batampos.co.id – Para pegawai negeri sipil (PNS) menyambut Pemilu 2019 dengan sikap dilematis. Sebagai aparatur sipil negara, mereka dituntut untuk netral -meski memiliki hak pilih. Namun sebagai pegawai, mereka kerap mendapat tekanan untuk memilih calon presiden sesuai pilihan atasan di instansinya.
Selain diarahkan agar memilih capres tertentu, ada informasi yang menyebutkan para PNS juga diminta menggaet pemilih lain. Hal ini berlaku bagi PNS yang memiliki jabatan. Satu PNS diminta mencari 10 pemilih yang bisa dipastikan akan memilih capres yang sama.
Lokasi TPS mereka didata secara lengkap untuk membuktikan kesungguhan mereka.
Menanggapi fenomena ini, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari mengaku prihatin. Menurut dia, kondisi ini memang rentan terjadi pada PNS. Sebab salah satu kandidat pemilihan presiden (pilpres) kali ini merupakan petahana yang bisa saja memanfaatkan peran kepala daerah untuk meminta dukungan.
Riky sangat menyesalkan jika benar ada ancaman dari kepala daerah yang akan mencabut tunjangan kinerja (tukin) pejabat hanya karena tidak mendukung calon presiden pilihan pimpinannya. Sebab, tukin merupakan hak seorang pejabat.
“Karena tukin ada di anggaran APBD. Bukan dibiayai dan sumber tidak jelas,” kata Riky, Selasa (26/3).
Riky menyarankan jika benar ada arahan dan ancaman kepada PNS untuk mendukung capres tertentu, para PNS bisa mengadukannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Silakan komunikasi dengan Komisi ASN, undang mereka agar bisa memberikan semacam pencerahan pada kepala daerah agar tetap berpedoman sesuai undang-undang,” katanya.
Riky sendiri mengaku belum mendengar langsung keluhan tersebut dari PNS. Namun, ia menyebut isu itu sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Di media sosial disebutkan ada seorang kepala daerah yang mengumpulkan perangkat RT dan RW untuk diarahkan agar memilih kandidat tertentu. Bahkan dalam acara tersebut sempat dilarang membawa telepon genggam dan kamera.
“Jika ini benar, ini merupakan bentuk ketidakdewasaan berpolitik,” katanya.
Selain itu, Riky juga mengaku pernah mendengar keluhan dari seorang perangkat RT di permukiman tempat tinggalnya. Perangkat RT tersebut, kata Riky, mengaku dipanggil oknum lurah dan diarahkan agar menggalang dukungan untuk capres tertentu. Kepada sang perangkat RT, oknum lurah tersebut menjanjikan proyek infrastruktur kelurahan (PIK).
Padahal, menurut Riky, PIK ini tidak bisa dinegosiasikan. Sebab, PIK sudah terencana dalam APBD. Semua sudah direncanakan dan tercatat di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Jangan itu jadi suatu alat untuk menekan RT atau RW untuk mengkondisikan warganya untuk mendukung salah satu calon,” tegas Riky lagi.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam mengaku tak bisa berbuat banyak terkait isu tersebut. Namun begitu, Bawaslu mengaku akan terus memantau jika memang ditemukan adanya indikasi kecurangan pemilu.
“Karena dalam kegiatan itu tidak ada laporan pemberitahuan kejadian tentang kampanye atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK),” ujar Divisi Hukum Bawaslu Batam Mangihut Rajaguguk, Selasa (19/3).
Namun, persoalannya akan berbeda jika ada peserta rapat yang memberitahukan pada kegiatan itu ada indikasi kampanye.
“Kalau ada indikasi kampanye tinggal dilaporkan saja ke kami (Bawaslu). Sehingga kami bisa telusuri,” tutur Mangihut.
Kendati begitu, Mangihut mengaku pihaknya sudah mengirim pengawas untuk mengamati fenomena tersebut. “Sudah kami perintahkan ke sana, termasuk hari ini, guna mengawasi dan memantau kegiatan itu,” jelas Mangihut.
Perihal netralitas PNS di Batam, apakah sudah ada imbauan khusus dari Pemerintah Kota Batam? Batam Pos mencoba menanyakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pemko Batam, kemarin. Namun, Kepala BKP-SDM Kota Batam M Sahir tak merespon panggilan telepon dan pesan yang dikirim ke ponselnya.
Wartawan koran ini kemudian menghubungi Kabag Humas Pemko Batam Efrius, tadi malam. Namun, Efrius tidak mau berkomentar sedikitpun.
“Wah saya tak punya kewenangan untuk bicara soal ini,” kata Efrius.
“Saya lagi antre di dokter gigi. Sudah dulu ya,” ujarnya sembari mematikan telepon.
Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim mengaku tidak heran jika PNS atau ASN menjadi sasaran mobilisasi untuk memilih capres-cawapres tertentu. Ini terjadi lantaran salah satu kandidat pilpres tahun ini merupakan petahana yang bisa saja memanfaatkan peran kepala daerah untuk memobilisasi para PNS.
Di Kepri saja, kata dia, ada beberapa kepala daerah yang sudah terang-terangan mendukung capres petahana. Padahal, secara politik, mereka merupakan pimpinan partai politik yang notabene bukan pendukung capres incumbent.
“Sejauh ini pimpinan partai politik di Provinsi Kepri yang sudah mendeklarasikan diri mendukung salah satu capres dan cawapres adalah Bupati Natuna Hamid Rizal dan Bupati Bintan Apri Sujadi,” ujar Zamzami, Selasa (26/3).
Padahal, Hamid Rizal merupakan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kepri. Sementara Apri Sujadi sampai saat ini masih memangku jabatan sebagai Ketua DPD Demokrat Kepri.
“Mereka tentu juga punya alasan politik melakukan itu. Meskipun memberikan konsekuensi politis juga terhadap jabatan mereka sebagai ketua partai,” jelas Zamzami.
Ditanya soal sikap Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Zamzami menyebut sejauh ini belum terlihat ada gerakan untuk mengerahkan kalangan PNS agar memilih capres tertentu.
“Yang sedikit bernuansa politis adalah sewaktu rapat koordinasi kepala desa se-Kepri yang dihadiri langsung Menteri Desa,” kata Zamzami.
Zamzami menambahkan, kepala daerah memang punya sarana untuk memengaruhi ASN supaya memilih capres dan cawapres tertentu. Namun, hal itu tidak otomatis menjamin para PNS akan tunduk pada arahan politik atasannya. Sehingga, menurut dia, tidak seharusnya kepala daerah memaksa apalagi mengancam bawahannya agar pilihan politiknya sejalan dengan keinginan para kepala daerah.
“Secara politis, tidak semua ASN akan pro dengan pilihan kepala daerah. Meskipun kepala daerah mendeklarasikan mendukung, ASN belum tentu ikut,” ujar Zamzami. (rng)