ilustrasi

batampos.co.id – Kebutuhan regulasi guna memaksimalkan perlindungan data pribadi sudah mendesak. Namun, progres penerbitan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang dicanangkan pemerintah masih jalan di tempat alias mandek.

Seperti diketahui, berbagai kasus kebocoran data terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kasus penggunaan data untuk kartu kredit, hingga jebolnya data pengguna Facebook. Yang terbaru, Thehackernews menyebutkan data pengguna dari unicorn Bukalapak mengalami peretasan.

Menteri Komunikasi dan In­for­­matika Rudiantara me­ngataka­­n, pembahasan RUU PDP belum bisa dilakukan. Mengingat saat ini, anggota DPR masih disibukkan dengan aktivi­­tas politik jelang pemilihan um­um 17 April mendatang.

“Mu­ngkin setelah pemilu baru ki­ta­ bahas,” ujarnya di sela-sela­ pe­­ninjauan MRT, Selasa (19/3/2019).

Dia menambahkan, RUU PDP sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019. Karena akan terjadi transisi eksekutif dan legislatif usai pemilu nanti, Rudiantara menilai prosesnya juga akan bergantung pada DPR terpilih.

“Saya berharap tahun ini selesai,” imbuhnya.

Terkait poin penting yang perlu diatur dalam RUU tersebut, dia menyebut hal yang paling prinsip adalah bagaimana data setiap individu warga negara Indonesia bisa dilindungi.

Salah satu instrumen yang harus diperketat adalah prinsip sharing data antar kelembagaan.

“Ada data yang bisa dipertukarkan, tapi ada juga ada data yang tidak bisa dipertukarkan. Kalau diperbolehkan bagaimana mengaturnya,” ungkapnya.

Selain itu, perlu juga mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran termasuk ketentuan-ketentuannya.

“Contoh FB (Facebook), nantinya tidak diperbolehkan kalau mereka membawa pihak ketiga, kita atur itu tidak boleh diperdagangkan, kalau mereka melakukan kita penalti,” kata dia.

Namun, Rudi menyebut semua itu barulah gambaran awal. Sementara detailnya masih harus dibahas dengan DPR. Di luar itu, pihaknya juga masih perlu menyerap berbagai aspirasi. Termasuk juga aspirasi dari konsumen.

Menteri kelahiran Bogor itu menjelaskan, kebutuhan payung hukum baru bukan hanya untuk memastikan terlindunginya data WNI. Namun juga menyangkut kebutuhan lainnya. Misalnya perubahan aturan transaksi keuangan di banyak negara.

“Di eropa itu tidak memperbolehkan ecom player untuk melakukan cross border transaction dengan negara yang tidak punya UU PDP,” tuturnya. (far)