batampos.co.id – Masa pemungutan suara Pemilu 2019 tinggal 32 hari lagi. Sejumlah permasalahan perlindungan hak pilih warga negara belum dituntaskan. Salah satu di antaranya, masih banyak calon pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Permasalahan itu menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, serta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri pada Rabu (13/3).
Ditjen Dukcapil membeberkan, 4.231.823 warga (2,2 persen) belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal, syarat utama untuk mencoblos pada 17 April nanti ialah memiliki e-KTP. Itu merupakan bukti kewarganegaraannya ketika hendak mencoblos di TPS.
Sekalipun tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), warga masih bisa menggunakan hak konstitusionalnya dengan menunjukkan fisik e-KTP yang dimiliki. Warga tersebut nanti masuk ke daftar pemilih khusus (DPK) dan berhak mencoblos di TPS sesuai dengan domisili pada menit-menit terakhir. Mereka bakal diberi surat suara cadangan yang berjumlah 2 persen dari total surat suara di TPS.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya telah mendatangi rumah dan pusat aktivitas warga untuk melakukan perekaman e-KTP. Termasuk mengunjungi beberapa kawasan terpencil.
’’Kami sudah melakukan jemput bola secara optimal sampai ke pulau-pulau terluar. Ke pegunungan juga sudah kami lakukan,’’ ucapnya.
Namun, lanjut dia, upaya perekaman itu tidak sepenuhnya terlaksana jika warga tidak berniat memenuhi haknya sebagai warga negara. Dia berharap, warga bisa proaktif dalam melakukan perekaman e-KTP dengan mengunjungi dinas dukcapil di kabupetan/kota sesuai dengan domisilinya. ’’Karena apa, ini menjadi faktor penting untuk bisa melaksanakan pencoblosan pada 17 April nanti,’’ beber pria kelahiran Sleman itu.
Zudan mengatakan, setengah dari jumlah 4.231.823 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP adalah penduduk asli Papua dan Papua Barat. Dua kawasan tersebut memang paling banyak belum melakukan perekaman. Sedangkan di daerah lain, kebanyakan sudah melakukan perekaman.
’’Kalau melihat partisipasi masyarakat yang 4 juta itu, saya tidak optimistis. Sebab, setiap jemput bola itu hanya sedikit yang ikut perekaman,’’ terang Zudan.
Menurut dia, pemerintah tengah mendalami penyebab di balik rendahnya partisipasi warga tersebut. Apakah ada alasan dari mereka secara pribadi atau ada kendala medan yang mereka tempuh tidak memadai. ’’Atau di luar kota, bahkan di luar negeri. Sudah meninggal dunia, tapi belum dilaporkan keluarganya kah? Nah, itu yang perlu kami dalami,’’ imbuh pria kelahiran 1968 itu.
Sempat beredar isu bahwa beberapa warga memang sengaja belum melakukan perekaman. Sebab, di dinas dukcapil di sejumlah daerah kekurangan blangko e-KTP. Padahal, menurut Zudan, saat ini Ditjen Dukcapil sudah menyiapkan blangko e-KTP yang melimpah.
Setidaknya ada 16 juta keping blangko yang disiapkan. Sedangkan 8 juta di antaranya sudah didistribusikan ke daerah. Dengan demikian, isu kehabisan blangko merupakan kabar bohong. Sekarang ada 350 kabupaten kota yang sudah tuntas mencetak e-KTP. Sisanya masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ini sudah selesai semua di 164 kabupaten dan kota sisanya,’’ terang Zudan.
Termasuk warga yang tinggal di daerah terpencil. Misalnya, di pegunungan di Papua dan Papua Barat. Zudan mengatakan kesulitan mengajak masyarakat sekitar. Sebab, di dinas dukcapilnya pun kosong. Tidak banyak warga yang ditemukan mengurus e-KTP.
’’Jadi, kalau masyarakatnya datang di kantor dinas dukcapil, saya pastikan selesai semuanya. Semua layanan bisa tercapai,’’ tegas Zudan.
Direktur Program Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Amin Aria Bima hanya menyampaikan untuk segera menyelesaikan urusan administratif tersebut. Sebab, itu menyangkut kepentingan warga seluruh Indonesia. Baik dalam memilih presiden maupun anggota legislatif. ’’Hal yang menyangkut administratif tidak boleh menghalangi dan harus mempermudah penggunaan hak setiap warga negara,’’ ucapnya kemarin (14/3).
Ketua DPR Bambang Soesatyo menambahkan, masalah adanya sejumlah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP harus segera dituntaskan. Apalagi, didapati data bahwa mayoritas warga yang belum merekam e-KTP terdapat di Provinsi Papua.
Setidaknya sekitar 4 juta warga belum melakukan perekaman data kependudukan.
’’Dukcapil bersama dinas dukcapil harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk berperan aktif mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman sebagai syarat ikut Pemilu 2019,’’ kata Bamsoet –sapaan Bambang Soesatyo.
Menurut dia, dinas dukcapil harus terus melakukan pendataan/kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap warga yang belum memiliki e-KTP. Tujuannya, warga bisa segera melakukan perekaman e-KTP. Untuk masalah di Papua, Bamsoet mendorong Kemendagri bekerja sama dengan kepolisian.
’’Mendorong kepolisian turut mengamankan jalannya perekaman e-KTP di Papua untuk menjamin kelancaran perekaman dan menghindari potensi terjadinya tindak kejahatan oleh kelompok kriminal bersenjata,’’ kata Bamsoet. (bin/bay/c4/agm)