batampos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil membagikan sertifikatkepada warga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (30/3/2019).
Pembagian sertifikat diwarnai hujan yang mengguyur Batam sejak pagi. Kendati demikian, masyarakat tetap memadati lokasi pembagian di Alun-alun Engku Putri, Batam.
Hadirnya Sofyan Djalil yang disertai hujan dianggap sebagai berkah tersendiri. Karena memang wilayah Batam dan Kepri secara umum sudah lama tidak diguyur hujan.
“Ini berkah untuk kami. Hadirnya pak menteri (Sofyan A Djalil) membawa berkah untuk kami semua. Tidak hanya berkah dapat sertifikat tanah. Tapi berkah turun hujan juga,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya.
Hujan yang terus mengguyur juga tidak menyurutkan Sofyan untuk meninjau 100 stan yang disediakan panitia dalam penyerahan sertifikat. Sofyan datang dengan didampingi Nurdin, Wali Kota Batam HM Rudi, Kepala Kantor BPN Kepri Asnawati, dan sejumlah pejabat lainnya. Mereka menyusuri stan-stan yang melayani proses penyerahan sertifikat tanah.
Untuk wilayah Kepri sendiri ada 60.764 sertifikat tanah yang akan dibagikan pada 2019. Jumlah itu tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Sofyan menjelaskan, tahun ini BPN ditargetkan mampu menerbitkan 10-12 juta sertifikat tanah. Target selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2018, BPN berhasil mengeluarkan sertifikat tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 9,3 juta bidang. Tahun sebelumnya dikeluarkan sertifikat sebanyak 5,4 juta bidang tanah.
Percepatan penerbitan sertifikat tanah bersumber dari instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar masyarakat memiliki kepastian akan hak mereka. “Kami harapkan dengan sertifikat ini tidak ada lagi persoalan sengketa lahan yang terjadi. Biasanya kalau harga tanah mahal, banyak sekali sengketa. Presiden tidak menginginkan itu,” tegas Sofyan.
Sofyan menambahkan, sertifikat bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh modal usaha. Masyarakat bisa menjaminkan sertfikat lahan untuk memperoleh pinjaman ke bank.
Terkait dengan kemudahan ini, Sofyan mengingatkan agar masyarakat benar-benar bijak dalam memanfaatkannya. Sebab bukan tidak mungkin hal tersebut justru bisa menjadi bumerang ketika tidak disiapkan dengan matang.
“Kalau dijaminkan untuk modal usaha tidak apa-apa. Jangan untuk bermewahan. Karena bisa-bisa sertifikat tidak kembali, duit juga habis begitu saja,” pesan Sofyan.
BPN terus berupaya untuk mempercepat sertifikasi seluruh seluruh masyarakat. Targetnya pada 2025, 126 juta lahan di seluruh Indonesia bisa disertifikasi.
“Pada 2014 lalu baru ada 46 juta lahan yang bersertifikat. Karena memang sebelumnya, kami terbitkan 500 ribu sampai 800 ribu saja per tahun. Sekarang sudah sampai 9,3 juta dalam setahun,” papar Sofyan. (jpc/bbi)