batampos.co.id – Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) tidak serta merta segala hal yang masuk (impor) ke kawasan ini bebas dan sepenuhnya lepas dari pengawasan. Karena itu, masih banyak yang berpendapat bahwa regulasi yang mengatur tata niaga tetap diperlukan.

”Contohnya, impor makanan dan obat-obatan. Kalau tidak diawasi, nanti banyak yang bisa keracunan,” kata Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe B Bea Cukai (BC) Batam, Susila Brata, Rabu (13/3).

Kemudian, kata dia, produk berupa mainan anak-anak. Kalau tidak diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI), tentu mainan yang berbahaya bisa saja lolos. Sehingga, hal itu malah akan membahayakan masyarakat.


”Mainan dibuat SNI dan diawasi pun masih banyak yang lolos,” katanya.

Kalau mainan berbahaya bisa lolos, maka masyarakat akan mengajukan komplain. Sehingga, aturan pengawasan tata niaga juga mesti ada.

”Masyarakat juga yang ingin tata niaga diberlakukan. Makanya, Batam butuh tata niaga,” ujarnya.

Prosedur pengawasan untuk barang konsumsi memang dilakukan sejumlah pihak seperti Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Balai Karantina dan lain-lain.

Sedangkan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi mengatakan masih banyak peraturan tentang FTZ Batam yang masih harus dibenahi. Karena, ada peraturan yang tak diketahui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tapi berlaku di Batam. Sebagai contoh, soal kewajiban pemeriksaan barang modal bukan baru oleh surveyor.

”Itu belum berlaku tata niaga kecuali kalau Kementerian Keuangan yang minta diberlakukan,” katanya singkat.

Menurut Edy, selama ini banyak aturan yang berbenturan satu sama lain, di antaranya terkait kemudahan berusaha baik dari sisi tata niaga maupun pengadaan tanah yang harus diakui oleh pengusaha.

Persoalan tata niaga membuat sejumlah investasi tidak berjalan dengan baik. Persoalan ini sudah didengar oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai dan akan segera dicari solusinya secepat mungkin. (leo)

Loading...