinya.
“Yang saya lihat, sejauh ini, pengumumannya belum ada. Baik di sosial media resmi KPU Batam atau pun di papan-papan pengumuman tingkat RT,” kata warga Kampung Utama, Batam, Elni Rini.
Namun Ketua KPU Batam, Syahrul Huda, membantah hal tersebut. Menurut dia, tahapan pemilu sudah ditetapkan oleh KPU Pusat. Dan sejauh ini, ia mengklaim KPU Batam sudah bekerja sesuai tahapan itu.
“Ini sekarang lagi proses pelipatan surat suara. Sebelumnya pengepakan kotak suara sudah selesai,” ujarnya ketika ditemui di Nagoya, Sabtu (2/3) lalu.
Terkait rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Syahrul mengklaim pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap warga Batam. Hal ini ia sebutkan terdata dalam Berita Acara KPU Kota Batam Nomor 208/PL.01.2-BA/2171/Kota/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018, berdasarkan hasil rapat pleno, ditetapkan jumlah pemilih DPTHP-2 Batam pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini sebanyak 650.876 pemilih dengan rincian 326.931 pemilih laki-laki, dan 323.945 pemilih perempuan.
“Warga yang mempunyai hak pilih ini tersebar di 12 kecamatan, 64 kelurahan, dan 2.967 TPS. Semuanya terlampir dalam berita acara,” ujar Syahrul.
Dalam salinan acara tersebut, DPTHP-2 ini sudah mengalami perbaikan dari DPTHP sebelumnya. Dimana ada peningkatan jumlah pemilih baru sebanyak 6.947 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 3.611 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 3.336 orang. Ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 32.550 orang, serta sebanyak 1.747 warga yang mengalami perbaikan data pemilih.
Pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini, KPU mencatat warga Batam penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya ada 288 orang. Terdiri dari tuna daksa 38 orang, tuna netra 24 orang, tuna wicara 35 orang, dan tuna grahita 23 orang, serta penyandang disabilitas lainnya sebanyak 168 orang.
Selain rekrutmen petugas KPPS, KPU Batam kini juga tengah melaksanakan proses pelipatan kertas suara. Dari 650 warga yang mendaftar menjadi petugas pelipat kertas suara, KPU hanya memilih 200 petugas. Namun, dalam prosesnya, dari 200 tersebut ada yang mengundurkan diri. “Tapi kami optimistis pelipatan selesai tepat waktu,” jelas Syahrul.
***
Pemilu kali ini mencetak sejarah bagi pesta demokrasi di Indonesia. Ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan serentak. Pada pemilu sebelumnya di 2014 lalu, pesta demokrasi berlangsung selama dua kali. Pileg pada 9 April 2014, dan Pilpres pada 9 Juli 2014.
“Optimislah. Meski serentak, pelaksanaan pemilu dan proses distribusi logistik pemilu di sini tidak akan ada kendala,” ujar Ketua KPU Batam, Syahrul Huda.
Melibatkan 16 partai, Indonesia akan memilih satu presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 19.817 anggota DPRD provinsi dan kota, dan 136 anggota DPD dengan diikuti 185,7 juta pemilih.
Pada prosesnya, sebelumnya KPU menetapkan sejumlah aturan kampanye bagi para peserta pemilu. Kampanye sendiri masih berlangsung hari ini, sejak dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April mendatang. Itu artinya, dalam rentang waktu tersebut, 691 caleg yang akan bertarung di Batam bisa memperkenalkan dirinya kepada para calon konstituen.
Hanya saja, pelaksanaan kampanye tahun ini lebih ketat. KPU melarang para caleg berkampanye di media massa sepanjang masa kampanye. Hanya diperbolehkan selama 21 hari terakhir menuju masa tenang, atau tepatnya mulai 24 Maret hingga 13 April mendatang. Ada lagi, para caleg juga dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan juga pusat pendidikan, serta media sosial yang tidak didaftarkan. Pada kenyataannya, larang-larangan oleh KPU ini kerap kali dilanggar para caleg.
Anggota Bawaslu Batam Mangihut Rajagukguk menyebutkan, mendekati hari H pemilu 2019, pihaknya makin intens mengawasi para caleg yang nakal. Belum lama ini Bawaslu Kota Batam menertibkan 20 alat peraga kampanye (APK) berupa stiker yang dipasang di mobil pribadi dan angkutan umum.
“Itu kan melanggar aturan,” jelas Mangihut, Jumat (1/3) lalu.
Mangihut menyebutkan, sejauh ini Bawaslu Batam sudah menertibkan 1.200 APK yang dipasang tidak pada tempatnya.
“Kami tertibkan dari berbagai rumah ibadah atau di pohon di kawasan fasum yang tidak diperbolehkan,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan pengawasan Bawaslu terkait kampanye pribadi di media sosial? Apalagi mengingat peraturan, masing-masing Parpol hanya diperbolehkan mendaftarkan 10 akun media sosial.
Di luar media sosial yang didaftarkan tersebut, dilarang berkampanye. Namun, di media sosial banyak berseliweran postingan-postingan kampanye para caleg.
Terkait hal itu, Mangihut menilai sejauh ini kampanye di medsos masih cukup positif. Tidak ada konten yang saling menjelekkan caleg satu dengan yang lainnya. Lagipula, berdasarkan pantauannya, medos yang digunakan untuk kampanye merupakan akun-akun yang telah didaftarkan.
“Ini selalu kami monitoring terus, kok,” ujar Mangihut.
Mangihut mengungkapkan, saat ini ada beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu yang tengah ditangani Bawaslu. Namun hingga saat ini belum ada satupun caleg yang dinyatakan bersalah dan dicoret dari daftar calon tetap.
