batampos.co.id – Masyarakat Batam sangat tertarik dengan rumah murah yang menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Di tengah pemulihan ekonomi saat ini, harganya yang mengikuti standar pemerintah dianggap sesuai dan terjangkau.
“Harga rumah subsidi saat ini belum ada kenaikan. Tapi biasanya tiap tahun itu, harganya selalu naik lima persen,” kata Ketua Dewan Pimpinan (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (27/3).
Achyar mengatakan, tiap tahun kebutuhan rumah terus bertambah.
Rumah FLPP ini memang diperuntukkan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji Rp 4 juta ke bawah.
Di Batam, jumlah angkatan kerja sekitar 300 ribu orang dan 70 persen di antaranya masih bergaji Rp 5 juta ke bawah. Dari tahun ke tahun, capaian pengembang dalam membangun rumah FLPP selalu meningkat.
Tahun 2017, pengembang di Batam membangun 600 rumah murah. Tahun 2018, capaiannya meningkat hingga ke angka 1.000 unit dan di tahun ini targetnya naik menjadi 1.200 dan diharapkan capaiannya melebihi target tersebut.
Achyar juga mengaku kendala lainnya dalam pembangunan rumah murah yakni tidak banyak pengembang tertarik karena untungnya tipis. Sehingga membutuhkan inisiatif dari pemerintah untuk menginisiasi proyek pembangunan rumah murah bersubsidi.
“Tapi untuk sekarang, pe-ngembang menunggu situasi karena momennya dekat dengan pemilu. Sehingga saat ini habis-habisin stok saja. Setelah pemilu juga, keluar harga rumah subsidi yang terbaru. Soal harga ini sangat sensitif karena untungnya tipis,” paparnya.
REI minta ke Badan Pengusahaan (BP) Batam agar mengaudit kembali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan seperti lahan telantar dan lahan kaveling. Karena sejatinya untuk membangun 2.500 unit rumah diperlukan sekitar 40 hektare, jika lima tahun diperlukan sekitar 200 hektare. Sedangkan luas lahan telantar ada sekitar 7500 hektare dan merupakan potensi.
“Ini yang mau angkat bagi orang-orang yang belum mampu beli. Tapi sayangnya suplai tak ada dan BP Batam juga tak akan kasih lagi lahan bangun rumah tapak,” tambahnya.
Sedangkan Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kemenpupera Suprapti mengatakan, jumlah kebutuhan rumah untuk skala nasional mencapai 7,6 juta unit. Dan target pemerintah tahun ini menguranginya hingga angka 5 juta saja.
“Berdasarkan dokumen kepemilikan, ada 11,4 juta unit belum punya sertifikat. Target kami tahun ini berkurang hingga angka 6,8 juta,” paparnya.
Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berskala nasional mencapai 3,4 juta unit. Target tahun ini akan dikurangi hingga 1,9 juta unit.
Dan terakhir, rumah kumuh di kawasan perkotaan mencapai luas sebesar 38.431 hektare, di pedesaan mencapai 78.348 hektare, dan di daerah khusus mencapai 3.099 hektare. Target pemerintah tahun ini membuatnya nol persen.
Untuk merangsang pengem-bang agar membangun rumah, Kemenpupera akan memberikan bantuan khusus. Kemenpupera akan memberikan dana bantuan untuk pembangunan jalan, drainase dan sanitasi bagi pengembang yang mampu membangun 50 rumah murah layak huni.
“Ini merupakan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Tapi ada persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi seperi perizinan lengkap dan harus sudah bangun 50 unit rumah. Kalau dipenuhi, tahun depan akan dikeluarkan bantuannya,” paparnya. (*)