batampos.co.id – Pekerjaan rumah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pemungutan suara 17 April bukan hanya soal logistik. Sosialisasi yang lebih intens mutlak dilakukan untuk memastikan para pemilih berbondong-bondong ke TPS. Khususnya menyosialisasikan bahwa pemilu kali ini bukan hanya pilpres, melainkan juga pileg. Mulai level DPR hingga DPRD kabupaten/kota.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pekerjaan rumah tidak melulu menyiapkan layanan pada hari H pemungutan suara. Justru pelayanan kepada pemilih sebelum hari H lebih penting karena itu akan memastikan mereka bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.
Misalnya, pelayanan pindah memilih bagi mereka yang berada di lapas, rutan, RS, dan titik-titik konsentrasi pemilih pindahan lainnya.
’’Sampai hari ini KPU belum punya keputusan yang tegas soal ketersediaan surat suara bagi pemilih DPTb (data pemilih tambahan),’’ terang Titi setelah diskusi pemilu kemarin (24/3).
Menurut dia, KPU sebaiknya segera memutuskan skema yang diambil terkait dengan ketersediaan surat suara bagi pemilih DPTb. Sembari terus mengonsolidasikan kebutuhan logistik pemungutan suara. Dengan begitu, kata dia, dipastikan tidak ada kekurangan sedikit pun saat hari pemungutan suara.
’’Termasuk punya kontigency plan atau alternatif bila menghadapi hambatan terkait penyediaan logistik pemungutan dan penghitungan suara,’’ lanjutnya.
Yang tidak kalah penting juga adalah sosialisasi bahwa ini adalah pemilu serentak. Pemilih akan dihadapkan pada lima surat suara. Yakni, pilpres, pemilihan caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sosialisasi harus dilakukan lebih masif dan progresif. Juga menyasar lebih banyak kelompok masyarakat. Sebab, yang terjadi saat ini, gaung pemilu serentak tertutup oleh pilpres.
Dia menyarankan KPU menggunakan debat pilpres sebagai ajang sosialisasi pemilu lima surat suara. Tidak hanya berupa iklan layanan masyarakat, namun juga dengan berbagai cara lain yang termasuk dalam debat. Bila perlu, saat memberikan sambutan di awal debat, sosialisasi lima surat suara juga dilakukan.
’’Semua saluran yang ada harus dipakai untuk mengingatkan terus,’’ ujar perempuan asal Palembang, Sumsel, itu.
Pemungutan suara, ucap Titi, sekitar tiga pekan lagi. Iklan-iklan sosialisasi ternyata belum maksimal dalam memahamkan pemilih bahwa yang akan mereka hadapi adalah lima surat suara. Bukan hanya pilpres. KPU perlu mengubah pendekatan agar jangkauannya bisa lebih luas.
Sosialisasi yang lebih masif diyakini memperkecil peluang golput. Khususnya bagi mereka yang golput karena alasan pilpres. Beberapa di antara mereka tidak tahu bahwa pada pemilu kali ini yang dicoblos bukan hanya surat suara pilpres, melainkan juga pileg. Ketika diberi tahu, barulah mereka bisa memahami.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjanjikan bantuan maksimal dalam sosialisasi Pemilu 2019. Khususnya dalam hal mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan tidak golput. Pertama, meminta pemda melalui humas ikut menyosialisasikan pemilu.
’’Dengan pasang iklan di media lokal, pasang spanduk, poster, baliho, dan menggerakkan ASN untuk sosialisasi,’’ terangnya.
Selain itu, dalam rakor camat, Kades, satpol PP, dan linmas disampaikan perintah untuk sosialisasi pemilu di wilayah masing-masing. Juga memberikan backup kepada KPU dan Bawaslu setempat.
“Linmas jaga keamanan dan ketertiban jelang dan saat hari H pileg-pilpres di bawah komando dan koordinasi Polri,” lanjutnya. (byu/c19/agm)