880 TPS Rawan
Jajaran Polresta Barelang turut bersiap menyambut pesta demokrasi akbar pada 17 April mendatang. Melalui Operasi Mantab Brata 2019, Polresta Barelang menyatakan siap mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 supaya berjalan aman dan tertib.
Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan, personel yang terlibat dalam Operasi Mantab Brata 2019 bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilihan umum untuk anggota legislatif hingga pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.
“Secara keseluruhan kendaraan yang saya cek, 95 persen itu dalam kondisi baik. Hanya ada beberapa hal temuan, ada kekurangan dan itu akan kita segera perbaiki,” tuturnya.
Dalam pesta demokrasi 2019 mendatang, Hengki mengatakan pihaknya akan melaksanakan pengamanan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik itu mulai dari pengamanan masa kampanye, masa tenang, masa pemungutan suara, masa rekapitulasi hingga masa pelantikan presiden dan wakil presiden.
“Kami memiliki personel sebanyak 1.029 personel yang semuanya itu bisa kami gerakkan sesuai dengan tahapan-tahapan. Termasuk kami dapat bantuan dari Polda Kepri beserta instansi terkait khususnya rekan kami dari TNI dan dari Linmas,” bebernya.
Dalam pengamanan itu, setidaknya ada ribuan personel dari Polri, TNI, Linmas maupun dari instansi lainnya. Ribuan personel itu akan mengamankan sebanyak 2.923 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Batam.
Dalam waktu dekat ini juga akan dilaksanakan kembali persiapan pengamanan Pemilu 2019 bersama dengan Polda Kepri maupun bersama dengan Linmas. Persiapan itu dilakukan dalam hal peningkatan kemampuan dalam pengendalian aksi unjuk rasa maupun anarkis.
“Yang pasti kami sudah siap,” tuturnya.
Sementara itu, untuk wilayah Kepri, Polda Kepri mengerahkan sebanyak 1.705 personel untuk mengamankan pemilu, 564 personel di antaranya bertugas di Batam. Setiap personel ini akan ditempatkan di seluruh wilayah di Kepri.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga mengatakan, jumlah personel di setiap wilayah berbeda-beda.
“Tergantung dengan jumlah TPS yang diamankan serta luas wilayahnya,” katanya, Kamis (28/2).
Di Kota Batam terdapat 2.987 tempat pemungutan suara (TPS) yang nantinya akan diawasi sebanyak 564 personel dari jajaran Polresta Barelang. Pengamanan TPS di Batam serta jalannya pemilu di Batam, juga mendapatkan bantuan dari Polda Kepri melalui Direktorat Shabara dan Brimob. Di Kabupaten Karimun terdapat 780 TPS yang dijaga sebanyak 247 personel. Kota Tanjungpinang terdapat sebanyak 566 TPS, yang diamankan oleh sebanyak 328 personel.
“Bintan ada 245 TPS. Lingga 252 TPS, personel yang mengamankan sebanyak 152 orang. Natuna sebanyak 227 TPS, personel yang diturunkan 116 orang dan Anambas ada 150 TPS, dijaga 42 personel,” ungkap Erlangga.
TPS-TPS ini tidak semuanya memiliki tingkat kerawanan yang sama. Polisi membagi seluruh TPS dalam tiga tingkatan yakni kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.
Kategori TPS kurang rawan, lokasinya tidak ada potensi konflik serta aman dan mudah ditempuh petugas pengamanan.
“TPS kategori kurang rawan ini ada sebanyak 4.496 yang tersebar diseluruh wilayah di Kepri,” ungkap Erlangga.
Sementara TPS yang dikategorikan rawan, karena lokasinya sulit dijangkau dan berpotensi terjadinya konflik sosial. Selain itu, TPS kategori rawan biasanya berada di permukiman padat penduduk dengan jumlah pemilih mendekati ketentuan maksimal KPU. Komposisi masyarakat basis salah satu pasangan calon memiliki militansi yang tinggi, adanya sejarah konflik, dan posisi TPS yang cukup jauh dari lokasi TPS lainnya.
“TPS rawan ini ada terdapat 880 titik. TPS rawan ini kebanyakan berada di pulau-pulau, sehingga sedikit menyulitkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Dan tentunya sangat berpengaruh dengan tingkat partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan TPS sangat rawan memiliki beberapa kategori. Yakni keadaan geogratis yang sangat sulit ditempuh dan terpisah jauh dari kelompok TPS lainnya. Lalu memiliki sejarah konflik atau aksi protes, berada di daerah konflik sengketa batas wilayah kabupaten atau kota. Selain itu, kondisi masyarakat yang hetrogen dan lokasi TPS berada di basis pendukung seluruh pasangan calon.
“TPS sangat rawan ada 81 titik,” ungkap Erlangga.
Pola pengamanan tiap TPS ini, kata Erlangga berbeda-beda. Jumlah personel yang diamankan, juga akan berbeda. “Nantinya pengamanan TPS ini juga ada dari Linmas serta panitia TPS,” ujar Erlangga.
Selama proses pemilu, Erlangga mengatakan jajaran kepolisian dibantu sebanyak 407 orang personel TNI.
“Untuk operasi pengamanan pemilu ini sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Kami mengamankan pemilu mulai dari proses kampanye, pencoblosan hingga penetapan,” ucapnya.
Kepada masyarakat, Erlangga menghimbau agar menggunakan hak pilihnya. Dan tidak perlu ragu dengan pengamanan yang dilakukan jajaran kepolisian.
“Kami siap melindungi jalannya pemilu. Bila ada intimidasi laporkan ke kami,” pungkasnya. (cha/yui/egi/ska)