batampos.co.id – Pelabuhan Sijantung, Galang, Batam, yang telah selesai dibangun kini sudah beroperasi. Namun, baru dua rute pelayaran menggunakan armada speedboat yang menggunakan pelabuhan ini. Padahal, digadang-gadang sebagai infrastruktur penyambung pengiriman komoditas pangan antardaerah di Kepri dan antarprovinsi.
”Baru dua rute, dari Karimun ke Batam dan sebaliknya. Selain itu dari Batam ke Tanjungpinang dan sebaliknya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail, Jumat (22/3).
Untuk diketahui, pelabuhan ini awalnya dibangun untuk mempermudah dan menghemat biaya pengiriman hasil produksi pertanian dari Lingga ke Batam. Hanya saja, tujuan ini belum terealisasi dan masih terus dibicarakan.
”Kita akan komunikasikan setelah pemilu. Sekarang juga, pelabuhan itu ke Karimun dan Tanjungpinang, masih untuk speedboat,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, untuk mendukung pemanfaatan pelabuhan sebagai jalur distribusi produk pertanian dari Lingga, dibutuhkan transportasi darat. Saat ini dari Sijantung ke Batam, baru tersedia satu bus.
”Kelemahan kita sekarang untuk pelabuhan Sijantung, masih belum lancar arus daratnya. Ada bus, tapi sekali saja busnya. Jadi belum connect,” imbuhnya.
Awalnya, pelabuhan itu direncanakan akan dikelola PT Pelabuhan Kepri dan badan usaha kepelabuhan (BUP) Batam. Pembangunan dilakukan untuk memperpendek jalur pelayaran, Batam-Lingga. Sehingga, hasil produksi pertanian Kabupaten Lingga bisa dipasarkan di Batam.
Pelabuhan Sijantung sendi-ri terletak di Galang dengan jarak tempuh dari Kota Batam sekitar satu jam lebih menggunakan transportasi darat.
Terkendala Izin
Persoalan distribusi pangan memang jadi persoalan di Batam yang bukan daerah penghasil. Pemko pun sudah sering menjajaki kerja sama pasokan pangan dari provinsi lain, seperti Jambi.
Kepala Bagian Perekonomian Pemko Batam Zurniati mengatakan, Pemko Batam tak tinggal diam dengan kendala tersebut yakni dengan cara berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait izin pengiriman langsung dari Jambi ke Batam dan sebaliknya.
”Terkendala izin trayek, belum di-acc Kemenhub. Baik dari Jambi-Batam, maupun sebaliknya,” kata dia.
Pemko Batam, baik melalui surat Wali Kota Batam Muhammad Rudi, juga Dinas Perhubungan telah beberapa kali bertandang ke Kemenhub, namun permohonan ini tak kunjung diamini oleh Kemenhub.
”Kami sering sampaikan ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun kalau sedang rapat TPID Kepri. Gubernur juga sudah sampaikan waktu Menteri Perdagangan saat berkunjung ke Batam, tapi belum ada informasi sampai sekarang,” paparnya.
Untuk diketahui, jalur yang tersedia yakni dari Jambi ke Dabo Singkep baru kemudian ke Batam. Jalur yang panjang ini dinilai tidak dapat diambil mengingat bahan makanan merupakan komoditi yang memiliki batas laik konsumsi yang relatif sebentar.
”Bongkar muat segala macam, rusak pula barang itu. Kalau langsung kan tak masalah, kita minta yang langsung ini. Kalau langsung tentu irit waktu, energi, dan biaya,” imbuhnya.
Sejatinya era Gintoyono menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (kini telah digantikan Pebrialin), ada wacana mengirim bahan pokok via udara dari Jambi, namun Zurniati menilai opsi tersebut juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
”Pakai pesawat cost-nya pun sama. Apalagi tarif (terkait pe-nerbangan) pada naik, bisa babak belur kita,” terangnya.
Menurut mantan camat Sekupang ini, yang kini mulai ada realisasinya yakni kerja sama dengan Provinsi Sumatera Barat.
”Sudah ada yang ditindak lanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan, seperti beras dan lainnya. Ini Pak Mardanis (Kepala Dinas Ketahanan Pangan) yang paham,” ungkapnya.(iza)