foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Walikota Batam, HM Rudi, menyampaikan keprihatinannya di hadapan ribuan pegawai dan pejabat Pemko Batam, dalam apel bulanan di Engku Putri Batam Centre, Senin (4/3/2019).
“Perkiraan, kita akan minus (defisit) Rp200 sampai 300 miliar. Ini harus perhatian kita semua,” tegasRudi.
Ia meminta agar menerapkan sistem prioritas dalam penentuan program yang akan dijalankan.
Untuk kegiatan bisa ditunda, jika tidak terlalu penting. Defisit sendiri diakui, diperkirakan dari laporan Kepala Badan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam dan kebutuhan anggaran yang diharapkan untuk program tahun ini.
”Prediksi BP2RD, tidak tercapai target. Saya minta, kurangi kegiatan yang tidak penting sekali. Jangan dipaksa diajukan ke kami,” tegas Rudi.
“APBD 2019 tidak akan tercapai. Jangan hanya kepentingan tertentu dan kelompok yang diajukan. Lebih baik (anggaran) kita gunakan untuk yang lebih besar,” sambung Rudi.
Rudi kembali mengatakan, himbauan efisiensi diminta untuk semua OPD di Batam.
Untuk BP2RD, diminta untuk bekerja keras dalam memaksimalkan pendapatan. Bekerja keras dengan target yang diberikan. Sehingga tidak terjadi penurunan. Demikian seperti dilansir dari Tanjungpinang Pos.
“Terutama BP2RD, semua pegawainya harus bekerja keras. Anda sudah dipercayakan menyelesaiakn pendapatan, harus diselesaikan,” imbuhnya.
Rudi juga meminta agar penggunaan APBD untuk pembangunan fisik, dilakukan dengan efisien. Sehingga tidak tersangkut hukum.
“Semua OPD, harus perhatikan belanja setiap tahun. Menggunakan belanja jangan sampai fiktif atau duplikasi dengan kegiatan diluar,” ujar dia.
Defisit juga dialami Pemko Batam, tahun 2018 hingga sekitar Rp268 miliar. Kondisi defisit itu mendorong Pemko Batam untuk melakukan evaluasi kegiatan tahun anggaran 2018. Sejumlah kegiatan ditahan, terutama yang terkait perjalanan dinas.
Termaksud belanja rutin, aparatur, rapat dan pakaian dinas. Untuk perjalanan dinas, diakui pihaknya sudah intruksikan lebih selektif. Jika kegiatan tidak urgent dan signifikan, maka perjalanan dinas tidak disetujui. Eslon III dan IV tidak mendapat peretujuan perjalanan dinas.
Sementara untuk defisit, Kepala BP2RD, Raja Azmansyah mengaku pihaknya hanya untuk memaksimalkan pendapatan. Sementara kondisi pendapatan secara keseluruhan, ada ditangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik.
“Ditanya ke pak Malik saja. Beliau yang tahu kondisinya,” imbuhnya.(mbb)