Nicodemus Biringkanae

batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merekomendasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi teguran kepada Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae. Sanksi itu diberikan usai Nicodemus melantik dirinya sendiri sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik Piliang mengatakan, Kemendagri sudah melakukan rapat bersama sejumlah kalangan guna membahas kasus Bupati Toraja. Di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Sulawesi Selatan, dan Pemda Toraja.

Loading...

“Agar segera mencabut perintah yang menunjuk dirinya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan,” ujarnya, Kamis (14/3).

Instruksi itu, lanjutnya, sudah dilaksanakan oleh Nicodemus. Bahkan, dia sudah menunjuk Kepala Bapeda Tana Toraja sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja. “Artinya sudah dicabut bahkan sudah ditunjuk,” imbuhnya.

Meski demikian, kata Akmal, pemberian sanksi harus tetap dilakukan. Selain perintah undang-undang, sanksi di­perlukan sebagai pelajaran bagi pihak manapun untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nicodemus.

Untuk diketahui, penunjukkan bupati sebagai Plt kepala dinas melanggar sejumlah peraturan di antaranya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ASN, jabatan kadis harus ditempati pimpinan tinggi madya setingkat eselon II.b.

Sementara dalam UU Pem­da, disebutkan bahwa Kepala Perangkat daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-unda-ngan.(far/JPG)

Loading...