batampos.co.id – Temuan uang Rp 600 juta lebih dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah di laci ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin masih menjadi bola liar. Saat dikonfirmasi terkait uang tersebut, Lukman memilih bungkam. Dia berkilah harus mengklarifikasi dahulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politisi PPP itu menegaskan bahwa dia tidak akan menceritakan urusan yang terkait dengan pokok perkara, sebelum mengklarifikasi ke KPK. Lukman beralasan dirinya harus meng-hormati lembaga hukum. Termasuk urusan uang Rp 180 juta dan USD 80 ribu itu, menu-rutnya, harus dia klarifikasi dahulu ke KPK sebelum disampaikan ke publik.

’’Saya harus menghormati institusi KPK. Jadi, secara etika tidak pada tempatnya saya sampaikan hal yang saya belum sampaikan kepada KPK,” katanya, di Jakarta, Rabu(20/3).
Komentar tersebut sama persis ketika dia hadir di kantor Kemenag (Kemenag) untuk melihat ruang kerjanya setelah digeledah KPK. Saat itu Lukman lagi-lagi harus memberikan penjelasan terlebih dahulu ke KPK.

Lalu darimana sumber uang ratusan juta yang misterius itu? Sumber di internal KPK mengatakan, memang tidak wajar seorang menteri me-nyimpan uang tunai pribadi sebanyak itu di laci meja kerja. Pun, diduga kuat uang tersebut bukan dana operasional menteri (DOM).

”Kalau perjalanan dinas, menteri nggak mungkin bawa uang sendiri, karena nggak bakal pergi sendirian,” ujarnya.

Pegawai KPK yang bertugas di bidang penindakan itu pun mencurigai bahwa uang tunai senilai Rp 180 juta dan USD 30 ribu (sekitar Rp 427,110 juta) itu berasal dari sumber yang tidak “jelas”. ”Kalau uang halal, pastinya simpan di rumah,” terangnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
(F. Yesika Dinta/JawaPos.com/JPG)

Atas kecurigaan itu, Menag sudah pasti akan diperiksa untuk menjelaskan uang tersebut.
KPK secara resmi masih belum menentukan kapan akan mengklarifikasi Menag terkait dengan uang ratusan juta itu. Hingga kemarin, tim KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam kaitan kasus jual beli jabatan di Kemenag yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mochammad Romahurmuziy alias Romy. Romy sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah tertangkap tangan menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Terkait dengan perkem­bangan perkara suap jual beli jabatan, KPK belum melangkah lebih jauh. Saat ini, komisi antirasuah itu masih fokus pada pencarian alat bukti untuk menguatkan penyidikan tiga tersangka. Yakni, Romahurmuziy, Muafaq dan Haris Hasanuddin.

”Untuk proses penyidikan saat ini KPK fokus pada perkara tiga tersangka itu,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, KPK tetap membuka peluang mengembangkan perkara yang berkaitan dengan indikasi pidana korupsi lain seperti yang diungkapkan masyarakat sejauh ini. Febri pun menyarankan masyarakat untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Sementara itu, pihak Kemenkeu tampaknya enggan memberikan komentar terkait penemuan uang tunai di ruangan Menag Lukman Hakim yang diduga sebagai Dana Operasional Menteri (DOM). Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menyatakan tidak tahu menahu terkait prosedur pemberian DOM tersebut.

“Saya tidak paham hal tersebut,” ujarnya, kemarin.

Begitu pula dengan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Yang bersangkutan juga belum bersedia memberikan komentar.

“Wah, karena masih dalam proses hukum, kita tunggu saja hasilnya,” katanya saat dihubungi kemarin

Selain temuan uang ratusan juga di laci Menag, praktik jual beli jabatan di Kemenag ikut menjadi liar. Pemicunya ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menuturkan adanya kejanggalan dalam pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 2019-2023.

Tudingan ada kejanggalan itu berawal dari tidak dilantiknya Andi M. Faisal Bakti. Padahal, menurut Mahfud, Andi berhasil memenangi pilrek UIN Syarif Hidayatullah.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, tudingan dari Mahfud itu masih berupa asumsi.

’’Harus dibuktikan,’’ katanya. Dia menuturkan, jika memang ada indikasi praktik jual beli jabatan dalam pilrek UIN Syarif Hidayatullah, dilaporkan saja ke KPK.

Meskipun begitu, sepenge-tahuan Kamaruddin tidak ada praktik jual beli jabatan dalam gelaran pilrek. ’’Masa sih ada calon rektor harus bayar. Saya tidak percaya sebelum ada bukti,’’ kata dia.

Kamaruddin lantas menjelaskan soal mekanisme pilrek di perguruan tinggi di bawah Kemenag. Regulasi pilrek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 68/2015. Secara ringkas mekanismenya adalah, senat menjaring sejumlah kandidat calon rektor.

Kemudian hasil itu disetorkan ke Kemenag untuk kembali diseleksi oleh komisi seleksi.

’’Pengalaman yang sudah-sudah, komisi seleksi ini tidak pernah bisa diintervensi oleh siapapun,’’ tuturnya.

Tim tersebut bekerja secara objektif. Tim seleksi terdiri dari para guru besar senior yang punya pengalaman di dunia pengelolaan perguruan tinggi.

Komisi seleksi itu menyaring sehingga nama calon rektor menjadi tinggal tiga orang. Kemudian Menteri Agama memilih salah satunya untuk ditetapkan menjadi rektor.

Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, mengatakan perguruan tinggi sebaiknya dilakukan pengelompokan. Ada kampus yang mapan dan belum. Bagi kampus yang sudah mapan, termasuk UIN Syarif Hidayatullah, diberikan otonomi penuh.

Dengan otonomi penuh tersebut, pemilihan rektor dipasrahkan ke senat kampus.

Sebaliknya, Komaruddin mengatakan, kurang cocok dengan sistem seluruh pilrek ditetapkan di kementerian.

’’Ketika kita kaum intelektual di kampus ngomong demokrasi, kok di kampusnya sendiri demokrasi dibunuh. Ini tidak logis,’’ jelasnya.(wan/tyo)