batampos.co.id – Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern memenuhi janjinya. Yaitu, mengubah aturan kepemilikan senjata api di negaranya.
Kamis (21/3) kemarin, ibu satu anak itu memaparkan bahwa senjata serbu dan senjata semi otomatis bergaya militer (MSSA) dilarang. Kebijakan itu diambil setelah penembakan di dua masjid di Christchurch Jumat (15/3) lalu yang merenggut 50 nyawa dan melukai puluhan lainnya.
”Pada 15 Maret lalu sejarah kita berubah selamanya. Kini aturan hukum kita juga berubah,” ujarnya mengumumkan tentang larangan kepemilikan senjata serbu dan MSSA seperti dikutip Reuters.
Ardern mengungkapkan bahwa kebijakan itu dilakukan untuk membuat negaranya lebih aman. Aturan baru tersebut diterapkan mulai 11 April. Semua alat yang bisa mengubah senjata menjadi jenis MSSA juga dilarang. Pun demikian magasin berkapasitas besar.
Pemerintah akan memakai skema membeli kembali senjata yang dilarang itu dari penduduk. Diperkirakan butuh anggaran sebesar NZD 200 juta atau setara dengan Rp 1,9 triliun.
Berdasar aturan perundang-undangan yang lama, senjata semiotomatis masih diizinkan. Tapi, batasnya adalah senjata yang memiliki maksimal kapasitas 7 tembakan. Nah, senjata yang dipakai pelaku penembakan di Christchurch sudah dimodifikasi dengan menggunakan magasin berkapasitas besar sehingga bisa membantai dengan mudah.
Aturan yang baru nanti punya pengecualian. Para petani masih boleh memiliki senjata semi otomatis untuk mengontrol ladang mereka dari binatang. Pengecualian juga berlaku untuk petugas kesejahteraan hewan. Tentu, pengecualian itu disertai dengan pengawasan ketat.
”Saya sangat yakin bahwa mayoritas pemilik senjata di Selandia Baru akan memahami bahwa langkah ini diambil demi kepentingan nasional,” tegasnya. Setelah penembakan, banyak penduduk yang menyerahkan senjatanya dengan sukarela.
Diperkirakan ada 1,2–1,5 juta senjata di Selandia Baru. Sekitar 13.500 di antaranya adalah jenis MSSA. Mayoritas petani memiliki senjata jenis itu untuk memburu babi dan rusa. Klub menembak juga banyak dijumpai di negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut.
”Kebijakan ini bakal tidak disukai beberapa anggota kami. Tapi, kami yakin ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan,” tegas Miles Anderson, juru bicara organisasi Federated Farmers. National Party yang merupakan kubu oposisi juga mendukung keputusan pemerintah.(sha/c25/sof)