foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Tahun ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam menargetkan akan membangun 1.200 rumah murah bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Batam.

“Ini bicara soal kebutuhan. Karena angkatan kerja di Batam itu sekitar 300 ribu dan 70 persen diantaranya masih bergaji Rp 5 juta kebawah,” kata ketua DPD REI Batam, Achyar Arfan di Hotel Nagoya Hill, Senin (4/5).

Loading...

Pada tahun 2017, pengembang hanya bisa membangun 600 rumah murah bersubsidi. Jumlah yang rendah tersebut karena saat itu pertumbuhan ekonomi Batam tengah merosot.

Lalu tahun 2018, pengembang mampu membangun rumah murah bersubsidi sebanyak 1000 unit lebih dan 947 diantaranya difasilitasi penbiayaannya oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Dan tahun ini sekitar 1200 rumah murah akan dibangun. Namun untuk harganya, pengembang masih menunggu kebijakan dari Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat. Karena belum mendapat kepastian, maka pengembang mematok harganya sesuai dengan harga rumah murah bersubsidi tahun 2018 yakni Rp 136 juta.”Biasanya tiap tahun itu, harganya selalu naik lima persen,” imbuh Achyar.

Mengenai kenaikan harga rumah di Batam yang diprediksi akan mencapai kenaikan 2,09 persen, Achyar mengatakan pengembang Batam belum akan menaikkan harga rumah.

“Masih ada beberapa komponen bisa diserap oleh developer. Jadi belum bisa kami naikkan. Kecenderungan ayng ada sekarang ya ada tambahan promo-promo,” katanya.

Saat ini pengembang masih menunggu situasi karena sudah berdekatan dengan momen pemilu presiden. “Sekarang coba habis-habisin stok. Mau bangun masih menunggu habis pemilu. Sekalian harga rumah murah bersubsidi keluar karena soal harga sangat sensitif karena untungnya tipis,” ungkapnya.

Ia juga memahami bahwa sekarang lahan yang tersisa di Batam akan dikhususkan untuk industri. Sehingga untuk mengatasi ketiadaan lahan, Achyar menyarankan BP Batam agar segera menginventarisasi lahan-lahan kavling siap bangun (KSB) yang tak kunjung dibangun.

Lebih baik lahan-lahan tersebut dikerja samakan dengan pengembang untuk dibangun rumah demi mencukupi kebutuhan rumah bagi warga Batam.

Sedangkan Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kemenpupera, Suprapti mengatakan jumlah kebutuhan rumah untuk skala nasional mencapai 7,6 juta unit. Dan target pemerintah tahun ini menguranginya hingga angka 5 juta saja.

“Berdasarkan dokumen kepemilikan , ada 11,4 juta unit belum punya sertifikat. Target kami tahun ini berkurang hingga angka 6,8 juta,” paparnya.

Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berskala nasional mencapai 3,4 juta unit. Target tahun ini akan dikurangi hingga 1,9 juta unit.

Dan terakhir, rumah kumuh di kawasan perkotaan mencapai luas sebesar 38.431 hektare, di pedesaan mencapai 78.348 hektare dan di daerah khusus mencapai 3.099 hektare. Target pemerintah tahun ini membuatnya nol persen.

Untuk merangsang pengembang agar membangun rumah, Kemenpupera akan memberikan bantuan khusus. Kemenpupera akan memberikan dana bantuan untuk pembangunan jalan, drainase dan sanitasi bagi pengembang yang mampu membangun 50 rumah murah layak huni.

“Ini merupakan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Tapi ada persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi seperi perizinan lengkap dan harus sudah bangun 50 unit rumah. Kalau dipenuhi, tahun depan akan dikeluarkan bantuannya,” paparnya. (leo)

Loading...