batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Natuna Iskandar DJ mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba sandar kapal perintis di pelabuhan Pelni di Pulau Laut. Saat ini kondisi pelabuhan tersebut hampir selesai dibangun.

”Tahun ini rencana pelabuhan Pelni di Pulau Laut akan difungsikan, Pelni akan uji coba sandar kapal perintis di sana,” kata Iskandar, Jumat (8/3).

Pengerjaan pelabuhan Pelni di Pulau Laut tahun ini masih dilanjutkan karena pembangunan di sisi darat belum selesai, yakni ruang tunggu pelabuhan dan terminal. Sementara di sisi lautnya, pelabuhan sudah rampung. Namun, berapa alokasi anggaran tahun ini untuk sisi darat belum diketahui.


”Memang untuk tipe Kapal Bukit Raya, daerah akan surati Pelni dulu, supaya dilakukan survei, sebelum diuji sandar. Karena selama ini Pulau Laut belum masuk jalur Bukit Raya,” terangnya.

Sementara Kejaksaan Nege-ri Natuna mulai melakukan penyelidikan pembangunan pelabuhan Pelni di Kecamatan Pulau Laut. Pihak Kejakasaan menilai, pagu anggaran yang fantastis pada proyek tersebut diduga adanya penyelewengan anggaran sejak dibangun 2015 lalu.

Kajari Natuna Juli Isnur mengakui adanya dugaaan anggaran yang menguap pada pembangunan pelabuhan Pelni di Pulau Laut tersebut. Pihaknya, sudah memanggil delapan orang saksi untuk dimintai keterangan. Saat ini masih ditangani seksi pidana khusus Kejari.

”Proyek pelabuhan Pelni Pulau Laut memang sedang kami selidiki, delapan orang saksi sudah kami panggil di Kejaksaan,” kata Juli.

Delapan saksi tersebut, merupakan pihak terkait dalam pelaksanaan proyek pelabuhan di Pulau Laut.

Mulai pengerjaan 2015 hingga pengerjaan 2018. Proyek tersebut setiap tahun berbeda perusahaan, tinggal memanggil perusahaan pelaksana proyek di 2016.

Menurutnya, alokasi anggaran pembangun pelabuhan Pelni Pulau Laut sangat fantastis. Mulai 2015 dialokasikan sebesar Rp 9 miliar. Dilanjutkan 2017 sebesar Rp 5 miliar untuk pemancangan tiang, dan 2018 Rp 39 miliar. Saat ini ada dua perusahaan asal Surabaya dan Makassar sudah dimintai ke-terangan.

”Kejaksaan akan mengumpulkan data untuk diserahkan ke Kejati Kepri, karena proyek tersebut dalam pe-ngawasan TPAD Kejari Kep-ri,” ujarnya.(arn)

Loading...